Refly Harun Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk Makzulkan Gibran, Bukan Jalur Pidana
Selasa, 10 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu diperjuangkan melalui mekanisme konstitusional dengan melibatkan DPR RI.
Menurut Refly, langkah yang perlu didorong saat ini adalah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR, bukan sekadar hak angket ataupun melaporkan persoalan tersebut ke jalur pidana.
Refly menyoroti sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan sengketa persyaratan pencalonan Gibran, khususnya persoalan surat keterangan pengganti ijazah.
Ia berpendapat, pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* dalam putusan lembaga peradilan tersebut harus diperhatikan karena dinilai memiliki konsekuensi hukum terhadap persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan.
Menurut Refly, meskipun putusan yang dipersoalkan berkaitan dengan aspek administratif, substansi pertimbangan hukumnya tidak boleh diabaikan begitu saja.
Ia kemudian menjelaskan bahwa salah satu alasan pemberhentian presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi adalah apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Dalam konteks Gibran, Refly menilai persoalan persyaratan pendidikan menjadi isu penting yang perlu diuji melalui mekanisme ketatanegaraan.
Karena itu, ia mendorong masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan persoalan tersebut untuk membangun tekanan konstitusional kepada DPR agar menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Refly menilai HMP merupakan jalur yang lebih relevan untuk mengarahkan persoalan tersebut menuju proses pemakzulan dibandingkan menempuh jalur pidana.
Ia bahkan menyarankan agar persoalan ini tidak terlebih dahulu dibawa ke kepolisian. Menurutnya, proses pidana berpotensi berlangsung panjang dan tidak secara langsung menjawab tujuan utama, yakni menguji kelayakan Gibran dalam mempertahankan jabatan sebagai wakil presiden.
Refly menegaskan pentingnya strategi politik dan hukum yang tepat agar upaya pemberhentian dapat ditempuh melalui prosedur konstitusional.
Dengan demikian, DPR dinilai memiliki posisi strategis untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selengkapnya saksikan liputan IBTV: