Putusan MA Gugurkan Surat Penyetaraan SMA Gibran, Ganjar Desak DPR Segera Bergerak: Gunakan Hak Konstitusional!
Selasa, 10 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal demi hukum.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, secara terbuka mendesak DPR RI segera mengambil sikap dan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti polemik yang menyangkut dokumen pendidikan Gibran tersebut.
Ganjar mengingatkan DPR agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Menurutnya, parlemen memiliki instrumen konstitusional yang dapat digunakan untuk merespons perkembangan persoalan tersebut.
"DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa," kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Ganjar secara khusus meminta anggota DPR segera menentukan langkah konstitusional yang akan ditempuh. Ia menilai putusan pengadilan telah memberikan dasar yang jelas bagi parlemen untuk membahas persoalan tersebut.
"DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas," ujarnya.
Ganjar bahkan kembali menegaskan agar DPR tidak sekadar membiarkan polemik berkembang tanpa tindak lanjut kelembagaan.
"DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!" tegasnya.
Putusan MA Jadi Pukulan Serius bagi Dokumen Pendidikan Gibran
Desakan Ganjar tidak terlepas dari putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan kasasi warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan MA yang diketok pada 30 Oktober 2026.
MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Dokumen tersebut merupakan surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perkara ini sebelumnya bergulir di PTUN Jakarta melalui nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan Subhan sempat tidak diterima di tingkat pertama dan putusannya dikuatkan pada tingkat banding. Namun, pada tingkat kasasi, MA justru mengabulkan seluruh gugatan tersebut.
Putusan ini menjadi perkembangan hukum penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Sebab, dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan pencalonannya kini telah dinyatakan tidak sah oleh MA.
DPR Dihadapkan pada Desakan Menggunakan Hak Konstitusional
Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Ganjar meminta partai-partai politik di parlemen segera berkomunikasi untuk menentukan instrumen konstitusional yang akan digunakan.
Dengan putusan MA tersebut, polemik dokumen pendidikan Gibran kini tidak lagi hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga menghadirkan persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan dan konstitusional.
Meski demikian, putusan mengenai surat penyetaraan tersebut tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Konsekuensi terhadap jabatan dan proses politik selanjutnya tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Kini, perhatian publik tertuju kepada DPR: apakah akan menggunakan kewenangan pengawasannya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut atau membiarkannya terus menjadi polemik nasional.