Kapolri Suyudi: Kasus Penyadapan Listyo Sigit adalah Tindak Pidana Makar!
Kamis, 12 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo memasuki babak yang semakin serius. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri tidak hanya menangani dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, tetapi juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar.
Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," tegas Suyudi.
Pernyataan Kapolri tersebut menandai semakin seriusnya penanganan perkara yang menyeret mantan orang nomor satu di institusi Polri tersebut.
Diduga Gunakan Kekuasaan untuk Memerintahkan Penyadapan
Dalam rapat tersebut, Suyudi juga membeberkan dugaan peran Listyo Sigit dalam operasi penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Berdasarkan materi penyidikan yang dipaparkan Kapolri, Listyo Sigit diduga memberikan perintah penyadapan secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp kepada sejumlah bawahannya.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ungkap Suyudi.
Dugaan tersebut menjadi sorotan serius karena penyadapan disebut dilakukan tanpa melalui prosedur resmi, termasuk tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Dengan demikian, penyidik kini harus mengungkap bagaimana kewenangan dan fasilitas institusi kepolisian diduga digunakan untuk kegiatan yang tidak memenuhi prosedur hukum.
Presiden hingga Aktivis Diduga Menjadi Sasaran
Kapolri juga mengungkap luasnya sasaran penyadapan. Target yang disebut dalam materi penyidikan bukan hanya Presiden Prabowo, tetapi juga meliputi:
- Lingkar Istana dan pejabat pemerintahan.
- Kementerian dan lembaga negara.
- Anggota DPR RI dan tokoh partai politik.
- Gubernur dan kepala kepolisian daerah.
- KPK dan kejaksaan.
- Internal Polri.
- Organisasi kemasyarakatan.
- Aktivis dan mahasiswa.
Besarnya cakupan sasaran tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai tujuan, motif, dan penggunaan hasil penyadapan.
Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis kepolisian. Kasus ini menyangkut dugaan penggunaan instrumen negara untuk memantau komunikasi Presiden dan berbagai elemen penting dalam kehidupan bernegara.
Dugaan Penghilangan Jejak dan Pembubaran Grup WhatsApp
Hal lain yang tidak kalah serius adalah dugaan penghilangan data hasil penyadapan.
Dalam paparannya, Suyudi menyebut tersangka Ahrie Sonta Nasution diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.
Dugaan penghapusan data tersebut menjadi bagian penting yang harus diusut untuk mengetahui apakah terdapat upaya menghilangkan jejak kegiatan yang diduga berlangsung tanpa prosedur hukum.
Penyidik perlu menelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan, bagaimana aliran laporan penyadapan, dan untuk kepentingan siapa hasil operasi tersebut dikumpulkan.
Empat Jenderal Terseret, Dugaan Makar Masih Didalami
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni:
1. Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP).
2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS).
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
4. Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).
Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian kegiatan penyadapan, mulai dari pemberian perintah, persetujuan, penerusan instruksi hingga pengelolaan hasil penyadapan.
Sementara itu, terkait dugaan makar, Suyudi menegaskan bahwa Polri telah memulai penyelidikan tersendiri untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tersebut.
Kapolri menjelaskan bahwa dugaan adanya perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.
Karena itu, penyidik akan menelusuri perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang mengetahui kegiatan tersebut, serta mendalami tugas dan aktivitas para pihak yang terlibat.
Publik Menunggu Pengusutan Sampai ke Aktor Utama
Terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan integritas institusi kepolisian.
Publik tentu menunggu agar perkara ini tidak berhenti pada operator atau pelaksana teknis. Siapa pun yang diduga memerintahkan, menyetujui, mengendalikan, maupun menikmati hasil kegiatan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum apabila terbukti bersalah.
Terlebih, sosok yang kini menjadi sorotan merupakan mantan Kapolri yang pernah memegang kendali tertinggi institusi kepolisian.
Pengusutan perkara ini harus dilakukan secara transparan, independen, dan tanpa pandang bulu. Jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kewenangan kepolisian tidak boleh digunakan di luar koridor hukum, apalagi jika menyangkut privasi, keamanan, dan keselamatan penyelenggara negara.
Sumber: Paparan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, 12 November 2026; ANTARA dan CNN Indonesia.