PROF HENRI SUBIAKTO SEBUT JOKOWI SUMBER MASALAH BANGSA, AKUI DULU PERNAH MENGAGUMINYA
Senin, 9 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Pernyataan keras Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Henri Subiakto, yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai "sumber masalah bangsa" menjadi perhatian publik. Kritik tersebut menarik perhatian karena datang dari seorang akademisi yang mengaku sebelumnya percaya, mendukung, bahkan mengagumi sosok Jokowi.
Melalui unggahan di akun media sosial X pada Minggu, 8 November 2026, Henri secara terbuka menceritakan perubahan pandangannya terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut. Ia mengaku mulai mempertanyakan kepemimpinan Jokowi sejak akhir 2022, setelah menemukan sejumlah hal yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan citra yang selama ini ditampilkan kepada masyarakat.
Henri mengungkapkan, dahulu dirinya percaya Jokowi merupakan pemimpin yang jujur dan sederhana. Bahkan, berbagai informasi negatif mengenai Jokowi kala itu dianggapnya hanya berasal dari pihak-pihak yang tidak menyukai sang presiden.
Namun, seiring berjalannya waktu, ia mengaku menemukan berbagai hal yang membuat pandangannya berubah.
"Dulu saya juga percaya Jokowi itu pemimpin jujur dan sederhana. Kalau ada informasi yang mengungkap keburukan Jokowi, saya anggap hanyalah produk orang-orang yang membencinya," tulis Henri sebagaimana dikutip RMOL.
Ia kemudian melanjutkan bahwa sejak akhir 2022 mulai menemukan banyak bukti yang membuatnya mempertanyakan perbedaan antara perkataan, penampilan, dan kenyataan mengenai sosok Jokowi.
**SOROTI PENCITRAAN DAN AMBISI KEKUASAAN**
Dalam kritiknya, Henri tidak menampik bahwa Jokowi telah membangun berbagai infrastruktur selama dua periode kepemimpinannya. Akan tetapi, menurutnya, pembangunan fisik tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin.
Ia justru menyoroti persoalan lain yang menurut penilaiannya jauh lebih mendasar, terutama berkaitan dengan kekuasaan, perilaku politik, dan keluarga Jokowi.
Henri bahkan melontarkan pernyataan sangat keras dengan menyebut Jokowi sebagai sumber persoalan bangsa.
"Jokowi walau sudah membangun infrastruktur, tapi faktanya di sisi lain dia adalah sumber masalah bangsa ini. Jokowi dan keluarganya itu asli sangat greedy tapi semua keburukan nyata itu bisa ditutupi," demikian pernyataan Henri.
Ia juga menyinggung peran strategi komunikasi politik, buzzer, lembaga survei, media, organisasi kemasyarakatan, serta para pendukung Jokowi dalam membangun citra positif mantan presiden tersebut.
Menurut Henri, berbagai strategi komunikasi itu turut membentuk persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi sehingga sejumlah persoalan yang dikritiknya tidak selalu mendapatkan perhatian yang sama.
**POLEMIK IJAZAH KEMBALI DISINGGUNG**
Henri turut menyinggung sejumlah persoalan yang belakangan kembali menjadi perbincangan publik, termasuk masalah identitas dan polemik ijazah Jokowi.
Ia juga menyinggung dugaan penyadapan yang menurut pernyataannya melibatkan orang-orang yang dekat dan loyal kepada Jokowi. Pernyataan tersebut merupakan tudingan dan penilaian Henri yang masih memerlukan pembuktian tersendiri.
Ia meyakini berbagai persoalan yang selama ini diperdebatkan masyarakat pada akhirnya akan semakin terbuka.
"Kebenaran senantiasa akan muncul untuk menghukum dan menenggelamkan kejahatan yang nyata. Dimulai dengan persoalan identitas dan ijazah. Kemudian terbukanya kasus penyadapan yang faktanya dilakukan oleh orang-orang yang selama ini terbukti dekat dan loyal kepadanya. Gusti Allah ora sare. Pak!!" tulisnya.
**JOKOWI SUDAH TUNJUKKAN EMPAT IJAZAH DI PERSIDANGAN**
Pernyataan Henri muncul ketika polemik dugaan ijazah palsu Jokowi juga kembali menjadi perhatian publik.
Pada Kamis, 5 November 2026, Jokowi hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Dalam persidangan tersebut, Jokowi memperlihatkan empat ijazah yang ia klaim asli miliknya, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi (S1) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jokowi meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan dokumen tersebut kepada pengunjung sidang. Ia menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu telah dibawa untuk ditunjukkan kepada pihak-pihak yang hadir.
Usai persidangan, Jokowi mengklaim telah memperlihatkan seluruh ijazah kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan pihak terdakwa. Ia menyerahkan penyelesaian perkara kepada majelis hakim serta berharap tuduhan terhadap dirinya dapat diselesaikan melalui proses hukum.
Dengan demikian, polemik ijazah tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan dan tuduhan yang diarahkan kepada Jokowi harus dinilai berdasarkan pembuktian di persidangan.
**EVALUASI 10 TAHUN KEPEMIMPINAN JOKOWI**
Selama dua periode pemerintahan, Jokowi memang meninggalkan sejumlah proyek infrastruktur besar, mulai dari pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga proyek strategis nasional lainnya.
Namun, di luar capaian pembangunan tersebut, berbagai kebijakan pemerintahannya juga menjadi sasaran kritik masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok oposisi.
Sejumlah persoalan yang kerap menjadi bahan evaluasi antara lain revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, kualitas demokrasi, independensi lembaga negara, persoalan lingkungan hidup, penegakan HAM, serta menguatnya perdebatan mengenai dinasti politik.
Berbagai kritik tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap pemerintahan Jokowi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan tata kelola negara.
Di sisi lain, para pendukung Jokowi tetap menilai pemerintahannya memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, peningkatan konektivitas antardaerah, dan berbagai program pembangunan ekonomi.
Perbedaan pandangan tersebut menjadi bagian dari dinamika evaluasi kepemimpinan nasional.
Pernyataan Prof. Henri Subiakto pun menambah daftar kritik dari kalangan akademisi terhadap perjalanan politik Jokowi. Terlebih, pengakuannya yang dahulu mengagumi Jokowi tetapi kini menyampaikan kritik terbuka memperlihatkan adanya perubahan penilaian di kalangan sebagian pendukung maupun pengamat yang sebelumnya memiliki pandangan positif terhadap mantan presiden tersebut.
Pada akhirnya, warisan kepemimpinan seorang presiden tidak cukup hanya dinilai dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Kualitas demokrasi, integritas kekuasaan, supremasi hukum, keadilan sosial, dan dampak kebijakan bagi rakyat juga menjadi aspek penting dalam menilai perjalanan sebuah pemerintahan.
**Sumber:** RMOL, 8 November 2026; Kompas.com, 5 November 2026.