Mayoritas Fraksi DPR Kompak Dorong Hak Menyatakan Pendapat, Jalan Pemakzulan Gibran Kian Terbuka
Selasa, 10 Agustus 2026
Faktakini.info, Jakarta - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI disebut mulai mengerucut pada satu langkah konstitusional, yakni penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Dukungan lintas fraksi tersebut menguat pada Selasa (10/11/2026), menyusul berkembangnya polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa pembicaraan informal di antara hampir seluruh partai politik di DPR mulai mengarah pada penggunaan HMP.
"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat," kata Khozin.
Menurut Khozin, HMP merupakan instrumen konstitusional yang dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan konstitusional. Mekanisme tersebut dinilai relevan untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pencalonan Gibran.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pengajuan HMP telah melibatkan lebih dari 25 anggota DPR lintas fraksi.
"Hampir semua fraksi, lebih dari 25," ujar Mardani.
Mardani bahkan memperlihatkan dokumen bertajuk 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat' yang memuat tanda tangan sejumlah anggota DPR. Ia menjelaskan, penandatanganan dilakukan sejak Senin malam dan jumlahnya terus bertambah.
Meski demikian, dukungan tersebut masih merupakan inisiatif anggota DPR secara personal dan belum dapat disamakan dengan keputusan resmi seluruh fraksi.
**PUAN AKUI PIMPINAN DPR SUDAH TERIMA USULAN**
Menguatnya dukungan lintas fraksi turut mendapat perhatian pimpinan DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran.
Puan menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang, dengan terlebih dahulu mendengarkan berbagai masukan dari fraksi dan komisi.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan bahwa setiap langkah DPR harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Ia juga menyebut berbagai masukan mengenai langkah yang dapat ditempuh DPR telah diterima selama masa reses, baik melalui fraksi maupun anggota dewan.
Pernyataan Puan tersebut menjadi perkembangan penting karena usulan yang sebelumnya bergulir di kalangan anggota DPR kini telah sampai kepada pimpinan lembaga legislatif.
**PUTUSAN MA DAN MK JADI LATAR BELAKANG**
Menguatnya dorongan HMP tidak terlepas dari perkembangan perkara dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan.
MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi anggota DPR untuk mendorong pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme konstitusional.
**PEMAKZULAN BELUM DIPUTUSKAN**
Meskipun dukungan terhadap HMP dilaporkan telah meluas ke berbagai fraksi, proses pemakzulan Gibran belum menjadi keputusan resmi DPR.
Pengajuan HMP masih harus melalui prosedur kelembagaan dan ketentuan konstitusi. Apabila proses tersebut berlanjut, DPR akan membahas dasar hukum serta bukti yang diajukan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Namun, perkembangan pada 10 November ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi hanya menjadi perdebatan di kalangan masyarakat sipil. Aspirasi untuk membawa persoalan tersebut ke jalur konstitusional kini juga berkembang di internal parlemen.
Publik selanjutnya menunggu apakah kesamaan arah pembicaraan lintas fraksi tersebut benar-benar akan diwujudkan menjadi keputusan resmi DPR untuk memulai proses Hak Menyatakan Pendapat.