Tim Advokat Aksi Nilai Suket Gibran Cacat Hukum, Desak Penerbitnya Diproses Pidana dan Perdata
Kamis, 12 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Tim Advokat Aksi menegaskan bahwa Surat Keterangan (Suket) yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinilai mengandung persoalan hukum. Mereka menilai penerbitan dan penggunaan dokumen tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.
Tim Advokat Aksi bahkan mendorong agar pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan maupun penggunaan surat keterangan tersebut dimintai pertanggungjawaban hukum, baik melalui jalur pidana maupun perdata apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Sebagai langkah awal, Tim Advokat Aksi berencana melayangkan somasi kepada tiga pihak sekaligus, yakni Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Somasi tersebut dijadwalkan disampaikan pada Kamis (12/11/2026) siang.
Langkah ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait mengenai proses penerbitan, penggunaan, serta dasar hukum Surat Keterangan yang menjadi bagian dari dokumen persyaratan pencalonan Gibran.
Tim Advokat Aksi menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik administratif semata. Menurut mereka, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam proses penerbitan maupun penggunaan dokumen, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Rencana somasi ini sekaligus membuka babak baru dalam polemik keabsahan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
