Takut Dimakzulkan, Gibran Akhirnya Nyatakan Ingin Mundur kepada Prabowo! Rakyat: Kasus Suket Tak Boleh Dihentikan
Selasa, 10 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai titik baru. Di tengah menguatnya gerakan pemakzulan di DPR RI, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu akhirnya menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut dikonfirmasi langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, Gibran bertemu Prabowo selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dengan alasan menghadapi dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa isu Gibran mundur bukan sekadar rumor politik. Keinginan itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak permintaan tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan itu.
Gibran, lanjut Prasetyo, meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Keputusan Gibran menyampaikan niat mundur di tengah menguatnya desakan pemakzulan memunculkan pertanyaan politik yang serius: apakah ia memilih mengundurkan diri karena menyadari semakin beratnya tekanan parlemen dan persoalan konstitusional yang membelitnya?
Apalagi, sehari sebelumnya sejumlah anggota DPR secara terbuka menyuarakan pilihan agar Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan.
50 ANGGOTA DPR DARI ENAM FRAKSI DORONG HMP
Keinginan Gibran untuk mundur muncul ketika gerakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR semakin terorganisasi.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menandatangani usulan HMP untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Angka tersebut menunjukkan persoalan Gibran telah berkembang menjadi agenda politik lintas fraksi, bukan lagi sekadar desakan dari satu kelompok atau partai politik.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, sebelumnya juga mengungkapkan bahwa lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut. Ia menyebut dukungan datang dari hampir seluruh fraksi, meskipun dukungan itu masih merupakan inisiatif anggota secara personal.
Mardani bahkan memperlihatkan dokumen pengusulan HMP yang berisi nama-nama anggota DPR pendukung langkah tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan pengajuan HMP.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/11/2026).
Sikap sejumlah anggota DPR tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah memasuki wilayah pertanggungjawaban konstitusional.
MA NYATAKAN SUKET PENYETARAAN SMA GIBRAN TIDAK SAH
Pangkal persoalan yang membuat jabatan Gibran dipersoalkan adalah dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan tidak sah.
Putusan tersebut menjadi perkembangan hukum penting karena dokumen itu berkaitan langsung dengan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Gibran sendiri pernah merespons polemik tersebut dengan mengklaim bahwa dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan kuliah hingga jenjang S1 apabila tidak lulus SMA.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran pada 7 Oktober 2026.
Namun, pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab persoalan hukum mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan yang digunakan dalam proses pencalonannya.
MUNDUR BUKAN BERARTI PERKARA SUKET SELESAI
Satu hal yang harus ditegaskan, sekalipun Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, persoalan dokumen pendidikannya tidak boleh berhenti begitu saja.
Pengunduran diri merupakan persoalan jabatan dan ketatanegaraan. Sementara dugaan pelanggaran hukum terkait penerbitan maupun penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan merupakan persoalan berbeda yang harus diperiksa berdasarkan bukti.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri secara menyeluruh proses penerbitan surat keterangan tersebut. Siapa yang mengajukan, siapa yang memeriksa, siapa yang menerbitkan, apa dasar penerbitannya, serta apakah terdapat penyimpangan atau unsur pidana dalam proses tersebut.
Jika ditemukan bukti pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen palsu, atau tindak pidana lainnya, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum.
Tidak boleh ada kekebalan hukum hanya karena seseorang pernah menjabat Wakil Presiden atau berasal dari keluarga mantan Presiden.
Bahkan, apabila Gibran mundur sebelum proses HMP berjalan lebih jauh, DPR dan aparat penegak hukum tetap perlu memastikan bahwa persoalan yang telah menjadi perhatian nasional ini memperoleh kejelasan.
Publik tidak cukup hanya mendapatkan jawaban bahwa Gibran meninggalkan jabatan. Publik juga berhak mengetahui bagaimana dokumen pendidikan yang menjadi dasar pencalonannya diterbitkan dan digunakan.
JALAN MUNDUR TIDAK MENGHAPUS TUNTUTAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pernyataan Gibran kepada Prabowo menjadi perkembangan besar di tengah tekanan politik yang terus meningkat.
Selama ini, desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan disuarakan sejumlah anggota DPR, tokoh politik, dan elemen masyarakat sipil. Kini, Mensesneg sendiri mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya langsung kepada Presiden.
Meski demikian, niat mengundurkan diri belum sama dengan pengunduran diri yang telah berlaku secara resmi. Proses dan status ketatanegaraannya masih harus dipastikan sesuai konstitusi.
Sementara itu, proses politik melalui HMP juga tetap menjadi kewenangan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Yang tidak boleh terjadi adalah menjadikan pengunduran diri sebagai jalan keluar untuk menghindari pemeriksaan terhadap persoalan dokumen pendidikan.
Jabatan Wakil Presiden bukan alasan untuk kebal hukum. Mundur dari jabatan juga bukan penghapusan tanggung jawab.
Kasus surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus tetap diusut sampai terang, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.