Ribuan Massa FPI Gelar Aksi Damai 611 di Mabes Polri, Desak Kapolda Jateng Dicopot: Bela Santri dan Jaga Marwah Pesantren!
Jum'at, 6 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Ribuan massa Front Persaudaraan Islam (FPI) dari berbagai daerah menggelar Aksi Damai 611 bertajuk "Bela Santri & Negara" di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut membawa tiga agenda utama, yakni menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto atas penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri, mendukung pencopotan Kapolres Sukoharjo, serta mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan terkait kasus penggerebekan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur'an di Sukoharjo.
Selain itu, massa aksi mengajak institusi Polri untuk bersama-sama menjaga marwah dan kehormatan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.
Aksi berlangsung dengan diisi orasi para ulama, habaib, ustaz, tokoh masyarakat, aktivis, serta perwakilan santri. Mereka secara bergantian menyampaikan kecaman terhadap tindakan aparat dalam penggerebekan pesantren putri Hamalatul Qur'an sekaligus mendesak pertanggungjawaban pimpinan kepolisian di Jawa Tengah.
Aksi dimulai dengan pembacaan doa, ratib, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama Buya Hussein dan lainnya.
Bunda Merry: Muslim Itu Satu Tubuh, Copot Kapolda Jateng!
Aktivis perempuan dari Lampung, Bunda Merry, menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.
Dalam orasinya, ia mengingatkan bahwa sesama umat Islam merupakan satu tubuh yang harus saling membela ketika ada saudara seiman mengalami ketidakadilan.
Bunda Merry secara tegas mendesak pencopotan Kapolda Jawa Tengah. Ia juga mengecam tindakan penggerebekan pesantren putri ketika para santriwati disebut sedang tidak mengenakan jilbab.
Menurutnya, jilbab merupakan kewajiban bagi muslimah sehingga tindakan aparat yang memasuki lingkungan pesantren putri dalam kondisi demikian sangat melukai perasaan umat Islam.
Bunda Merry juga menyinggung kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret Listyo Sigit. Ia menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diproses secara tegas.
Dalam orasinya, ia turut menyinggung dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam kriminalisasi ulama dan tragedi KM 50. Berbagai tudingan tersebut disampaikannya sebagai kritik terhadap kepemimpinan kepolisian sebelumnya.
Ustaz Syamsuddin: Tidak Ridha Negara Dipimpin Wapres yang Tidak Sah
Ustaz Syamsuddin dari Bekasi dalam orasinya memperkenalkan diri sebagai pelapor terkait persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan nasional dan menyatakan tidak rela apabila negara dipimpin oleh wakil presiden yang menurut penilaiannya tidak sah.
Ustaz Syamsuddin juga mengecam keras Kapolda Jawa Tengah terkait penggerebekan pesantren putri Hamalatul Qur'an.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Suyudi atas langkah penanganan kasus dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit.
Dalam orasinya, ia juga melontarkan kritik keras terhadap Jokowi dan Listyo Sigit.
Bahkan, Ustaz Syamsuddin menyampaikan rencana akan melakukan penyegelan Kantor Wakil Presiden Gibran pada Senin mendatang. Pernyataan tersebut merupakan seruan pribadinya dalam orasi aksi.
Ustaz Irfan dari LDP FPI: Kapolri Harus Berani Copot Kapolda Jateng
Perwakilan LDP juga menyampaikan orasi dengan memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Ia menilai Kapolri Suyudi merupakan sosok yang dekat dengan ulama. Karena itu, ia berharap hubungan baik tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata dalam membela kehormatan pesantren.
Menurutnya, Kapolri harus mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolda Jawa Tengah agar persoalan penggerebekan pesantren tidak semakin melukai perasaan umat Islam.
Habib Hussein bin Anis Assegaf: Bela Santriwati Penghafal Al-Qur'an
Ketua Front Santri Indonesia (FSI), Habib Hussein bin Anis Assegaf, secara khusus menyoroti penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur'an di Sukoharjo.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut digelar untuk membela para santriwati yang menurutnya telah mengalami perlakuan tidak pantas dalam penggerebekan tersebut.
Habib Hussein mendesak Kapolri Suyudi agar segera mencopot Kapolda Jawa Tengah karena tindakan aparat dalam peristiwa tersebut dinilai telah merusak citra kepolisian.
Sebagaimana disaksikan Faktakini.info, dalam kesempatan itu, Habib Hussein juga mengajak massa menyanyikan Mars Santri Indonesia bersama-sama.
Lantunan mars tersebut menjadi salah satu momen yang membangkitkan semangat massa untuk menjaga kehormatan santri dan lembaga pesantren.
## Ustaz Dede Haidar: Jangan Ulangi Sejarah Kelam Penyerangan Pesantren
Wakil Ketua DPD FPI Jawa Barat, Ustaz Dede Haidar, mengingatkan sejarah kelam penyerangan terhadap pesantren dan para ulama pada masa lalu.
Ia menyinggung peristiwa tahun 1965 ketika PKI melakukan serangan brutal terhadap pesantren dan kiai.
Menurutnya, tindakan aparat yang menggerebek pesantren putri, termasuk dugaan penodongan senjata terhadap santriwati, mengingatkan dirinya pada cara-cara kekerasan yang tidak boleh terulang.
Ustaz Dede meminta Kapolri Suyudi segera mencopot Kapolda Jawa Tengah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas penanganan kasus dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit, yang menurutnya selama ini memiliki catatan persoalan terkait penanganan ulama dan umat Islam.
Jamhari dari Banten: NKRI Lahir dari Perjuangan Ulama dan Santri
Tokoh dari Banten, Jamhari, menegaskan bahwa pembelaan terhadap santri merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan bangsa.
Ia mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan ulama dan santri.
Karena itu, tindakan aparat yang menggerebek pesantren putri dinilainya sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan.
Jamhari mendesak Kapolri mencopot Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Sukoharjo.
Ia juga mengapresiasi pengungkapan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret Listyo Sigit dan sejumlah perwira Polri.
Menurutnya, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti sebagai tindakan yang mengancam negara, harus ada pertanggungjawaban hukum yang tegas.
Usai Salat Ashar, Ketum FPI Tegaskan Aksi untuk Mengangkat Marwah Kapolri
Setelah azan dan pelaksanaan salat Ashar, aksi kembali dilanjutkan dengan orasi para tokoh.
Ketua Umum DPP FPI, Habib Muhammad bin Hussein Alatas, dalam orasinya meminta agar jamaah laki-laki dan perempuan dipisahkan.
Habib Muhammad kemudian menegaskan bahwa kedatangan ribuan massa dari berbagai daerah ke Mabes Polri bukan untuk membuat kericuhan, melainkan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengangkat marwah Kapolri.
Menurutnya, massa datang untuk mendukung langkah pembenahan di tubuh Polri, tetapi dukungan tersebut harus diikuti tindakan nyata.
Tuntutan utama yang harus segera ditindaklanjuti adalah pencopotan Kapolda Jawa Tengah terkait kasus penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur'an.
Ustazah Nina: Polri Wajib Merangkul Pesantren
Ustazah Nina dalam orasinya mengecam tindakan Kapolda Jawa Tengah yang disebut memerintahkan anak buahnya melakukan penggerebekan terhadap pesantren putri.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Kapolri Suyudi atas penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI yang menyeret Listyo Sigit.
Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus diproses secara hukum.
Ustazah Nina meminta Polri tidak justru berjarak dengan lembaga pendidikan Islam.
Sebaliknya, kepolisian harus merangkul pesantren, melindungi para santri, serta menjaga kehormatan para penghafal Al-Qur'an.
Ia kembali menegaskan tuntutan agar Kapolda Jawa Tengah segera dicopot.
Sekum DPP FPI Laporkan Hasil Kunjungan ke Ponpes Hamalatul Qur'an
Sekretaris Umum DPP FPI, Habib Ali bin Abubakar Alatas, menyampaikan laporan mengenai kunjungan DPP FPI bersama DPD FPI Jawa Tengah ke Ponpes Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan FPI telah bertemu dengan Ustazah Humairoh beserta jajaran pengurus pesantren.
Habib Ali menegaskan bahwa DPP FPI tidak akan membiarkan santriwati dan kaum muslimah diperlakukan secara tidak pantas, terlebih mereka merupakan para penghafal Al-Qur'an yang sedang menuntut ilmu agama.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan yang diterima dalam pertemuan tersebut, penggerebekan dilakukan sekitar pukul 03.00 dini hari, ketika para santriwati sedang beristirahat dan disebut belum mengenakan penutup aurat.
Habib Ali juga mengungkapkan bahwa Kapolres Sukoharjo telah dicopot dari jabatannya.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima pihak FPI, personel Jatanras Polda Jawa Tengah diduga turut terlibat dalam penggerebekan tersebut.
Karena itu, menurut Habib Ali, persoalan tidak boleh berhenti pada pencopotan Kapolres Sukoharjo.
Ia menegaskan bahwa tuntutan yang kini disampaikan pihak pesantren Hamalatul Qur'an hanya satu, yakni pencopotan Kapolda Jawa Tengah.
Kang Anom: Penggerebekan Melukai Hati Umat Islam
Kang Anom dalam orasinya mengajak seluruh elemen umat Islam untuk menjaga kemuliaan para santriwati, khususnya para penghafal Al-Qur'an di Ponpes Hamalatul Qur'an.
Ia menilai tindakan aparat yang melakukan penggerebekan di pesantren putri tersebut telah menyakiti hati umat Islam.
Menurutnya, pesantren merupakan tempat pendidikan dan pembinaan akhlak yang harus dihormati oleh seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum.
Santri Markaz Syariah: Tindakan Aparat Bertentangan dengan Nilai Pancasila
Muhammad Fathurahman, santri dari Ponpes Markaz Syariah, menyampaikan orasi dengan menyoroti tindakan aparat dalam penggerebekan pesantren putri.
Ia menilai peristiwa tersebut tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam orasinya, ia menyinggung sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Ia juga menyoroti dugaan tindakan aparat yang melakukan penggerebekan sekitar pukul 03.00 dini hari ketika para santriwati sedang tidur, kemudian disebut diseret dan ditodong senjata.
Menurutnya, tindakan tersebut juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Fathurahman secara tegas meminta Kapolri mencopot Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan.
Syarif Ahmad Algadri: Kami Datang Bukan untuk Ricuh, tetapi Membela Santri
Santri Markaz Syariah lainnya, Syarif Ahmad Algadri, menegaskan bahwa massa yang datang ke Mabes Polri tidak memiliki niat untuk membuat keributan.
"Kami semua datang ke sini tidak untuk niat ricuh, tapi untuk membela santri," tegasnya dalam orasi.
Ia mengingatkan bahwa selama ini santri turut berperan dalam menjaga dan mempertahankan Indonesia.
Karena itu, tindakan aparat yang menyerbu pesantren putri Hamalatul Qur'an dinilainya sebagai bentuk ketidakadilan yang harus mendapatkan perhatian serius.
Ia juga mengecam tindakan aparat yang menurutnya bertindak membabi buta dalam membela kepentingan pihak lain, tetapi justru dinilai tidak menunjukkan penghormatan terhadap para penghafal Al-Qur'an.
Ustaz Haji Ajad: Desak Penindakan terhadap Pihak yang Terlibat
Ustaz Haji Ajad dari Banten juga menyampaikan orasi yang menyoroti kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Ia menyebut Listyo Sigit, yang merupakan mantan Kapolri, kini telah berstatus tersangka dalam perkara tersebut.
Menurutnya, apabila Kapolda Jawa Tengah diduga bertanggung jawab atas penggerebekan pesantren putri, pencopotannya seharusnya dapat dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kepemimpinan kepolisian.
Dalam orasinya, ia juga menyerukan agar Jokowi diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam persoalan penyadapan serta menyampaikan tuntutan pemakzulan Gibran.
Seruan tersebut merupakan pendapat dan tuntutan politik yang disampaikan dalam aksi.
Kata Baba Santri: Teladani Jenderal Sudirman dan Jenderal Hoegeng
Baba Santri menyampaikan dukungan terhadap tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Tengah
Ia mengingatkan pentingnya keteladanan para tokoh bangsa dan kepolisian, khususnya Jenderal Sudirman dan Jenderal Hoegeng.
Menurutnya, Kapolri Jenderal Suyudi diharapkan dapat mengikuti jejak kedua tokoh tersebut dalam menjaga kehormatan, integritas, dan pengabdian kepada bangsa.
Habib Bin Jindan: Kemerdekaan Indonesia Tidak Lepas dari Perjuangan Santri
Habib Bin Jindan dari Sukabumi mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan ulama dan santri.
Ia menegaskan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa sehingga kehormatan lembaga pendidikan Islam harus dijaga.
Sementara itu, perwakilan santri dari Rangkasbitung juga menyampaikan tuntutan yang sama, yakni mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Jawa Tengah.
KH Wali Syadzili: Kecam Penggerebekan dan Narasi Kapolda Jateng
KH Wali Syadzili dari Banten turut mengecam tindakan penggerebekan terhadap pesantren putri Hamalatul Qur'an.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Suyudi atas pencopotan Kapolres Sukoharjo.
Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup karena tuntutan utama umat Islam adalah pencopotan Kapolda Jawa Tengah.
KH Wali Syadzili juga mengecam pernyataan atau narasi Kapolda Jawa Tengah yang dinilainya arogan dan justru menyudutkan pihak pesantren setelah peristiwa penggerebekan.
Ia meminta agar kepolisian lebih mengedepankan sikap bijaksana, menghormati lembaga pesantren, serta tidak menyalahkan pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan.
KH John Dayat Nyanyikan 'Jadilah Bhayangkara Sejati'
KH John Dayat dalam orasinya mengecam tindakan aparat yang dinilainya arogan dalam peristiwa di Ponpes Hamalatul Qur'an.
Ia kemudian menyampaikan pesan kepada institusi kepolisian melalui sebuah lagu berjudul "Jadilah Bhayangkara Sejati".
Lagu tersebut menjadi pengingat bahwa anggota Polri seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
KH Awit Masyhuri: Mengapa Santriwati yang Diperlakukan Bengis, Bukan Koruptor dan Bandar Judi?
Orasi berikutnya disampaikan KH Awit Masyhuri dari DPP Mahkamah Front FPI.
Ia mengecam tindakan Kapolda Jawa Tengah yang menurutnya menunjukkan keberanian terhadap perempuan dan santriwati.
Sebaliknya, ia menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah langkah Kapolri Suyudi, termasuk pemberantasan narkoba dan pengungkapan perkara dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit.
KH Awit juga melontarkan kritik keras terhadap Jokowi dan Gibran. Ia menyebut keduanya dengan istilah "dua kanker" dalam orasinya.
Ia juga menyebut Gibran sebagai wapres bodong dan mempersoalkan dugaan penggunaan ijazah dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden.
Menurut KH Awit, aparat seharusnya lebih serius menindak koruptor, bandar judi, dan kelompok oligarki yang merugikan masyarakat, daripada melakukan tindakan yang dinilai bengis terhadap santriwati di pesantren putri.
Delegasi Massa Temui Perwakilan Mabes Polri
Setelah rangkaian orasi berlangsung, sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak 10 orang delegasi perwakilan massa aksi keluar dari lingkungan Mabes Polri untuk menyampaikan hasil komunikasi dengan pihak kepolisian.
Kapolres Jakarta Selatan Putu YS, yang mewakili Mabes Polri, menyampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi karena telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan kondusif.
Namun, jawaban tersebut belum memuaskan massa aksi.
Ketua Umum DPP FPI, Habib Muhammad bin Hussein Alatas, kemudian meminta agar Kapolres Jakarta Selatan kembali memberikan penjelasan.
Habib Muhammad menegaskan bahwa tuntutan massa sangat jelas dan tidak boleh dialihkan ke persoalan lain, yakni meminta Kapolri segera mencopot Kapolda Jawa Tengah.
Pukul 17.15 WIB, Chaniago Sampaikan Penjelasan: Pencopotan Tidak Bisa Langsung Hari Ini
Sekitar pukul 17.15 WIB, perwakilan Mabes Polri, Kombes Pol. Erdi Adrimulan Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si. menjabat sebagai Kabag Penum (Kepala Bagian Penerangan Umum) Biro Penmas Divisi Humas Polri di lingkungan Mabes Polri, kembali menyampaikan penjelasan melalui mobil komando.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pencopotan seorang pejabat kepolisian tidak dapat dilakukan secara langsung pada hari yang sama.
Chaniago meminta massa untuk mendoakan dan mendukung Kapolri Jenderal Suyudi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan dan aspirasi yang telah disampaikan delegasi massa aksi, khususnya mengenai tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Tengah.
Meski demikian, massa tetap menginginkan adanya komitmen dan kepastian tindak lanjut atas tuntutan tersebut.
FPI Pasang Baliho Tuntutan di Depan Mabes Polri
Sebagai bentuk penegasan aspirasi, massa aksi kemudian memasang baliho di depan Mabes Polri yang berisi tuntutan utama Aksi Damai 611.
Pemasangan baliho tersebut menjadi simbol bahwa perjuangan membela santri dan menjaga kehormatan pesantren tidak berhenti hanya dengan penyampaian orasi.
Ketua Umum DPP FPI, Habib Muhammad, juga menyampaikan bahwa Habib Hussein bin Alwi Assegaf telah melaporkan Kapolda Jawa Tengah ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam peristiwa penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur'an.
Dengan adanya laporan ke Propam, FPI berharap persoalan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai aturan.
Habib Muhammad Minta Kapolri Bertemu Senin, Jika Tidak FPI Siapkan Aksi Lebih Besar
Menjelang berakhirnya aksi, Habib Muhammad bin Hussein Alatas kembali menyampaikan sikap tegas DPP FPI.
Ia meminta adanya komitmen dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk bertemu dengan perwakilan FPI pada Senin mendatang.
Bahkan, Habib Muhammad menyatakan siap jika Kapolri bersedia datang langsung ke Petamburan apabila Kapolri tidak dapat memenuhi pertemuan di tempat yang disepakati.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi FPI untuk menyampaikan langsung tuntutan dan meminta penjelasan mengenai tindak lanjut kasus penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur'an.
Habib Muhammad juga memberikan peringatan bahwa apabila tidak ada tindak lanjut dan komitmen yang jelas, FPI akan kembali menggelar aksi pada Jumat mendatang.
Kali ini, FPI berencana mengajak lebih banyak pesantren di wilayah Jabodetabek untuk ikut turun menyampaikan aspirasi dan mendesak pencopotan Kapolda Jawa Tengah.
Aksi Damai 611: Bela Santri, Jaga Marwah Pesantren
Aksi Damai 611 yang dihadiri ribuan massa tersebut menjadi penyampaian sikap FPI terhadap persoalan yang dinilai menyangkut kehormatan santri, keselamatan perempuan, serta hubungan antara institusi kepolisian dan lembaga pendidikan pesantren.
FPI menyampaikan apresiasi terhadap Kapolri Suyudi atas sejumlah langkah yang telah dilakukan, termasuk penanganan perkara dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit dan pencopotan Kapolres Sukoharjo.
Namun, apresiasi tersebut berjalan beriringan dengan tuntutan agar Kapolda Jawa Tengah turut dievaluasi dan segera dicopot.
Bagi massa aksi, persoalan penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur'an tidak boleh berhenti pada pencopotan satu pejabat di tingkat Polres. Mereka menginginkan pertanggungjawaban hingga tingkat pimpinan Polda.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari tersebut menjadi peringatan bahwa masyarakat, khususnya umat Islam, menghendaki institusi kepolisian yang menghormati ulama, melindungi santri, menjaga kehormatan pesantren, serta bertindak profesional dalam setiap penegakan hukum.
Bela Santri, Jaga Marwah Pesantren!
Copot Kapolda Jawa Tengah!
Hidup Ulama! Hidup Santri!
Liputan selengkapnya saksikan di IBTV:
https://www.youtube.com/live/F8lpXOEXDIQ?si=okdGj-_wE5lMmbY5
