RESMI! KEMENDIKDASMEN CABUT SUKET PENYETARAAN SMA GIBRAN, PUTUSAN MA DILAKSANAKAN: DASAR KELULUSAN KEMBALI DIPERTANYAKAN
Kamis, 12 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dicabut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin.
Langkah Kemendikdasmen ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan memerintahkan pejabat terkait untuk mencabutnya.
Tak Lagi Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat
Ada dua poin penting dalam keputusan pencabutan yang kini menjadi perhatian publik.
Pertama, Kemendikdasmen secara resmi mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Kedua, surat tersebut ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.
Artinya, surat keterangan yang sebelumnya menjadi dasar penyetaraan pendidikan tersebut tidak lagi dapat diperlakukan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
MA Pertanyakan Bukti Kelulusan
Persoalan ini bukan sekadar pencabutan administrasi biasa.
Dalam pertimbangan putusan kasasi, MA menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.
Dokumen seperti certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades dinilai tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut, menurut pertimbangan MA, hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
MA juga menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan SMA, SMK, atau pendidikan sederajat.
Dengan demikian, persoalan mendasar mengenai bukti kelulusan yang menjadi landasan penerbitan surat penyetaraan tersebut menjadi perhatian serius dalam putusan pengadilan.
Dokumen yang Digunakan untuk Persyaratan Pilpres 2024
Pencabutan ini semakin menjadi sorotan karena surat keterangan tahun 2019 tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dan digunakan dalam konteks persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Publik kini memiliki alasan untuk meminta penjelasan terbuka mengenai dasar administrasi dan bukti pendidikan yang digunakan ketika proses pencalonan berlangsung.
Persoalannya bukan semata-mata gelar atau jenjang pendidikan seseorang, melainkan kepastian bahwa setiap persyaratan pencalonan pejabat publik dipenuhi berdasarkan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan Konstitusional Belum Selesai
Pencabutan surat keterangan tersebut juga berpotensi memperbesar perdebatan mengenai konsekuensi hukum terhadap proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Namun, pencabutan dokumen tidak otomatis membatalkan pencalonan atau jabatan Wakil Presiden. Konsekuensi tersebut membutuhkan dasar hukum dan proses tersendiri.
Yang sudah jelas, surat penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 telah dicabut melalui keputusan resmi Kemendikdasmen sebagai tindak lanjut putusan MA.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan penjelasan transparan agar tidak muncul ruang spekulasi mengenai status pendidikan dan pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi prinsip kesetaraan di hadapan hukum: persyaratan administrasi bagi calon pejabat negara harus berlaku sama, tanpa pengecualian berdasarkan kedudukan maupun kekuasaan.
Sumber: Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026; Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026; ANTARA, 11 November 2026.
...
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 206 TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9149/D.D1/KS/2019
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS,
Menimbang:
a. bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 telah menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan dimaksud;
b. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Tergugat/Termohon kasasi dalam Perkara Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS TENTANG PENCABUTAN SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9149/D.D1/KS/2019.
KESATU:
Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
KEDUA:
Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
TATANG MUTTAQIN
Sesuai dengan Aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
SUPARTO
