DKPP Terima Lima Aduan Terkait Pencalonan Gibran, Dua Penuhi Syarat Materiel dan Siap Disidangkan
Ahad, 8 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Polemik mengenai proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 kembali menjadi perhatian. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan telah menerima lima aduan masyarakat yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran dan dugaan pelanggaran etik oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Dari lima aduan tersebut, dua di antaranya dinyatakan telah memenuhi syarat materiel dan siap dilimpahkan ke bagian persidangan. Sementara dua aduan lainnya masih menjalani verifikasi administrasi, sedangkan satu aduan belum memenuhi persyaratan administrasi.
Informasi tersebut disampaikan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat ditemui di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).
"Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi," kata Raka Sandi.
Ia menegaskan, seluruh laporan yang masuk akan ditangani sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun, DKPP membutuhkan waktu untuk memeriksa setiap aduan secara teliti.
"Jadi DKPP memastikan semua akan ditangani, tetapi tentu kita perlu waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat, begitu ya. Jadi pada prinsipnya demikian dan kami selalu memberitahukan kepada para pihak sebagaimana mekanisme yang ada," ujarnya.
Raka Sandi juga menjelaskan bahwa dua aduan yang sudah memenuhi syarat materiel akan diproses menuju persidangan. Adapun dua laporan lainnya masih harus melewati pemeriksaan lebih lanjut.
"Tapi kami yang kami sampaikan adalah bahwa ada yang sudah memenuhi syarat materiil, ya, dua pengaduan yang siap untuk dilimpahkan ke persidangan. Ada dua yang baru memenuhi syarat administrasi yang masih harus diverifikasi materiil, dan ada satu lagi yang belum memenuhi syarat administrasi," jelasnya.
Meski demikian, Raka Sandi belum mengungkapkan secara terperinci identitas pengadu dari dua laporan yang telah memenuhi syarat materiel tersebut.
Denny Indrayana dan Sejumlah Elemen Masyarakat Adukan KPU
Salah satu laporan yang masuk ke DKPP sebelumnya diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama sejumlah elemen masyarakat.
Mereka terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing. Aduan tersebut ditujukan kepada para komisioner KPU RI terkait proses pencalonan Gibran.
Denny menyebut persoalan yang mereka adukan tidak semata-mata menyangkut dokumen pendidikan Gibran. Menurutnya, terdapat persoalan administratif dan dugaan penyisipan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
"Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah," kata Denny seusai menyampaikan aduan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Denny menilai persoalan tersebut perlu diperiksa lebih jauh, terutama menyangkut proses pembentukan dan penerapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Ia turut menyinggung perdebatan antara anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengenai pembahasan ketentuan tersebut.
"Teman-teman sekarang melihat diskusi, perdebatan antara mantan komisioner KPU dengan anggota Komisi II DPR terkait bahwa tidak ada itu pembahasan Pasal 18 ayat (3)," jelasnya.
Selain mempersoalkan ketentuan dalam PKPU, Denny juga mempertanyakan proses penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Menurut Denny, KPU seharusnya melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pendidikan calon wakil presiden.
Ia juga menyoroti dugaan tidak optimalnya fungsi pengawasan Bawaslu dalam proses pencalonan tersebut.
"Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon. Termasuk sistem Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu. Itu menjadi fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi," ujar Denny.
Atas sejumlah persoalan yang dipersoalkan tersebut, Denny meminta agar jajaran komisioner KPU yang dilaporkan dijatuhi sanksi tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Bahkan, ia berharap para komisioner tersebut tidak lagi memperoleh jabatan di lembaga publik.
"Sebenarnya kami berharap pemecatan itu juga tentu punya konsekuensi lain ya. Artinya, jangan kemudian juga diberikan posisi-posisi publik seperti semacam komisaris dan sejenisnya itu," kata Denny.
Denny Sebut Perjuangan Belum Selesai
Denny juga menegaskan bahwa langkah pengaduan ke DKPP merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang sebelumnya ditempuh terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Ia mengatakan, meskipun permohonan yang diajukan bersama sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi tidak diterima, persoalan yang mereka angkat belum dianggap selesai.
"Kami punya ikatan sejarah dan punya tanggung jawab moral untuk tetap melanjutkan perjuangan. Karena kalau teman-teman ingat di hari Selasa ketika hari pembacaan putusan minggu lalu, saya mengatakan ini perjuangan belum selesai. Perjuangan belum usai," ucapnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Dalam pemberitaan mengenai perkara tersebut, Denny menyoroti pertimbangan putusan MK yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Perkembangan lain muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal pada 30 Oktober 2026 melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam pencalonan Gibran tidak sah.
Rangkaian perkembangan hukum tersebut membuat persoalan persyaratan pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan publik, termasuk mengenai proses verifikasi dokumen oleh KPU ketika menerima pendaftaran pasangan calon pada Pilpres 2024.
Dua Aduan Siap Masuk Tahap Persidangan
Dengan diterimanya lima aduan tersebut, perhatian kini tertuju pada proses pemeriksaan yang dilakukan DKPP terhadap para penyelenggara pemilu yang dilaporkan.
Perlu diketahui, terpenuhinya syarat materiel bukan berarti DKPP telah menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran etik. Status tersebut menunjukkan bahwa aduan telah melewati pemeriksaan materiil dan dapat dilanjutkan menjadi perkara untuk diperiksa dalam persidangan.
Sesuai mekanisme DKPP, verifikasi administrasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan pengaduan. Sementara verifikasi materiel bertujuan menilai alat bukti dan relevansinya dengan pokok pengaduan, termasuk menentukan apakah laporan layak disidangkan.
DKPP juga memberikan kesempatan kepada pengadu untuk memperbaiki dokumen apabila laporan dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi. Perbaikan dapat dilakukan maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
Raka Sandi meminta masyarakat memberikan waktu kepada DKPP untuk menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan.
"Kami sangat memahami atensi masyarakat yang tinggi dalam penanganan aduan ini. DKPP akan mendalami aduan ini dalam proses verifikasi dengan memperhatikan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Mohon berikan kami waktu," jelas Raka Sandi.
Dengan demikian, dua dari lima aduan terkait proses pencalonan Gibran telah memenuhi syarat materiel dan siap diproses menuju persidangan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah terdapat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu sebagaimana yang dipersoalkan para pengadu.