Dasco Akui Desakan Pemakzulan Gibran Menguat, Ormas dan Anggota DPR Lintas Fraksi Siap Tempuh Jalur Konstitusional
Senin, 9 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan semakin menunjukkan perkembangan serius di lingkungan parlemen. Aspirasi tersebut tidak lagi sebatas tuntutan sejumlah kelompok masyarakat, tetapi mulai mendapat saluran politik melalui organisasi kemasyarakatan (ormas) dan anggota DPR RI dari berbagai fraksi.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui bahwa pihaknya telah menerima keinginan sejumlah ormas dan anggota DPR lintas fraksi untuk menyampaikan aspirasi terkait posisi Gibran melalui mekanisme konstitusional di DPR RI.
Pernyataan Dasco ini menjadi sinyal bahwa wacana pemakzulan Gibran telah memasuki ranah pembahasan politik kelembagaan dan berpotensi berlanjut ke proses formal di parlemen.
"Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, pimpinan DPR belum dapat mengambil langkah lebih lanjut karena parlemen masih berada dalam masa reses. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Dasco menjelaskan, hingga saat ini belum digelar Rapat Pimpinan (Rapim) maupun Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi. Karena itu, aspirasi yang berkembang belum dapat ditindaklanjuti melalui tahapan kelembagaan secara resmi.
Namun, situasi tersebut diperkirakan segera berubah setelah DPR kembali memasuki masa persidangan.
"Besok itu baru pembukaan masa sidang sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," ujar Dasco.
DPR dijadwalkan membuka masa sidang pada Selasa (10/11/2026). Dengan dimulainya masa sidang, peluang penyampaian aspirasi, pembahasan di tingkat pimpinan, hingga penentuan mekanisme tindak lanjut di parlemen semakin terbuka.
Desakan Pemakzulan Memasuki Babak Politik Konstitusional
Pengakuan Dasco mengenai keterlibatan ormas dan anggota DPR lintas fraksi menjadi perkembangan penting dalam dinamika tuntutan pemakzulan Gibran.
Sebab, aspirasi tersebut kini berhadapan dengan mekanisme formal lembaga legislatif. Dukungan lintas fraksi juga memperlihatkan bahwa persoalan posisi Wakil Presiden mulai menjadi perhatian sejumlah unsur politik di DPR, bukan semata-mata polemik di luar parlemen.
Meski demikian, proses pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan publik ataupun pernyataan politik. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur persyaratan serta tahapan konstitusional pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk proses di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.
Dengan demikian, dokumen putusan MA yang masih ditunggu DPR menjadi salah satu materi penting yang perlu dicermati dalam perkembangan persoalan ini.
Publik kini menantikan langkah konkret DPR setelah masa sidang dibuka. Aspirasi masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan memperoleh ruang pembahasan secara terbuka, objektif, dan sesuai konstitusi.
Prabowo Bahas Penyadapan Ilegal Bersama Mantan Kapolri
Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Kapolri dan pejabat utama Mabes Polri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menurut Dasco, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas arah pembangunan nasional, strategi menggerakkan perekonomian, serta dukungan para purnawirawan Polri terhadap agenda pemerintahan.
"Presiden kemudian menerima para mantan Kapolri dan didampingi oleh Kapolri dan pejabat utama dari Mabes Polri. Selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir," jelas politikus Partai Gerindra tersebut.
Dasco turut mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo juga sempat disinggung dalam pertemuan tersebut.
Namun, pembahasannya hanya menjadi salah satu bagian dari agenda pertemuan karena perkara itu telah ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden," pungkasnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada pembukaan masa sidang DPR RI. Pengakuan Dasco mengenai aspirasi ormas dan anggota DPR lintas fraksi menjadi perkembangan yang patut dicermati dalam perjalanan tuntutan pemakzulan Gibran melalui jalur konstitusional.