Komisi III DPR Panggil Kapolri, Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Dibahas 12 November
Ahad, 8 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Komisi III DPR RI memastikan akan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas perkembangan penanganan perkara tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa rapat tersebut secara khusus akan membahas dugaan penyadapan ilegal, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik tindakan tersebut.
Menurut Habiburokhman, rapat kerja itu merupakan bagian dari upaya DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum. Komisi III ingin memperoleh penjelasan secara menyeluruh dari kepolisian mengenai perkembangan penyidikan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.
Ia menjelaskan, rapat baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Komisi III juga menyatakan akan mengawal penanganan perkara tersebut sampai seluruh persoalan menjadi jelas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Pada 3 November 2026, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri berinisial AS, serta seorang pejabat di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri berinisial EH.
Kemudian pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan seorang tersangka baru berinisial SU yang merupakan mantan pejabat Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang.
Polri juga telah menyampaikan bahwa tiga tersangka, yakni LSP, AS, dan EH, ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok. Sementara tersangka SU belum ditahan karena masih menjalani kondisi kesehatan pascastroke.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan yang diusut disebut menyangkut Presiden, pejabat negara, pengusaha, hingga sejumlah tokoh masyarakat.
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri pada 12 November mendatang diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih terang mengenai konstruksi perkara, dugaan keterlibatan para tersangka, serta motif di balik tindakan yang sedang diselidiki.