Mahfud MD: Jika Terbukti Terlibat Makar, PSI Terancam Dibubarkan, Kader Bisa Dijerat Hukum
Kamis, 12 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini ikut terseret dalam pusaran isu dugaan makar yang tengah menjadi sorotan politik nasional. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut partai yang identik dengan keluarga Jokowi itu berpotensi menghadapi konsekuensi hukum sangat serius, bahkan pembubaran, apabila terbukti terlibat dalam gerakan makar.
Pernyataan Mahfud tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah memanasnya polemik politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dugaan gerakan makar yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta kabar mundurnya sejumlah kader penting PSI.
Dalam perbincangan bersama Rizal Mustary di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026), Mahfud secara terbuka membicarakan kemungkinan PSI terkena dampak hukum apabila keterlibatannya dalam dugaan gerakan tersebut dapat dibuktikan.
Percakapan bermula ketika Rizal menanyakan posisi PSI di tengah berkembangnya isu dugaan makar dan mundurnya tiga kader utama partai tersebut.
Menjawab pertanyaan itu, Mahfud mengingatkan bahwa konsekuensi terhadap sebuah partai politik bisa sangat berat apabila terbukti terlibat dalam tindakan yang mengancam kekuasaan negara.
“Dampaknya, partainya bisa dibubarkan,” tegas Mahfud.
Ketika Rizal memastikan apakah pernyataan tersebut juga berlaku bagi PSI, Mahfud membenarkannya. Namun, ia memberikan penegasan bahwa pembubaran tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan tuduhan, melainkan harus didukung pembuktian.
“Iya, kalau melawan kekuasaan, kalau terbukti ya,” ujarnya.
Mahfud selanjutnya menjelaskan bahwa dugaan makar yang berkembang sejauh ini masih berpusat pada Listyo Sigit. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut bisa melebar apabila penelusuran menemukan keterkaitan pihak-pihak lain, termasuk partai politik.
Ia secara khusus menyoroti aktivitas PSI pada masa pemilu yang menurutnya kerap berkelindan dengan Listyo Sigit. Karena itu, Mahfud menilai hubungan tersebut perlu ditelusuri apabila memang terdapat dugaan keterlibatan dalam gerakan melawan kekuasaan.
“Kalau itu diungkap lalu terbukti menuju ke arah makar, bisa kena partainya bubar, orang-orangnya ditangkap. Namanya ini politik, dan itu banyak terjadi di masa lalu,” ungkapnya.
Soroti Dugaan Bantuan Aparat untuk PSI
Dalam diskusi tersebut, Mahfud bersama Rizal juga menyinggung sejumlah dugaan yang selama ini menjadi bahan perbincangan, terutama terkait kemungkinan adanya keberpihakan aparat kepada PSI ketika pemilu.
Di antaranya dugaan hilangnya atribut atau bendera partai politik lain yang kemudian digantikan dengan bendera PSI, serta pemanggilan sejumlah lurah menjelang suatu acara.
Berbagai dugaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai hubungan aktivitas politik PSI dengan aparat. Namun, persoalan itu tetap memerlukan penelusuran dan pembuktian agar dapat dipastikan secara hukum.
Mundurnya Tiga Tokoh, PSI Kian Disorot
Sorotan terhadap PSI semakin menguat setelah tiga tokoh pentingnya, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha, mengundurkan diri dari partai pada 9 November 2026.
Mahfud menduga keputusan mundur tersebut tidak terlepas dari tekanan politik dan kemungkinan adanya upaya menyelamatkan diri di tengah situasi yang berkembang.
Bahkan, Mahfud melontarkan analisis bahwa sebagian tokoh PSI mungkin memilih meninggalkan partai karena melihat masa depan partai tersebut semakin tidak menentu.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila dugaan keterlibatan PSI dalam gerakan makar benar-benar terbukti, konsekuensinya bukan sekadar persoalan reputasi politik, melainkan dapat menyentuh keberlangsungan partai dan nasib orang-orang yang terlibat. Radar Bojonegoro +2
Pernyataan Mahfud ini menjadi peringatan serius bagi PSI. Partai yang selama ini tampil dengan citra pembawa perubahan tersebut kini menghadapi sorotan tajam atas berbagai kontroversi politik yang menyeret namanya.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa PSI belum dinyatakan terbukti terlibat makar. Kemungkinan pembubaran dan penindakan terhadap kadernya sebagaimana disampaikan Mahfud tetap bergantung pada hasil pembuktian hukum.