[Video] Dugaan Penganiayaan Enam Santri di Pangandaran, Ulama Desak TNI Usut Tuntas dan Copot Oknum Anggota
Jum'at, 13 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Dugaan penganiayaan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, oleh seorang oknum anggota TNI menuai kecaman keras dari Ketua DPD FPI Jawa Barat, KH Wawan Abdul Malik Marwan.
Kyai Wawan meminta oknum tersebut dipecat dari keanggotaan TNI, karena telah mencoreng citra TNI karena telah mabuk dan menerobos lalu diduga menganiaya enam santri. Kyai Wawan menyatakan permintaan maaf dari oknum tersebut tidaklah cukup.
Tokoh agama asal Ciamis, KH Deden Badrul Kamal, yang dikenal dengan sapaan Mama Golangsing juga mengecam dugaan penganiayaan tersebut.
Berdasarkan keterangan penanggung jawab Pondok Pesantren Nurul Bayan, Imam Boim, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis dini hari (12/11/2026), sekitar pukul 01.00 WIB.
Dalam keterangan yang disampaikan Imam Boim, oknum anggota TNI dari Yonif TP 336/MS diduga melakukan tindakan kekerasan di luar lingkungan pesantren.
Oknum tersebut kemudian disebut masuk ke area pondok dengan cara melompati pagar dan mendobrak pintu asrama putri.
Setelah berada di dalam lingkungan pesantren, oknum yang diduga terlibat kembali melakukan kekerasan terhadap sekitar enam santri dengan menggunakan selang.
Akibat kejadian tersebut, sejumlah korban dilaporkan telah mengalami pembengkakan dan luka pada bagian punggung.
Menanggapi dugaan peristiwa tersebut, Mama Golangsing mendesak agar kasus ini segera diusut secara menyeluruh, transparan, dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Jika benar aparat masuk ke lingkungan pesantren pada tengah malam dan melakukan kekerasan terhadap santri, ini merupakan persoalan serius. Keselamatan santri dan kehormatan pesantren harus dilindungi," tegasnya, Kamis (12/11/2026) malam.
Ia menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak.
Menurutnya, atribut negara, seragam, maupun pangkat tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
"Seragam negara bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Aparat seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum dan menghormati hak asasi manusia," ujarnya.
Desak Penegak Hukum dan Perlindungan Korban
Lebih lanjut, Mama Golangsing menyampaikan lima tuntutan terkait dugaan penganiayaan tersebut.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan meliputi:
1. Meminta institusi TNI menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para korban dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayan apabila dugaan tersebut terbukti.
2. Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Memastikan proses penanganan perkara berjalan secara transparan, objektif, dan adil.
4. Memberikan perlindungan serta pendampingan medis dan psikologis kepada para korban.
5. Melakukan evaluasi internal guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.
"Kami tidak meminta belas kasihan, tetapi menuntut keadilan. Jangan sampai seragam dan pangkat menjadi alasan untuk menghindari hukum," tegasnya.
Mama Golangsing juga mengajak para ulama, keluarga besar pesantren, alumni, serta masyarakat untuk bersama-sama mengawal penanganan kasus tersebut hingga mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
"Pesantren harus dihormati, santri harus dilindungi, dan setiap pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak TNI, khususnya satuan yang disebut dalam informasi tersebut, maupun instansi berwenang lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penganiayaan terhadap santri di Pondok Pesantren Nurul Bayan.
Kami masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi yang berimbang dan memastikan perkembangan penanganan kasus tersebut.
Dikabarkan warga dan santri akan menggelar aksi pada Jum'at (13/11/2026) pukul 14.00 WIB di Alun-alun Parigi Pangandaran untuk menuntut sanksi tegas kepada oknum TNI tersebut dan menuntut pemberantasan miras.
Klik video:
