Layangkan Surat ke Presiden Prabowo, FPI Desak Pencopotan Dudung sebagai Kepala Kantor Staf Presiden

Sabtu, 23 Mei 2026

Faktakini.info, Jakarta - Front Persaudaraan Islam melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pengangkatan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam surat bernomor 001/PS/DPP-FPI/Dzulhijjah/1447 H tertanggal 22 Mei 2025 tersebut, FPI menyebut kondisi politik Indonesia sedang mengalami turbulensi dan membutuhkan persatuan nasional. Organisasi itu menilai pengangkatan Dudung berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

FPI menyinggung rekam jejak Dudung yang disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM berat, khususnya peristiwa meninggalnya enam laskar pengawal ulama. Selain itu, FPI juga menuding adanya keterlibatan dalam organisasi yang dianggap dapat mengganggu persatuan bangsa.

Dalam isi suratnya, FPI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Presiden Prabowo, yakni:

Mencopot dan membatalkan pengangkatan Dudung sebagai Kepala KSP;

Membersihkan pemerintahan dari tokoh yang dianggap bermasalah dan mendapat sorotan publik;

Mengangkat figur yang dinilai kompeten dan bebas dari persoalan hukum maupun kontroversi.

FPI menyebut surat tersebut merupakan bentuk nasihat kepada Presiden Prabowo demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepentingan rakyat Indonesia. Surat itu juga menegaskan sikap organisasi dalam mendukung pemerintah selama dinilai berada di jalur yang sesuai dengan ajaran Islam, Pancasila, dan UUD 1945.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP FPI HB. Muhammad Alattas dan Sekretaris Umum HB. Ali Abubakar Alattas di Jakarta.

Transkrip Dokumen

SURAT TERBUKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT – FRONT PERSAUDARAAN ISLAM

Nomor: 001/PS/DPP-FPI/Dzulhijjah/1447 H

Kepada Yang Terhormat

Bapak Jenderal (HOR) (Purn.) H. Prabowo Subianto

selaku Presiden Republik Indonesia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kondisi perpolitikan Indonesia sedang mengalami turbulensi yang tidak biasa serta membutuhkan persatuan dan kesatuan segala potensi elemen-elemen Bangsa Indonesia yang sayangnya tercoreng oleh pengangkatan Dudung sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Hal ini kami sampaikan karena Dudung, dimana dahulu menjabat sebagai aparatur negara yang seharusnya melindungi segenap tumpah darah dan seluruh warga negara, justru terlibat dalam pelanggaran HAM berat pembunuhan dan pembantai 6 (enam) santri pengawal ulama.

Tidak hanya sampai di situ, Dudung juga terlibat organisasi yang rasis dan fasis yang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa lewat tindakan dan provokasi yang dapat berujung disintegrasi bangsa, sehingga justru akan membahayakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam dengan ini menyatakan:

Menuntut pencopotan dan pembatalan pengangkatan Dudung, karena berpotensi kuat akan mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto;

Menuntut Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membersihkan rezim kekuasaannya dari orang-orang yang bermasalah dan mendapat sorotan buruk dari masyarakat akibat track record yang memang buruk;

Menuntut Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengangkat orang-orang yang kompeten dan terbebas dari masalah, sehingga dapat fokus bekerja membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Demikian nasihat ini kami sampaikan kepada Presiden Prabowo, hal ini kita sampaikan tidak lain demi kebaikan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sesuai ajaran agama Islam tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar, dimana kita sebagai umat Islam wajib mendukung jika Presiden Prabowo berada di jalan kebenaran dan tidak segan untuk mengkritisi bilamana dirasa melenceng dari Syariat Islam serta tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jakarta, 22 Mei 2025

Dewan Pimpinan Pusat – Front Persaudaraan Islam

Ketua Umum: HB. Muhammad Alattas

Sekretaris Umum: HB. Ali Abubakar Alattas

Tembusan:

Pimpinan MPR RI

Pimpinan DPR RI

Pimpinan DPD RI

Pimpinan MA RI

Pimpinan MK RI

Pimpinan Komnas HAM RI

Menteri Sekretaris Negara