Aksi Rakyat Bela Indonesia di Al-Azhar, Ribuan Umat Hadir dan Desak Penegakan Putusan MK-MA
Ahad, 8 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Ribuan orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dan elemen masyarakat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) yang digelar di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat mengenai sejumlah persoalan kebangsaan, mulai dari penegakan hukum, pengelolaan kekayaan negara, hingga tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah tokoh nasional dan tokoh Islam terlihat menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Ketua Pelaksana ARBI Bachtiar Nasir, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Said Didu, Tamsil Linrung, Munarman, Ustaz Fadlan Garamatan, Ustaz Zaitun Rasmin, serta Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono.
Rangkaian kegiatan diawali dengan munajat dan salat Subuh berjemaah di Masjid Agung Al-Azhar. Selanjutnya, peserta mengikuti agenda utama di lapangan hijau yang menjadi pusat pelaksanaan aksi.
Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan dengan kondisi bangsa dan negara. Di antaranya ajakan kepada masyarakat untuk bersatu membela Indonesia, penolakan terhadap praktik oligarki dan campur tangan asing yang dinilai merugikan kepentingan bangsa, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, serta penegakan hukum berdasarkan putusan MK dan MA.
Salah satu perhatian utama peserta adalah tuntutan agar pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan lembaga peradilan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya menjadikan keputusan MK dan MA sebagai pegangan dalam mencari penyelesaian atas persoalan yang berkembang.
Menurut Jimly, putusan lembaga peradilan perlu ditindaklanjuti agar polemik yang terus berlangsung di tengah masyarakat dapat menemukan penyelesaian.
Dalam aksi tersebut, Ketua Pelaksana Bachtiar Nasir menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia yang dinilainya tengah menghadapi persoalan serius. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bachtiar, persoalan penyadapan ilegal tidak hanya menyangkut kepala negara, tetapi juga diduga menyasar sejumlah tokoh, pimpinan lembaga, hingga organisasi masyarakat sipil (LSM). Ia menilai praktik semacam itu merupakan persoalan serius yang harus diusut karena menyangkut keamanan negara dan kehidupan demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bachtiar Nasir juga membacakan lima tuntutan utama yang menjadi sikap para peserta aksi.
Pertama, mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu membela Tanah Air tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kedua, menyerukan persatuan rakyat untuk melawan pihak-pihak yang dianggap mengkhianati bangsa dan negara.
Ketiga, mengajak masyarakat menolak praktik oligarki, penguasaan aset negara oleh kepentingan asing, serta pihak-pihak yang dinilai berada di balik praktik tersebut. Keempat, mendesak agar Pasal 33 UUD 1945 dijalankan secara murni dan konsekuen, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan kekayaan negara.
Adapun tuntutan kelima adalah mendesak penegakan hukum secara konsisten, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden.
Sejumlah tokoh nasional, pimpinan organisasi, dan elemen masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, mantan Staf Khusus Menteri BUMN Said Didu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Seni Budaya Ustaz Erick Yusuf, Ketua Umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisol Nasar, serta Presiden Lajnah Tanfidziyah PP Syarikat Islam Ferry Juliantono.
Anggota DPR RI Kamrussamad juga terlihat hadir dan menyampaikan dukungannya agar aspirasi yang disuarakan dalam aksi tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga negara.
Dalam orasinya, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan kekhawatiran bahwa polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran dapat berdampak terhadap stabilitas pemerintahan dalam tiga tahun mendatang apabila tidak segera diselesaikan.
Ia pun mendorong partai-partai politik yang memiliki keterwakilan di DPR untuk mengambil sikap dan mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
"Supaya apa yang sudah diputuskan oleh MK, diputuskan oleh MA, nah itu dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini," ujar Jimly.
Sementara itu, Said Didu mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan di lingkungan pemerintahan. Ia meminta agar orang-orang di sekitar Istana yang diduga menjadi penghubung kepentingan tertentu ditertibkan dan tidak dibiarkan memengaruhi jalannya pemerintahan.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung juga menyoroti persoalan persyaratan Wakil Presiden Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menjadi beban bagi Presiden apabila tidak segera memperoleh penyelesaian.
Tamsil berharap DPR dapat mengambil langkah konkret setelah masa reses berakhir. Bahkan, ia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu dekat tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.
"Karena tidak perlu proses yang berbelit-belit," tegasnya.
Senada dengan itu, anggota DPR RI Kamrussamad menilai aksi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan menjaga kekuatan nasional. Ia berharap pemerintah tidak sekadar mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga memberikan perhatian serius dan menindaklanjutinya secara sungguh-sungguh.
Menutup rangkaian penyampaian aspirasi, Bachtiar Nasir kembali menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap keputusan lembaga peradilan harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum dan penyelesaian terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
"Laksanakan hukum sebab ini negara hukum!" tegas Bachtiar.
Penyelenggara juga memperkenalkan salam lima jari sebagai simbol persatuan yang merepresentasikan Pancasila dan semangat kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.
Aksi Rakyat Bela Indonesia menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat melalui ruang publik. Para peserta berharap berbagai tuntutan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah serta lembaga negara terkait.
