Sri Radjasa Chandra Pertanyakan Listyo Sigit Jadi End User Penyadapan, Ada Dugaan Jokowi di Balik Penempatan Nama Mantan Kapolri

 


Selasa, 17 November 2026

Faktakini.info, Jakarta - Praktisi intelijen Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra mempertanyakan penempatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai *end user* atau pengguna akhir hasil penyadapan ilegal.

Sri Radjasa menduga penempatan nama Listyo Sigit dalam konstruksi perkara tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi berkaitan dengan kepentingan politik pihak tertentu.

Ia bahkan mengisyaratkan adanya dugaan kepentingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di balik munculnya nama Listyo Sigit sebagai pengguna akhir hasil penyadapan. Apalagi Listyo sangat dekat dengan Jokowi dan menjadi Kapolri diangkat oleh Jokowi.

Menurut Sri Radjasa, informasi mengenai posisi Listyo Sigit dalam dugaan perkara penyadapan itu perlu dibongkar secara transparan. Jangan sampai penetapan posisi *end user* justru menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari pihak yang sesungguhnya memiliki kepentingan dan kendali atas operasi tersebut.

Sri Radjasa juga mengungkapkan dugaan bahwa penempatan Listyo Sigit sebagai pengguna akhir bisa saja dimaksudkan untuk mencegah persoalan berkembang lebih jauh hingga berpotensi menyeret mantan Kapolri tersebut ke dalam tuduhan makar.

"Upaya atau pernyataan Suyudi kemarin menempatkan Sigit sebagai user, ya ini juga diduga juga ada kepentingan presiden, jangan sampai kalau ini diterusin kemudian ada pasal makar dijatuhkan kepada Sigit. Ini juga akan merusak citra Polri," kata Sri Radjasa saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun, dikutip dari podcast pada Senin (16/11/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan lebih besar: jika Listyo Sigit hanya ditempatkan sebagai pengguna akhir, siapa sebenarnya pihak yang berada di balik dugaan operasi penyadapan tersebut?

Sri Radjasa tidak membeberkan sumber informasi maupun bukti yang mendasari dugaan adanya kepentingan Jokowi. Ia juga tidak menyatakan bahwa Jokowi telah terbukti terlibat dalam perkara tersebut.

Namun, dugaan yang disampaikannya menjadi alasan penting untuk meminta penjelasan terbuka mengenai rantai komando, pihak yang memberikan instruksi, hingga siapa yang sesungguhnya menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.

Jangan sampai perkara ini berhenti pada penempatan satu nama sebagai *end user*, sementara aktor yang diduga memiliki kepentingan lebih besar justru tidak pernah diperiksa.

Dugaan Kepentingan Jokowi dan Penggunaan Polri untuk Kepentingan Politik

Lebih jauh, Sri Radjasa menilai polemik penyadapan tidak semestinya hanya diselesaikan dengan upaya mempertahankan nama baik institusi Polri.

Menurut dia, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah mengungkap pihak-pihak yang diduga menggunakan institusi kepolisian sebagai alat untuk kepentingan politik.

Dalam konteks tersebut, dugaan keterkaitan kepentingan Presiden Jokowi perlu mendapatkan klarifikasi. Publik berhak mengetahui apakah ada pihak di luar struktur formal kepolisian yang memiliki pengaruh terhadap penggunaan hasil penyadapan.

Jika memang terdapat penyalahgunaan kewenangan, proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pejabat yang berada di lapisan bawah ataupun mereka yang sekadar ditempatkan sebagai pengguna akhir.

Sri Radjasa menegaskan bahwa pembenahan Polri harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menindak pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan menjadikan institusi kepolisian sebagai instrumen kepentingan politik.

"Kalau menurut saya, kalau kita menyelamatkan polisi, kan amputasi nih habis-habisan nih—siapa, si A dan yang selama ini menggunakan polisi sebagai parit politik," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik keras terhadap praktik penggunaan institusi negara untuk kepentingan kekuasaan. Polri seharusnya berdiri sebagai institusi penegak hukum yang independen, bukan menjadi alat bagi kepentingan politik siapa pun.

Karena itu, publik perlu mendesak pengusutan perkara penyadapan secara menyeluruh. Bukan hanya mengungkap siapa yang disebut sebagai *end user*, tetapi juga siapa pemberi perintah, siapa pengendali operasi, siapa yang menerima manfaat, dan siapa aktor sesungguhnya di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Jangan sampai Listyo Sigit dijadikan titik akhir pengusutan, sementara dugaan kepentingan politik yang lebih besar, termasuk yang disinggung Sri Radjasa terkait Jokowi, justru luput dari pemeriksaan.