Oegroseno Ingatkan Kapolri Suyudi Waspadai Ancaman, Publik Diminta Dukung Pengusutan Tuntas Kasus Penyadapan hingga Dugaan Keterlibatan Jokowi

 


Selasa, 17 November 2026

Faktakini.info, Jakarta - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengingatkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar meningkatkan kewaspadaan setelah mengungkap dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Oegroseno menilai, langkah tegas yang dilakukan Suyudi dalam mengusut perkara tersebut berpotensi mengundang ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu.

Karena itu, ia meminta Suyudi berhati-hati dan memperhatikan aspek keselamatan dirinya dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

"Saya sampaikan kepada Pak Kapolri kita, kan saya di luar nih, hati-hati pasti beliau ini ada menjadi sasaran-sasaran orang yang tidak suka dengan (Suyudi)," kata Oegroseno, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Mahfud MD, Senin (16/11/2026).

"Beliau (Suyudi) melakukan langkah-langkah yang tegas, penangkapan-penangkapan para (jenderal), peristiwa penyadapan ini gitu. Jadi tetap ekstra hati-hati bagi siapa pun," imbuhnya.

Jenderal bintang tiga tersebut juga mengingatkan kembali kasus penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017 silam.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa pihak-pihak yang menangani perkara sensitif harus mendapatkan perlindungan maksimal.

"Seperti contohnya yang terjadi seperti Novel Baswedan seperti itu. Saya enggak sempat ngingatkan, tapi itu kan peristiwa itu sangat cepat terjadinya," jelasnya.

Oegroseno menegaskan, peringatan terhadap potensi ancaman keselamatan seseorang sebaiknya disampaikan sejak dini apabila terdapat informasi yang mengarah pada ancaman tersebut.

"Jadi kalau ada hal yang mengganggu mengancam keselamatan jiwa seseorang, kalau kita tahu ya lebih bagus kita beritahu dari awal," imbuhnya.

Publik Diminta Dukung Kapolri Bongkar Kasus hingga ke Akar

Peringatan Oegroseno tersebut sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Kapolri Suyudi agar tidak gentar menghadapi tekanan dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah jenderal Polri.

Pengungkapan perkara ini tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat kepolisian. Seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan operasi, siapa yang menerima hasil penyadapan, hingga siapa yang mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut, harus dibongkar secara terang benderang.

Terlebih, berdasarkan informasi yang diungkap dalam perkara tersebut, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar kalangan internal pemerintahan, tetapi juga sejumlah pihak strategis, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.

Karena itu, penyidik perlu menelusuri secara serius siapa sesungguhnya pengguna akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.

Nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga perlu dijawab secara terang apabila muncul dalam rangkaian penyelidikan atau terdapat bukti yang mengarah kepadanya. Dugaan keterlibatan siapa pun, termasuk mantan kepala negara, tidak boleh ditutup-tutupi maupun dikesampingkan sebelum seluruh fakta dan bukti diperiksa.

Tentu, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang profesional, independen, dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah tanpa bukti, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena pernah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan.

Kapolri Suyudi harus menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak mengenal tebang pilih. Jika penyidikan menemukan bukti keterlibatan pihak yang lebih tinggi, proses hukum harus berani menjangkau siapa pun tanpa terkecuali.

Keberanian mengungkap perkara ini hingga ke akar-akarnya justru akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas Polri di mata masyarakat.

Empat Pati Polri Jadi Tersangka

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Keempat tersangka tersebut yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani proses pemulihan setelah sakit.

Dalam perkara tersebut, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.

Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, yakni Pasal 258 KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyadapan transmisi elektronik nonpublik dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.

Kini, masyarakat menunggu keberanian dan keseriusan Kapolri Suyudi untuk memastikan perkara tersebut tidak berhenti pada level pelaksana. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik pemberi perintah, pelaksana maupun pengguna akhir hasil penyadapan, harus dimintai pertanggungjawaban hukum.