Kapolri Ungkap Listyo Sigit Perintahkan Penyadapan Presiden Prabowo Lewat Grup WA, Jejak Digital Kemudian Dihapus
Kamis, 12 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencuat ke permukaan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membongkar dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi membeberkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berawal dari perintah Listyo Sigit ketika masih menjabat sebagai Kapolri.
Yang membuat perkara ini semakin serius, perintah tersebut diduga tidak melalui mekanisme resmi penegakan hukum. Penyadapan disebut dilakukan berdasarkan instruksi lisan maupun pesan melalui grup WhatsApp, tanpa disertai surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ungkap Suyudi dalam rapat tersebut.
Berdasarkan pemaparan Kapolri, Listyo Sigit diduga bukan sekadar mengetahui aktivitas penyadapan, melainkan menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan nomor telepon yang menjadi target.
Listyo juga disebut sebagai penerima hasil akhir penyadapan atau end-user.
PERINTAH LEWAT WHATSAPP, TANPA PROSEDUR RESMI
Rangkaian dugaan praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah pejabat di lingkungan Polri diduga menjalankan instruksi penyadapan melalui jalur komunikasi internal yang tidak dilengkapi dokumen hukum sebagaimana mestinya.
Suyudi menjelaskan, Slamet Uliandi (SU), yang ketika itu menjabat Kadiv TIK Polri, diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Sementara itu, Eko Hadi Santoso (EH) diduga menerima perintah dari Slamet dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Adapun Ahrie Sonta (AS), yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon), diduga meneruskan instruksi kepada operator untuk menjalankan penyadapan.
Dengan demikian, dugaan penyimpangan tersebut melibatkan rantai komando yang menjangkau sejumlah pejabat penting di lingkungan kepolisian.
GRUP WHATSAPP DIBUBARKAN, DATA PENYADAPAN DIHAPUS
Fakta lain yang tak kalah mencengangkan adalah dugaan upaya penghilangan jejak digital.
Kapolri mengungkapkan bahwa pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.
Bukan hanya grup komunikasi yang dibubarkan. Data hasil penyadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan FriendLinks-X atau PLX juga diduga diperintahkan untuk dihapus.
Penghapusan data tersebut mencakup rekaman suara dan log aktivitas penyadapan.
Instruksi pembubaran grup dan penghapusan data justru menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya perkara itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Peristiwa tersebut kini menjadi salah satu bagian penting dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal di lingkungan Polri.
SASARAN BUKAN HANYA PRESIDEN
Lebih mengkhawatirkan lagi, berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Suyudi, sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah kelompok dan institusi lain juga disebut masuk dalam daftar target, antara lain:
- Lingkar Istana Kepresidenan.
- Kementerian dan lembaga negara.
- Pejabat pemerintah.
- Anggota DPR RI dan partai politik.
- Tokoh-tokoh politik.
- Gubernur dan kapolda.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Kejaksaan.
- Internal Polri.
- Organisasi kemasyarakatan.
- Aktivis dan mahasiswa.
Jika seluruh dugaan tersebut terbukti, perkara ini bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur teknis penyadapan. Kasus ini menyentuh persoalan serius mengenai perlindungan privasi, penyalahgunaan kewenangan, serta pengawasan terhadap penggunaan perangkat intelijen dan teknologi kepolisian.
EMPAT PERWIRA POLRI JADI TERSANGKA
Dalam perkembangan penyidikan, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
1. Listyo Sigit Prabowo (LSP) — mantan Kapolri yang diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
2. Slamet Uliandi (SU) — diduga memberikan persetujuan serta meneruskan laporan hasil penyadapan.
3. Eko Hadi Santoso (EH) — diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa dokumen permohonan penyidik.
4. Ahrie Sonta (AS) — diduga meneruskan instruksi kepada operator serta memerintahkan penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp.
Penetapan tersangka tersebut menandakan perkara telah memasuki tahap penegakan hukum terhadap sejumlah pejabat yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan.
KOMISI III DPR HARUS KAWAL TUNTAS
Terbongkarnya dugaan praktik ini menempatkan Polri pada ujian serius untuk membuktikan bahwa penegakan hukum berlaku tanpa pandang jabatan dan pangkat.
Publik tentu membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasil penyadapan, serta siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penghapusan data elektronik.
Komisi III DPR RI juga memiliki peran penting untuk mengawal proses pengusutan agar tidak berhenti pada operator atau pejabat pelaksana semata.
Pertanggungjawaban harus ditelusuri sampai kepada pihak yang diduga memberikan instruksi dan mengambil manfaat dari hasil penyadapan.
Kasus ini sekaligus membuka pertanyaan besar mengenai bagaimana kewenangan kepolisian selama periode kepemimpinan Listyo Sigit dijalankan dan diawasi.
Prinsipnya, tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum. Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terbukti melalui proses peradilan, pertanggungjawaban hukum harus dijalankan secara tegas dan transparan.