DENNY INDRAYANA SERUKAN PANTURA: LIMA TUNTUTAN RAKYAT, MULAI PECAT GIBRAN HINGGA REFORMASI TOTAL POLRI
Senin, 9 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indrayana, menyampaikan lima tuntutan rakyat yang dirangkum dalam gerakan bertajuk **PANTURA (Panca Tuntutan Rakyat)**.
Lima tuntutan tersebut mencakup persoalan dinasti politik Jokowi, reformasi institusi Polri, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberantasan mafia kekayaan alam, hingga pembenahan sistem pemilu dan demokrasi.
Dalam materi pernyataan yang mencantumkan nama Denny Indrayana, terdapat lima agenda utama yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
**Berikut lima tuntutan PANTURA:**
**1. Pecat Gibran dan Hentikan Dinasti Jokowi**
Tuntutan pertama secara khusus meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberhentikan serta menghentikan praktik dinasti politik yang dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Isu ini berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang selama ini menjadi perhatian Denny Indrayana. Denny sebelumnya juga menyampaikan pandangan hukum mengenai kemungkinan proses pemakzulan Gibran menyusul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan.
**2. Reformasi Total Polri**
Tuntutan kedua mendesak dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Reformasi tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam pembenahan institusi penegak hukum, termasuk menyangkut profesionalitas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
**3. Terbitkan Perppu, Kuatkan Lagi KPK**
Tuntutan ketiga meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta mengembalikan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Agenda ini menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga antirasuah agar dapat menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara independen dan efektif.
**4. Berantas Mafia Kekayaan Alam, Laksanakan Pasal 33 UUD 1945**
Tuntutan keempat menekankan pemberantasan mafia yang menguasai atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam Indonesia.
Selain itu, pemerintah diminta menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, terutama prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Tuntutan ini menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai persoalan penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
**5. Reformasi Total Sistem Pemilu, Kembalikan Demokrasi, Hentikan Duitokrasi dan Intervensi Oligarki**
Tuntutan kelima mendesak pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemilu agar proses demokrasi berjalan lebih jujur, adil, dan tidak didominasi kepentingan pemilik modal.
Istilah duitokrasi dalam tuntutan tersebut merujuk pada praktik politik yang terlalu ditentukan oleh kekuatan uang. Sementara itu, intervensi oligarki menjadi sorotan karena dinilai dapat menghambat kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan.
Melalui lima tuntutan PANTURA tersebut, Denny Indrayana menempatkan persoalan kepemimpinan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, dan demokrasi sebagai agenda pembenahan nasional.
Lima agenda itu juga memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap perjalanan politik Indonesia tidak cukup hanya menyangkut pergantian figur pemimpin, tetapi juga membutuhkan pembenahan institusi dan sistem ketatanegaraan.
PANTURA menjadi seruan agar agenda reformasi, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat kembali ditempatkan sebagai kepentingan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.