Jalankan Instruksi Gubernur Pramono: Foto Gibran Dicopot dari Seluruh Kantor Pemprov DKI

 


Senin, 16 November 2026

Faktakini.info, Jakarta - Foto Gibran Rakabuming Raka mulai diturunkan dari seluruh kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan pencopotan tersebut setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penurunan foto tersebut menjadi konsekuensi nyata dari langkah Gibran meninggalkan jabatan yang diperolehnya melalui Pemilu 2024, dan terpaksa mengundurkan diri sebelum dimakzulkan. Dengan kebijakan ini, foto Gibran tidak lagi dipajang di berbagai kantor pemerintahan DKI Jakarta.

Pramono mengatakan, keputusan tersebut telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat untuk menghindari kesalahpahaman dan polemik.

"Karena saya adalah orang yang tidak mau ada polemik terhadap hal ini, dan secara resmi memang surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri," kata Pramono di Jakarta, Senin.

Ia memastikan pencopotan dilakukan secara serentak di seluruh institusi Pemprov DKI Jakarta. Instruksi tersebut mencakup kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota.

Pengunduran Diri Gibran Menjadi Sorotan

Sebagaimana diketahui, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut diterima dan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Namun, dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan yang melatarbelakangi keputusannya tersebut.

Pengunduran diri itu kemudian memunculkan konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto selanjutnya diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Foto Dicopot, Proses Penggantian Wapres Berlanjut

Penurunan foto Gibran di kantor-kantor pemerintahan DKI Jakarta memperlihatkan bahwa pengunduran dirinya telah memasuki tahap tindak lanjut administratif di lingkungan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, proses pengisian jabatan Wakil Presiden masih harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional oleh Presiden dan MPR.

Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya pemasangan foto Gibran sebagai Wakil Presiden di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, setelah sebelumnya ia menduduki jabatan tersebut bersama Presiden Prabowo Subianto sejak 2024.

Publik kini menunggu perkembangan proses penggantian Wakil Presiden serta penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang keputusan pengunduran diri Gibran.

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 resmi membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.

Berikut adalah poin-poin penting dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA):

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

• Nomor Putusan: Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (dibacakan pada 2 Oktober / 5-6 Oktober 2026).

• Pertimbangan MK: MK menyatakan tidak menemukan adanya bukti otentik bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMA) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 169 dan Pasal 227 Undang-Undang Pemilu.

• Dasar Suket: Surat Keterangan No. 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan sebelumnya ternyata hanya berupa certificate of attendance (bukti kehadiran) dan academic records (transkrip nilai/penjelasan nilai), bukan bukti kelulusan.

• Status Permohonan: Permohonan dalam sengketa PHPU tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum (legal standing) pemohon, sehingga MK tidak mendiskualifikasi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden secara langsung melalui jalur tersebut.

2. Putusan Mahkamah Agung (MA)

• Nomor Putusan: Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan kasasi dari advokat Muhammad Subhan Palal.

• Pertimbangan MA: MA menguatkan dan mensistemisasi substansi dari putusan MK sebelumnya. MA menilai tindakan penyetaraan kurikulum luar negeri ke kurikulum nasional tanpa ijazah atau diploma yang sah merupakan tindakan tidak cermat.

• Amar Putusan: Menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan kementerian terkait mencabut surat tersebut.

Foto: Pramono Anung saat bersama Anies Baswedan