PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO: DUGAAN MAKAR DARI DALAM KEKUASAAN? KETIKA KAPOLRI AKTIF DIDUGA BERHADAPAN DENGAN PRESIDEN
Selasa, 10 September 2026
Faktakini.info
*PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO: DUGAAN MAKAR DARI DALAM KEKUASAAN? KETIKA KAPOLRI AKTIF DIDUGA BERHADAPAN DENGAN PRESIDEN*
*Analisis Hukum dan Keamanan Negara*
10 November 2026
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan perkara biasa. Persoalannya semakin serius apabila benar melibatkan pejabat tinggi kepolisian yang ketika peristiwa berlangsung masih menjabat sebagai Kapolri aktif.
Bagaimana mungkin seorang pejabat yang secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Presiden justru diduga melakukan operasi penyadapan terhadap atasannya sendiri?
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri:
(1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden."
(2) "Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menyangkut loyalitas jabatan, keamanan negara, dan kemungkinan tindak pidana makar.
Menariknya, pada 9 November 2026, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa perkara penyadapan Presiden telah mengarah pada dugaan makar. Dua pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.
1. PASAL 191 KUHP: MAKAR UNTUK MELUMPUHKAN PRESIDEN
Bunyi lengkap:
Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023
"Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."
Frasa yang sangat penting adalah:
"Menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan."
Artinya, makar tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan atau penculikan Presiden. Upaya melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan juga termasuk dalam rumusan pasal tersebut.
Karena itu, penyidik harus mengungkap apakah penyadapan merupakan bagian dari operasi terencana untuk mengendalikan, mengganggu, atau melumpuhkan kewenangan Presiden.
Ancaman hukumannya sangat berat: pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
2. PASAL 193 KUHP: MAKAR UNTUK MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN
Bunyi lengkap:
Pasal 193
(1) "Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."
(2) "Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."
Pasal ini menjadi relevan apabila penyidikan menemukan bahwa penyadapan merupakan bagian dari operasi terorganisasi yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.
Terlebih apabila ditemukan struktur komando, pembiayaan, pembagian tugas, dan keterlibatan pihak-pihak yang mengendalikan operasi.
Yang harus dicari bukan hanya pelaksana teknis, melainkan juga aktor intelektual atau pihak yang merancang dan memerintahkan operasi tersebut.
3. PERSOALAN PALING SERIUS: KETIKA KEKUASAAN NEGARA DIDUGA DIGUNAKAN UNTUK MENYERANG PRESIDEN
Seorang Kapolri memiliki akses terhadap personel, teknologi, jaringan komunikasi, dan berbagai sumber daya strategis negara.
Apabila terbukti kewenangan tersebut digunakan untuk melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, persoalannya menjadi sangat serius.
Ada perbedaan mendasar antara warga biasa yang melakukan penyadapan dengan pejabat tinggi yang memiliki akses dan kewenangan dalam sistem keamanan negara, tetapi diduga menggunakan posisinya untuk melakukan operasi terhadap Presiden.
Karena itu, penyidikan harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar:
1. Siapa yang memerintahkan penyadapan?
2. Siapa yang membiayai dan mengendalikan operasi?
3. Siapa yang menerima hasil penyadapan?
4. Apakah ada keterlibatan pihak lain?
5. Apakah operasi tersebut bertujuan melumpuhkan Presiden?
6. Apakah terdapat rencana menggulingkan pemerintahan?
Jangan sampai hukum hanya menyentuh pelaksana teknis, sementara aktor intelektualnya tidak pernah terungkap.
PADA AKHIRNYA: JANGAN BERHENTI PADA PENYADAPAN
Menurut konstruksi hukum yang perlu didalami, perkara ini memiliki tiga dimensi serius:
Penyadapan ilegal: pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Penyalahgunaan kewenangan: apabila fasilitas dan kekuasaan jabatan digunakan untuk operasi ilegal.
Dugaan makar: apabila terbukti terdapat maksud melumpuhkan Presiden sebagaimana Pasal 191 atau menggulingkan pemerintahan sebagaimana Pasal 193 KUHP.
Keterlibatan seorang Kapolri aktif, apabila terbukti, memberikan dimensi ketatanegaraan yang jauh lebih serius. Sebab, pejabat yang seharusnya menjalankan tugas dalam struktur pemerintahan justru diduga melakukan operasi terhadap pemimpin pemerintahan itu sendiri.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang menyadap Presiden, tetapi siapa yang berada di balik operasi tersebut dan apa tujuan sesungguhnya?
Jika penyadapan itu merupakan bagian dari persiapan untuk melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, maka persoalannya bukan lagi sekadar kejahatan elektronik. Ia berpotensi menjadi kejahatan terhadap kekuasaan negara.
Negara harus berani mengungkap siapa pun yang terlibat, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
REFERENSI:
1. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 191 dan 193.
2. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 8 dan 11.
3. Pernyataan Yusril Ihza Mahendra, 9 November 2026, mengenai dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden.