Safaruddin Desak Listyo Sigit Diseret ke Sidang Etik, Empat Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo Diminta Dijatuhi Hukuman Mati!
Kamis, 12 Novenber 2026
Faktakini.info, Jakarta - Mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo mendapat sorotan tajam dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kamis (12/11/2026). Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, secara terbuka mendesak agar Listyo Sigit lebih dahulu menjalani sidang kode etik terkait dugaan keterlibatannya dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, Safaruddin meminta empat tersangka dalam perkara tersebut dijerat pasal makar dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati.
Listyo Sigit Diminta Disidang Etik Lebih Dahulu
Safaruddin secara khusus menyoroti posisi Listyo Sigit yang disebut dalam pemaparan Kapolri sebagai pihak yang diduga memberikan perintah dalam rangkaian aktivitas penyadapan.
Menurut Safaruddin, pengusutan perkara tidak boleh hanya menyasar pelaksana teknis di lapangan. Pihak yang diduga berada di tingkat komando juga harus dimintai pertanggungjawaban.
"Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya sudah, kepalanya dulu disidangkan kode etik," tegas Safaruddin.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena prinsip membersihkan institusi dari pucuk pimpinan yang selama ini kerap disuarakan Listyo Sigit kini diminta diterapkan terhadap dirinya sendiri.
Safaruddin menghendaki agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun, termasuk mantan Kapolri yang pernah memegang kendali tertinggi di tubuh Polri.
Empat Tersangka Diminta Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati
Dalam rapat tersebut, Safaruddin juga mendesak agar empat tersangka kasus penyadapan diproses menggunakan Pasal 191 KUHP tentang makar apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Penyidik harus membongkar tujuan, jaringan, dan kemungkinan adanya skenario yang lebih luas di balik tindakan tersebut.
Pasal 191 KUHP memuat ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, bergantung pada bentuk perbuatan dan unsur yang terbukti.
PPATK Diminta Bongkar Sumber Dana
Safaruddin turut meminta Kapolri berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri sumber pembiayaan kegiatan penyadapan.
Penyidik harus memastikan apakah operasional tersebut menggunakan anggaran kedinasan atau dibiayai melalui dana pribadi untuk kepentingan tertentu.
Penelusuran aliran dana juga diperlukan guna mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan dukungan finansial maupun menerima manfaat dari hasil penyadapan.
Jangan Hanya Anak Buah, Pucuk Komando Harus Dimintai Pertanggungjawaban
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan penegakan hukum di lingkungan Polri. Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak yang memberikan perintah.
Publik kini menunggu keberanian aparat mengungkap seluruh rangkaian perkara, termasuk dugaan peran Listyo Sigit dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
Jabatan dan kedudukan masa lalu tidak boleh menjadi tameng dari proses hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.