DPR Desak Kapolri Copot Kapolda Jateng Roy Hardi Siahaan! Penggeledahan Ponpes Putri Berujung Kecaman, Santriwati Diduga Diintimidasi
Rabu, 11 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Desakan pencopotan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan semakin menguat menyusul kontroversi penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Hamalatul Qur'an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Operasi kepolisian yang berlangsung pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, tersebut menuai kecaman luas setelah muncul pengakuan pengurus pesantren mengenai dugaan intimidasi terhadap santriwati perempuan yang masih berusia anak-anak.
Bahkan, desakan agar Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mencopot Kapolda Jawa Tengah kini datang dari anggota DPR RI, tokoh politik, organisasi kemasyarakatan Islam hingga ratusan massa yang turun ke jalan.
Sorotan tajam diarahkan kepada Roy Hardi Siahaan karena penggeledahan tersebut melibatkan personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob. Kapolres Sukoharjo saat itu juga menyebut operasi dipimpin langsung Kapolda Jawa Tengah.
DPR Minta Kapolda Jateng Dicopot
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, secara terbuka mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepolisian di Jawa Tengah.
Ia meminta Kapolri tidak ragu mencopot pejabat yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan operasi tersebut.
Abdullah menilai tindakan aparat di lapangan patut dipertanyakan karena diduga mengabaikan prosedur hukum dan prinsip perlindungan terhadap warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
Menurutnya, jika kepolisian membutuhkan keterangan dari para penghuni pesantren, seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan menghormati lingkungan pendidikan keagamaan.
Desakan serupa juga disampaikan politisi PKS sekaligus anggota DPR RI, Tifatul Sembiring.
Tifatul secara khusus meminta Kapolda Jawa Tengah dicopot karena menilai tindakan aparat dalam penggeledahan pesantren tersebut berlebihan dan tidak pantas.
Ia juga mempertanyakan kepemimpinan Kapolda Jateng yang dinilai telah menimbulkan persoalan serius di tengah upaya membangun hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat.
Tifatul bahkan meminta Komisi III DPR RI ikut mengawal persoalan tersebut dan mengevaluasi kepemimpinan Kapolda Jawa Tengah.
Santriwati Diduga Diperlakukan Tidak Patut Saat Penggeledahan
Kontroversi bermula ketika aparat kepolisian mendatangi Ponpes Putri Hamalatul Qur'an pada dini hari saat para santriwati sedang beristirahat.
Berdasarkan keterangan pengurus pesantren, Diyana Indah Sari, penggeledahan berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB.
Saat itu, pesantren dihuni 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun serta empat ustazah pengasuh.
Kedatangan petugas bersenjata laras panjang secara mendadak membuat penghuni pesantren terkejut dan ketakutan.
Diyana mengungkapkan, petugas sempat mengetuk pintu dengan keras sebelum akhirnya mendobraknya karena tidak segera dibukakan.
Situasi semakin memprihatinkan ketika sejumlah santriwati yang baru terbangun dan belum mengenakan pakaian tertutup disebut diminta keluar kamar.
Bahkan, menurut keterangan pengurus, terdapat santriwati yang ditarik keluar kamar dan dibentak petugas. Seorang santriwati yang berada sendirian di kamar belakang juga disebut dipaksa memperlihatkan rambutnya di hadapan aparat.
Pengurus pesantren mempertanyakan mengapa operasi penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana justru dilakukan dengan cara yang menimbulkan ketakutan bagi anak-anak perempuan di lingkungan pendidikan agama.
Sekitar pukul 03.51 WIB, para santriwati dan ustazah dibawa menggunakan kendaraan kepolisian ke Polsek Mojolaban untuk pemeriksaan awal.
Mereka kemudian dipindahkan ke Polres Sukoharjo sekitar pukul 10.00 WIB.
Diyana juga mengungkapkan persoalan pemenuhan kebutuhan makan para santriwati selama berada di kantor polisi. Menurut keterangannya, permintaan makanan yang disampaikan sekitar pukul 14.00 WIB baru dipenuhi sekitar pukul 17.00 WIB.
Para santriwati dan pengasuh akhirnya dipulangkan setelah orang tua wali santri mendesak aparat di Mapolres Sukoharjo.
Kapolres Sudah Dicopot, Kini Kapolda Jadi Sorotan
Besarnya tekanan publik membuat Mabes Polri mengambil tindakan terhadap jajaran Polres Sukoharjo.
Kapolri melalui Surat Telegram Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 melakukan mutasi terhadap AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo.
Andika ditempatkan sebagai Pamen Stamaops Polri dan menjalani pemeriksaan etik di Propam Mabes Polri.
Selain Andika, tiga perwira lainnya juga dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan, yakni Kasat Reskrim Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi di Sukoharjo memang menimbulkan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan secara internal.
Namun, pencopotan Kapolres belum menghentikan tuntutan publik. Kini, perhatian beralih kepada Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan yang disebut Kapolres saat itu memimpin langsung operasi penggeledahan.
Publik mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab komando dalam operasi yang melibatkan personel lintas satuan tersebut.
Muhammadiyah Ikut Desak Pejabat Terkait Dipecat
Kecaman juga datang dari Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Muhammadiyah menilai tindakan aparat dalam penggeledahan pesantren tersebut perlu diperiksa secara serius, terutama menyangkut dugaan intimidasi, perlindungan anak, serta penghormatan terhadap hak-hak santriwati.
Organisasi tersebut mendesak agar pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran ditindak tegas, termasuk melalui sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila memenuhi ketentuan.
Muhammadiyah juga meminta Komnas HAM, Propam Polri, dan Kompolnas melakukan pemeriksaan secara independen.
Selain itu, evaluasi terhadap standar operasional prosedur penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan di lingkungan pendidikan keagamaan dinilai mendesak dilakukan.
Ribuan Massa Geruduk Mabes Polri, Tuntut Roy Hardi Dicopot
Gelombang protes tidak berhenti di gedung parlemen.
Pada Jumat (6/11/2026), ribuan orang dari FPI, Persada 212 dan sejumlah organisasi masyarakat menggelar aksi di depan Mabes Polri, Jakarta.
Dalam aksi yang dikenal sebagai Aksi Damai 611 tersebut, massa secara terbuka mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto mencopot Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan.
Para demonstran menilai persoalan penggeledahan pesantren tidak boleh berhenti hanya dengan memutasi Kapolres Sukoharjo.
Mereka juga menyampaikan tuntutan agar Polri menjaga kehormatan pesantren dan memastikan aparat tidak bertindak sewenang-wenang terhadap lembaga pendidikan Islam.
Sebelumnya, pada Rabu (4/11/2026), sekitar 600 orang dari Forum Solidaritas Santri Solo Raya juga menggelar aksi di Mapolres Sukoharjo dengan tuntutan serupa.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keberatan atas tindakan aparat dan meminta Roy Hardi Siahaan dicopot dari jabatannya.
Komnas HAM dan KPAI Turut Menyoroti
Persoalan ini juga mendapat perhatian lembaga negara yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia dan anak.
Komnas HAM menyatakan telah menerima informasi awal mengenai penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur'an di Sukoharjo serta sebuah pesantren di Jenawi, Karanganyar.
Komnas HAM menyoroti penggeledahan di lingkungan asrama perempuan pada dini hari serta dugaan tidak terpenuhinya prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut menyoroti dampak psikologis yang mungkin dialami para santriwati akibat kehadiran aparat bersenjata di lingkungan asrama.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengingatkan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk dari tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma.
Kompolnas juga menyayangkan peristiwa tersebut dan mengingatkan kepolisian agar tetap menghormati prosedur hukum serta hak-hak perempuan dan anak dalam setiap operasi.
Polisi Berdalih Memburu Buronan Kasus Pembakaran Warung
Di sisi lain, Polda Jawa Tengah menyatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara pembakaran, perusakan, dan pengancaman terhadap Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Sukoharjo pada September 2026.
Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan mengklaim operasi dilakukan untuk mencari seorang buronan berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Polisi mengklaim penggeledahan telah dilengkapi penetapan dari pengadilan dan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.
Dalam operasi tersebut, aparat menyita sejumlah barang, di antaranya samurai, parang, busur dan anak panah, papan sasaran panahan, serta drone.
Namun, alasan penyidikan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban aparat untuk menghormati hak penghuni pesantren, terlebih terdapat anak-anak perempuan yang tinggal di lokasi.
Sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan dengan perkara juga telah dikembalikan kepada pihak pesantren pada 31 Oktober 2026. Di antaranya 17 telepon pintar, tiga sepeda motor, satu CPU, satu drone, serta brankas berisi uang dan emas.
Kapolda Jateng Belum Dicopot, Desakan Terus Menguat
Hingga 11 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai pencopotan Roy Hardi Siahaan. Kapolda Jawa Tengah tersebut masih menjabat, sementara Kapolres Sukoharjo dan tiga personel bawahannya telah lebih dahulu dikenai tindakan penonaktifan atau mutasi untuk pemeriksaan.
Dengan semakin banyaknya pihak yang meminta pertanggungjawaban, keputusan Kapolri terhadap Kapolda Jawa Tengah kini menjadi perhatian publik.
Pertanyaan besarnya, apakah pertanggungjawaban atas operasi yang dipersoalkan hanya akan berhenti pada pejabat di tingkat Polres, sementara pimpinan Polda yang disebut memimpin operasi tidak ikut dievaluasi secara terbuka?
Desakan DPR, Muhammadiyah, FPI, Persada 212, organisasi masyarakat, serta lembaga perlindungan anak dan HAM menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menegakkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap masyarakat.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Kapolri. Jangan sampai penindakan hanya menyasar bawahan, sementara tanggung jawab kepemimpinan dalam operasi tersebut tidak pernah dijelaskan secara transparan.