Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri ke MPR, Tuntutan Pemakzulan Tetap Bergema: Publik Minta Proses Hukum Tidak Dihentikan
Kamis, 12 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani secara resmi menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut menjadi perkembangan terbaru di tengah gelombang polemik politik dan ketatanegaraan yang menyeret nama Gibran, termasuk tuntutan pemakzulan yang sebelumnya menguat di parlemen.
Muzani mengatakan, setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk membahas langkah-langkah konstitusional berikutnya.
Selanjutnya, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Menurut Muzani, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden definitif yang baru setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.
Muzani berharap seluruh tahapan pergantian jabatan tersebut dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan masyarakat.
Namun, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan politik dan ketatanegaraan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Tuntutan agar persoalan Gibran dituntaskan melalui mekanisme konstitusional, termasuk proses pemakzulan yang telah didorong sejumlah anggota DPR, masih menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyepakati pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemakzulan Gibran. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini telah memasuki ranah pembahasan serius di parlemen.
Karena itu, publik masih menunggu kejelasan mengenai kelanjutan proses politik dan hukum yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang dipersoalkan terhadap Gibran.
Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden merupakan satu hal, sedangkan penyelesaian persoalan hukum dan pertanggungjawaban politik merupakan persoalan tersendiri yang harus ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, perhatian masyarakat kini tertuju pada langkah MPR, DPR, dan lembaga negara terkait. Publik menantikan agar seluruh proses berlangsung transparan, tidak berhenti pada pergantian jabatan semata, serta tetap memberikan kepastian hukum dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
