FPI Lanjutkan Upaya Desak Kapolri Copot Kapolda Jateng, Seluruh Pesantren Diajak Kirim Surat Resmi
Selasa, 10 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Persaudaraan Islam (FPI) menegaskan akan terus memperjuangkan tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Tengah menyusul dugaan penyerangan dan penggerebekan terhadap pondok pesantren.
Ketua Umum DPP FPI, Habib Muhammad bin Hussein Alatas, mengatakan perjuangan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi damai 611 yang digelar di Mabes Polri pada 6 November 2026. Aksi tersebut membawa tuntutan agar kepolisian memberikan keadilan bagi para santri dan pesantren.
Habib Muhammad mengungkapkan, dalam aksi tersebut delegasi FPI belum berhasil melakukan audiensi secara langsung dengan Kapolri maupun Wakapolri.
Meski demikian, FPI memastikan tidak akan menghentikan upaya komunikasi dan lobi kepada Mabes Polri. Pihaknya akan terus mengupayakan pertemuan resmi agar tuntutan yang disampaikan dapat didengar dan mendapatkan respons dari pimpinan Polri.
Menurutnya, persoalan dugaan penyerangan terhadap pesantren, termasuk tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Tengah, perlu mendapatkan perhatian serius.
FPI juga berencana membawa persoalan tersebut ke forum Ijtima Ulama untuk dibahas lebih lanjut bersama para ulama dan tokoh umat.
Terkait kemungkinan aksi lanjutan, Habib Muhammad menyampaikan bahwa untuk sementara belum ada agenda turun ke jalan dalam waktu dekat. FPI akan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan berbagai agenda perjuangan, termasuk menyambut Reuni 212.
Sebagai langkah lanjutan, DPP FPI mengajak seluruh pondok pesantren di Indonesia untuk mengambil bagian dalam menyuarakan tuntutan tersebut melalui jalur konstitusional.
Seluruh pesantren diharapkan secara serentak mengirimkan surat permohonan resmi kepada Kapolri agar Kapolda Jawa Tengah dicopot dari jabatannya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bentuk aspirasi bersama kalangan pesantren sekaligus mendorong pimpinan Polri memberikan perhatian terhadap persoalan yang dinilai menyangkut perlindungan dan keadilan bagi dunia pesantren.
Selengkapnya saksikan liputan IBTV: