Jimly Bongkar Sikap Listyo Sigit yang Resisten terhadap Reformasi Polri, Kini Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Sabtu, 7 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Jimly Bongkar Sikap Listyo Sigit yang Resisten terhadap Reformasi Polri, Kini Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie membongkar sikap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilainya selalu menunjukkan resistensi terhadap berbagai masukan masyarakat terkait reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Pernyataan Jimly tersebut menjadi sorotan serius di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara, ketua partai politik, hingga kalangan pengusaha yang kini menyeret nama Listyo Sigit sebagai salah satu tersangka.
Jimly mengungkapkan pengalaman langsungnya ketika memimpin Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberadaan Listyo Sigit di dalam komite justru menjadi salah satu kendala dalam mendorong perubahan di tubuh Polri.
Bahkan, Jimly secara terbuka menyebut mantan Kapolri tersebut selalu menunjukkan sikap resisten ketika aspirasi masyarakat mengenai reformasi kepolisian disuarakan.
"Bahkan itu yang bikin repot saya saat memimpin Komite Percepatan Reformasi Polri, anggotanya Kapolri, jadi repot kita. Dia selalu resisten kalau menyuarakan aspirasi masyarakat tentang reformasi polisi," ungkap Jimly dalam program ROSI yang ditayangkan Kompas TV, dikutip Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam upaya melakukan pembenahan institusi kepolisian ketika masih berada di bawah kepemimpinan Listyo Sigit.
Ironisnya, seorang Kapolri yang seharusnya menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi justru dinilai menunjukkan resistensi terhadap aspirasi perubahan yang datang dari masyarakat.
Rekomendasi Reformasi Tak Dijalankan di Era Listyo Sigit
Jimly juga mengungkapkan bahwa sejumlah rekomendasi hasil kerja Komite Percepatan Reformasi Polri belum dilaksanakan ketika Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri.
Menurut Jimly, sebagian program prioritas yang sekarang mulai dicanangkan Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, justru berasal dari rekomendasi KPRP yang sebelumnya menghadapi resistensi.
“Alhamdulillah sekarang dengan Kapolri baru, sebagian program prioritas yang sudah dia canangkan, itu sebagian berasal dari hasil rekomendasi KPRP. Tadinya, itu mungkin agak resistensi,” jelasnya.
Pernyataan Jimly tersebut sekaligus menjadi catatan penting mengenai lambannya pembenahan institusi Polri pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Reformasi kepolisian tidak cukup hanya menjadi slogan atau program di atas kertas. Perubahan harus menyentuh persoalan mendasar, termasuk budaya organisasi, instrumen kelembagaan, serta struktur kewenangan agar Polri benar-benar menjadi institusi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Jimly Terkejut Listyo Sigit Terseret Kasus Penyadapan Prabowo
Di luar persoalan reformasi Polri, Jimly juga mengaku sangat terkejut ketika membaca pemberitaan mengenai penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Jimly mengaku selama ini menganggap Listyo Sigit merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Prabowo. Karena itu, kabar tersebut terasa tidak masuk akal baginya.
"Pas saya baca berita ya Allah, saya kaget luar biasa (Listyo Sigit Prabowo). Nggak masuk akal begitu, lho. Karena saya menganggap memang dia dekat dengan Presiden," kata Jimly.
Kasus tersebut menjadi semakin serius karena dugaan penyadapan bukan hanya menyasar satu atau dua orang. Berdasarkan keterangan penyidik, sejumlah nomor milik Presiden, pejabat tinggi negara, ketua partai politik, hingga pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa dasar proses penegakan hukum.
Apabila dugaan tersebut terbukti di pengadilan, perkara ini akan menjadi persoalan besar terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran privasi di dalam institusi penegak hukum.
Bagaimana mungkin perangkat dan sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga dimanfaatkan untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah?
Empat Tersangka, Dugaan Operasi Penyadapan Berlangsung 2025-2026
Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri Irjen Slamet Uliandi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Modus yang diungkap penyidik yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada proses penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," jelasnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (4/11/2026).
Sementara itu, penyidik juga mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi yang diduga memberikan persetujuan terhadap setiap aktivitas penyadapan yang dilakukan Irjen Eko Hadi dan Irjen Ahrie Sonta.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyebut, setiap aktivitas provisioning atau penyadapan harus memperoleh izin dari tersangka SU.
Bahkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut pernah meminta persetujuan Slamet Uliandi untuk menghapus dokumen digital hasil penyadapan.
"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-Acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ungkap Suhermanto.
Reformasi Polri Tak Bisa Lagi Ditunda
Menanggapi perkembangan tersebut, Jimly berharap perkara yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian itu menjadi momentum untuk mempercepat reformasi Polri secara menyeluruh.
Jimly menegaskan, persoalan di tubuh kepolisian tidak hanya menyangkut aspek kultural, tetapi juga persoalan instrumental dan struktural.
“Mudah-mudahan dengan kasus ini, menjadi momentum yang lebih kuat untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Pernyataan Jimly patut menjadi perhatian serius. Sebab, reformasi Polri bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat atau perubahan program kerja, melainkan pembenahan sistem agar tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Terlebih, ketika dugaan penyadapan ilegal justru menyeret nama mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi.
Publik tentu berhak mengetahui secara terang bagaimana sistem penyadapan tersebut dijalankan, siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengetahui, siapa yang menikmati hasilnya, serta apakah benar terdapat penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
Jika dugaan tersebut terbukti, kasus ini bukan sekadar persoalan pidana individual, melainkan alarm keras bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara mendasar dan tanpa pandang bulu.
Tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum, sekalipun pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian.