Legislator PDIP Desak DPR Segera Gunakan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Kian Serius
Senin, 9 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Desakan agar DPR RI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yulius Setiarto, secara tegas mendorong DPR tidak lagi berlarut-larut dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, sudah terdapat landasan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dapat menjadi bahan bagi DPR untuk mengambil langkah politik-konstitusional.
Yulius menilai, DPR tidak perlu kembali membentuk penyelidikan faktual baru apabila langkah tersebut hanya mengulang pemeriksaan terhadap dokumen dan fakta yang sebelumnya telah terungkap dalam proses persidangan di kedua lembaga peradilan tersebut.
Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan lagi sekadar memperdebatkan dokumen pendidikan Gibran, melainkan bagaimana DPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan yang menyangkut pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
"Kedua putusan tersebut cukup menjadi dasar bagi DPR untuk bergerak ke tahap politik-konstitusional, bukan kembali membuka penyelidikan yang mengulang pemeriksaan atas dokumen dan fakta yang telah tercatat dalam perkara," kata Yulius kepada Tribunnews.com di Jakarta, Senin (9/11/2026).
MK Tak Menemukan Bukti Ijazah Setara SMA
Desakan Yulius tersebut tidak terlepas dari pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan setara SMA atau sederajat.
MK juga menyoroti dokumen certificate of attendance yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran. Menurut Mahkamah, dokumen tersebut hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan atau telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Fakta tersebut diperkuat keterangan pejabat Kementerian Pendidikan dalam persidangan mengenai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
MA Batalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya serta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat.
Dua putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar argumentasi pihak-pihak yang mendorong DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Yulius berpandangan, DPR harus berani mengambil langkah konstitusional agar polemik tersebut memperoleh penyelesaian yang jelas dan tidak terus menggantung di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penggunaan HMP harus ditempuh sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam mekanisme ketatanegaraan, apabila DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden, pendapat tersebut harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh MK sebelum proses selanjutnya dibawa ke MPR.
Dengan demikian, HMP bukan berarti pemberhentian otomatis terhadap Gibran, melainkan mekanisme konstitusional untuk menguji persoalan tersebut melalui lembaga-lembaga negara yang berwenang.
Desakan Yulius ini menambah tekanan politik agar DPR tidak mengabaikan persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang kini telah menjadi perhatian publik dan melibatkan putusan dua lembaga peradilan tertinggi.
Publik pun menantikan apakah DPR akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana didorong sejumlah anggota parlemen dan elemen masyarakat.