MUI Resmi Haramkan Vape, Penggunaan hingga Produksi dan Perdagangan Dilarang, Presiden Prabowo dan DPR Diminta Segera Buat UU Pelarangan
Rabu, 11 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang menggunakan vape, tetapi juga mencakup seluruh mata rantai bisnisnya, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Keputusan tersebut tertuang dalam **Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape** yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak negatif rokok elektrik terhadap masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun sosial.
Menurutnya, vape merupakan perangkat elektronik bertenaga baterai yang memanaskan cairan dengan kandungan nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa sehingga menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup penggunanya.
MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan dapat memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Pengguna, Produsen hingga Pedagang Ikut Diharamkan
Dalam ketentuan hukum Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan tiga poin utama.
Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kedua, menyalahgunakan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga hukumnya haram.
Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Dengan demikian, cakupan fatwa tersebut tidak terbatas pada konsumen, tetapi juga menyentuh pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan perdagangan produk vape.
MUI Minta Prabowo dan DPR Buat UU Larangan Vape
Tak berhenti pada penetapan hukum keagamaan, MUI juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga negara agar mengambil langkah konkret.
Salah satu rekomendasi utamanya adalah meminta Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi.
MUI menilai diperlukan langkah perlindungan yang lebih kuat agar masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, terhindar dari paparan nikotin serta potensi penyalahgunaan rokok elektrik.
Selain itu, Presiden diminta segera mengambil langkah untuk mengendalikan peredaran vape. Pemerintah juga diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan dapat berjalan secara terintegrasi.
MUI turut memberikan rekomendasi khusus kepada sejumlah instansi, di antaranya:
1. **Kementerian Kesehatan**, diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
2. **BPOM**, diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum.
3. **Kementerian Perindustrian**, diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut.
4. **Kementerian Keuangan**, diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat.
5. **BNN dan aparat penegak hukum**, diminta menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat vape serta melakukan penindakan terhadap penyalahgunaannya.
MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai hukum haramnya vape serta risiko kesehatan yang ditimbulkannya.
Masyarakat pun diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Fatwa Berlaku Sejak Ditetapkan
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.
MUI berharap keputusan tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas untuk bersama-sama melindungi kesehatan, menjaga lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran zat terlarang.
Meski demikian, penerapan sanksi hukum terhadap penggunaan maupun perdagangan vape tetap memerlukan landasan peraturan perundang-undangan tersendiri. Fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan dan tidak dengan sendirinya menjadi larangan pidana yang berlaku secara nasional.
Sumber utama: MUI Digital, Fatwa Nomor 131 Tahun 2026; ANTARA, 9 November 2026; Bloomberg Technoz, 11 November 2026. MUI - Majelis Ulama Indonesia +3
.