ARM dkk Geruduk Istana Wapres, Desak Gibran Mundur atau Dimakzulkan: DPR Diminta Segera Proses Pemberhentian
Senin, 9 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan semakin meluas. Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama sejumlah elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, advokat, dan pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan legitimasi pencalonan Gibran menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka mendesak Gibran meninggalkan Istana Wakil Presiden. Mereka menilai polemik persyaratan pendidikan yang kini telah menjadi objek putusan Mahkamah Agung (MA) tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut konstitusional.
Sejumlah spanduk dan poster dibentangkan peserta aksi. Di antaranya bertuliskan "Gibran Out!" dan tuntutan agar DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden.
Massa juga menyuarakan tuntutan agar Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya. Jika tidak, DPR diminta menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden.
ARM dan elemen masyarakat pertanyakan legitimasi Gibran
Aksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 14.12 WIB tersebut diikuti sekitar 40–50 orang. Peserta datang dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando untuk menyampaikan orasi secara bergantian.
Aksi dikoordinatori Menuk Wulandari, Regas, dan Rustam Effendi. Sejumlah advokat turut bergabung menyuarakan tuntutan terhadap Gibran.
Pengacara Ahmad Khozinudin, yang selama ini terlibat dalam gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran, menyebut aksi tersebut merupakan gerakan Aliansi Rakyat Menggugat bersama elemen organisasi masyarakat, termasuk Pejabat, serta para advokat dan saksi-saksi.
Menurut Khozinudin, DPR RI harus mengambil langkah konkret menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Aksi ini adalah aksi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat dan ormas Pejabat, juga para advokat yang bersama para saksi-saksi. Pada pokoknya, tidak ada pilihan lain dari DPR RI selain jabatan wakil presiden ini harus segera dicabut dan segera memilih wapres pengganti," kata Khozinudin di lokasi aksi.
Ia juga berpandangan bahwa pengunduran diri Gibran atas inisiatif sendiri dapat menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Putusan MK dan MA menjadi dasar tuntutan
Persoalan utama yang disuarakan massa berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA atau sederajat.
MK juga menyebut dokumen yang terungkap dalam persidangan berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah serta batal demi hukum, sekaligus memerintahkan penarikan dokumen tersebut.
Dua perkembangan hukum tersebut menjadi landasan utama bagi kelompok masyarakat yang mempertanyakan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.
Mereka menilai DPR tidak semestinya mengabaikan persoalan yang menyangkut persyaratan konstitusional seorang pejabat yang menduduki posisi Wakil Presiden.
Massa menolak bertemu perwakilan Istana
Dalam perjalanan aksi, pihak Sekretariat Wakil Presiden sempat berupaya membuka ruang komunikasi dengan peserta demonstrasi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, bahkan turun langsung menemui massa di dekat gerbang Istana Wapres.
Al Muktabar menyampaikan bahwa Gibran menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pihaknya juga menawarkan agar demonstran masuk ke kompleks Istana untuk berdialog.
Namun, tawaran tersebut dengan tegas tidak diterima peserta aksi.
Massa menginginkan Gibran sendiri yang keluar menemui mereka, bukan sekadar diwakili pejabat Sekretariat Wakil Presiden.
Orator menyampaikan bahwa mereka bersedia masuk apabila seluruh peserta aksi beserta mobil komando dapat diterima secara bersamaan.
"Kami ingin jika Gibran mau bertemu, semua massa bisa masuk sekaligus mobil komando," ujar salah seorang orator.
Massa tetap bertahan menyampaikan tuntutan di depan gerbang. Mereka meminta Gibran tidak menghindari persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
73 personel polisi mengawal demonstrasi
Untuk mengamankan kegiatan tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 73 personel kepolisian.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi mengatakan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif agar peserta dapat menyampaikan aspirasi secara tertib.
Pengamanan dipimpin Kapolsubsektor Juanda Ipda Sutarman.
Sejumlah personel Paspampres juga terlihat berjaga di gerbang Istana Wapres, sementara aparat kepolisian membentuk barikade di depan massa.
Meski menyuarakan tuntutan keras, aksi berlangsung kondusif. Massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 16.55 WIB setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
DPR didesak tidak berhenti pada pembahasan informal
Aksi ARM berlangsung ketika polemik legitimasi Gibran juga mulai menjadi pembahasan di lingkungan parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (9/11/2026) menyampaikan bahwa sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi telah menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi melalui mekanisme resmi di DPR.
Dasco mengatakan pembahasan masih berlangsung secara informal karena DPR belum memasuki masa sidang. Masa reses dijadwalkan berakhir pada 10 November 2026.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelumnya menyampaikan bahwa partainya sedang berkomunikasi dengan partai lain untuk mempertimbangkan penggunaan Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga mulai mendapatkan perhatian dalam dinamika politik parlemen.
Bagi ARM dan elemen masyarakat yang turun ke jalan, tuntutan mereka jelas: Gibran diminta mengundurkan diri atau DPR segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Mereka menghendaki agar putusan lembaga peradilan dan persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden tidak berhenti sebagai polemik politik, melainkan memperoleh tindak lanjut yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
