FPI SULAWESI SELATAN BERSAMA ALIANSI ORMAS KOTA MAKASSAR GELAR AKSI BELA SANTRI DAN KONSTITUSI
Ahad, 8 November 2026
Faktakini.info
FPI SULAWESI SELATAN BERSAMA ALIANSI ORMAS KOTA MAKASSAR GELAR AKSI BELA SANTRI DAN KONSTITUSI
MAKASSAR– Front Persaudaraan Islam (FPI) Sulawesi Selatan bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Kota Makassar menggelar Aksi Damai Bela Santri dan Konstitusi di depan Monumen Mandala, Makassar, Jumat (6/11/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait penegakan hukum, perlindungan lembaga pendidikan Islam, serta penghormatan terhadap konstitusi negara.
Dalam orasinya, massa menyampaikan keprihatinan atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap institusi pendidikan Islam. Mereka juga menyoroti Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Aliansi yang melibatkan FPI, LPAS, PA 212, LPAS Peduli Syam, Relawan Makassar Peduli Palestina, ANNAS, GN 33, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta Kapolri mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum kepolisian serta memastikan proses penanganannya berjalan transparan dan sesuai hukum.
Kedua, mendesak Kapolri melakukan evaluasi terhadap Kapolda Jawa Tengah menyusul peristiwa penggerebekan di Mahad Putri Hamalatul Qur’an, Sukoharjo. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan prosedur penegakan hukum tetap berjalan dengan profesional.
Ketiga, mendorong DPR RI menindaklanjuti aspirasi terkait tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional.
Jenderal Lapangan Aksi Bela Islam Makassar, Shiddiq, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan merupakan gerakan terakhir. Aliansi berencana melanjutkan penyampaian aspirasi pada Jumat, 13 November 2026, di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta yang lebih besar.
“Kami akan kembali turun aksi dengan jumlah massa yang lebih besar pada Jumat, 13 November 2026, di Kantor DPRD Provinsi. Kami akan menyampaikan tuntutan agar Gibran segera dimakzulkan sesuai konstitusi berdasarkan putusan MK dan MA,” ujar Shiddiq.
Melalui aksi ini, FPI Sulawesi Selatan bersama elemen aliansi lainnya menegaskan komitmen untuk terus menyampaikan aspirasi melalui jalur demonstrasi dan mekanisme konstitusional.
Aksi berlangsung sebagai bentuk penyampaian sikap masyarakat terhadap persoalan penegakan hukum, perlindungan institusi pendidikan Islam, dan tuntutan politik nasional.
