GUGATAN MERCY SIHOMBING DINYATAKAN GUGUR, NAMUN PUTUSAN MA SUDAH BATALKAN SUKET GIBRAN: END GAME?
Kamis, 12 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Persoalan hukum terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugur gugatan yang diajukan Mercy Sihombing terkait dokumen penyetaraan pendidikan mantan Wakil Presiden tersebut.
Putusan itu dibacakan majelis hakim dalam persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan dua hal. Pertama, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.
Dengan putusan tersebut, proses pemeriksaan gugatan Mercy Sihombing dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT berakhir.
Namun, gugurnya gugatan Mercy tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang lebih besar terkait dokumen pendidikan Gibran.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG JADI PERSOALAN UTAMA
Sebab, sebelum putusan terbaru PTUN tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi objek sengketa.
Putusan MA inilah yang menjadi perkembangan hukum penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Bahkan, dalam persidangan gugatan Mercy pada 12 November 2026, pihak Kemendikdasmen menyampaikan bahwa surat keterangan penyetaraan tersebut telah dicabut sebagai tindak lanjut putusan perkara sebelumnya.
GUGATAN GUGUR BUKAN BERARTI DOKUMEN DINYATAKAN SAH
Perlu ditegaskan, gugatan yang dinyatakan gugur merupakan putusan berkaitan dengan aspek prosedural persidangan. Putusan tersebut berbeda dengan putusan yang menolak gugatan setelah majelis hakim memeriksa substansi sengketa.
Karena itu, tidak tepat apabila putusan gugatan Mercy dianggap sebagai kemenangan substantif Gibran atau sebagai pengesahan kembali dokumen penyetaraan pendidikannya.
Sebaliknya, perkembangan perkara Subhan di tingkat kasasi MA tetap harus diperhitungkan sebagai putusan hukum tersendiri.
GIBRAN END GAME?
Rangkaian perkembangan ini membuat polemik dokumen pendidikan Gibran semakin sulit dipandang sebagai persoalan administratif biasa.
Gugatan Mercy memang berakhir di PTUN. Namun, putusan MA dalam perkara berbeda telah menghadirkan konsekuensi hukum serius terhadap surat keterangan penyetaraan yang selama ini dipersoalkan.
Pertanyaan publik kini bukan lagi sekadar apakah gugatan Mercy berlanjut atau berhenti, melainkan bagaimana pemerintah dan pihak-pihak terkait melaksanakan putusan MA serta menjelaskan seluruh persoalan administrasi yang menjadi dasar penerbitan dokumen tersebut.
Dengan demikian, berakhirnya gugatan Mercy tidak otomatis menjadi akhir polemik. Justru putusan MA dan tindak lanjutnya menjadi titik krusial dalam menguji pertanggungjawaban hukum atas dokumen pendidikan Gibran.