Santrawan Paparang Dorong Uji Forensik Independen Ijazah Jokowi: Jangan Biarkan Polemik Terus Menggantung
Senin, 9 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu dinilai membutuhkan penyelesaian melalui pembuktian yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Praktisi hukum asal Sulawesi Utara (Sulut), Santrawan Paparang, menilai pengujian melalui lembaga forensik independen perlu dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang masih berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Santrawan, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polri tetap harus dihormati. Namun, pemeriksaan tambahan oleh lembaga independen dapat menjadi langkah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pembuktian.
Dalam perkara yang menyedot perhatian masyarakat luas, kata dia, independensi pemeriksa menjadi aspek penting. Jangan sampai muncul persepsi keberpihakan dalam proses pemeriksaan dokumen yang menjadi sumber polemik.
"Yang harus diuji adalah dokumennya, metode pemeriksaannya, bahan pembanding, dan validitas hasilnya," ujar Santrawan, Sabtu (7/11/2026).
Ia menegaskan, usulan pengujian independen bukan berarti menuduh hasil pemeriksaan Labfor Polri sebelumnya keliru. Sebaliknya, pemeriksaan tambahan justru dapat menjadi jalan untuk memperkuat pembuktian dan mempersempit ruang spekulasi.
Soroti Keberatan Jokowi dalam Persidangan
Polemik tersebut kembali mencuat setelah Jokowi menyatakan keberatan ketika diminta menjalani pemeriksaan forensik ulang terhadap ijazah fisiknya dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Saat persidangan, Jokowi menyampaikan bahwa ijazah miliknya telah diperiksa oleh Labfor Polri. Ia juga menyebut ijazah tersebut merupakan dokumen pribadi sehingga keberatan apabila harus dibawa dan diperiksa berulang kali.
"Saya keberatan, Yang Mulia. Karena ijazah saya sudah diuji di Labfor, Lab Forensik milik Polri," kata Jokowi di hadapan majelis hakim.
Sikap tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai kebutuhan pemeriksaan tambahan terhadap dokumen yang selama ini dipersoalkan sejumlah pihak.
Santrawan menilai keberatan Jokowi sebagai pemilik dokumen harus tetap dihormati. Meski demikian, kepentingan pembuktian dalam persidangan juga perlu diperhatikan. Penilaian mengenai relevansi dan kebutuhan pemeriksaan tambahan merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan hukum acara yang berlaku.
Menurutnya, hak pribadi seseorang tidak boleh diabaikan. Namun, kepentingan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum juga tidak semestinya dikesampingkan.
Jangan Ada Penghakiman Sebelum Pembuktian Tuntas
Santrawan juga mengingatkan agar persoalan keaslian ijazah tidak dicampuradukkan dengan pembuktian dugaan tindak pidana.
Pihak yang mempersoalkan keaslian dokumen harus mampu mempertanggungjawabkan tuduhannya melalui bukti yang dapat diuji. Sebaliknya, pihak yang menyatakan dokumen tersebut autentik juga harus menghormati mekanisme pembuktian yang sah.
Ia menekankan bahwa proses hukum tidak boleh ditentukan oleh popularitas, kekuatan politik, ataupun kedudukan seseorang.
Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Karena itu, majelis hakim diharapkan mempertimbangkan setiap permohonan pemeriksaan tambahan secara independen dan objektif.
Santrawan juga mengingatkan pentingnya membedakan pembuktian autentisitas suatu dokumen dengan pembuktian adanya tindak pidana. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, seluruh unsur pidananya tetap harus dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, menurut Santrawan, tujuan pemeriksaan bukan untuk memenangkan Roy Suryo ataupun menjatuhkan Jokowi. Hal terpenting adalah menghadirkan kebenaran berdasarkan fakta, ilmu pengetahuan, dan mekanisme hukum.
"Kebenaran tidak boleh takut diuji. Independensi tidak boleh dikompromikan. Hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan siapa pun. Jangan biarkan publik terus bertanya karena kepastian hukum tidak kunjung dihadirkan," pungkasnya.