20.000 NOMOR HP DIDUGA DISADAP! KAPOLRI UNGKAP RANTAI PERINTAH, PRESIDEN PRABOWO HINGGA KPK DISEBUT JADI SASARAN
Jum'at, 13 November 2026
Faktakini.info
*20.000 NOMOR HP DIDUGA DISADAP! KAPOLRI UNGKAP RANTAI PERINTAH, PRESIDEN PRABOWO HINGGA KPK DISEBUT JADI SASARAN*
JAKARTA, 13 NOVEMBER 2026 – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo semakin berkembang. Setelah Muhammad Said Didu mengungkap klaim sekitar 20.000 nomor HP diduga disadap oleh tim LSP pada 9 November 2026, kini Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan sejumlah fakta penyidikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
20.000 NOMOR HP DAN EMPAT KELOMPOK SASARAN
Melalui akun X miliknya, Said Didu mengklaim sekitar 20.000 nomor HP telah teridentifikasi sebagai sasaran penyadapan oleh tim LSP. Ia menyebut sasaran tersebut terbagi dalam empat kelompok. Namun, angka 20.000 masih merupakan klaim Said Didu dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh Polri.
Sementara itu, angka 6.000 tokoh dan 300 perangkat penyadap yang sebelumnya dikaitkan dengan pemberitaan Ahmad Sahroni juga belum memperoleh konfirmasi resmi yang dapat diverifikasi.
KAPOLRI UNGKAP DUGAAN RANTAI PERINTAH
Dalam rapat Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri memaparkan dugaan rantai perintah penyadapan yang melibatkan empat tersangka, yakni:
1. Listyo Sigit Prabowo.
2. Slamet Uliandi.
3. Ahrie Sonta.
4. Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan pemaparan penyidikan, dugaan perintah berasal dari Listyo Sigit, diteruskan melalui Slamet Uliandi, kemudian kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso. Listyo juga disebut sebagai penerima akhir hasil penyadapan.
Penyidik menduga proses tersebut berlangsung pada 2025–2026, termasuk pemasukan nomor telepon ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan prosedur permohonan penyadapan yang semestinya. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan data elektronik sekitar Oktober 2026.
PRESIDEN, KPK, KEJAKSAAN HINGGA INTERNAL POLRI DIDUGA MASUK SASARAN
Kapolri juga memaparkan luasnya kelompok sasaran, mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan lingkar Istana, kementerian, lembaga negara, anggota DPR, partai politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.
Dalam perkembangan berikutnya, Jumat, 13 November 2026, Polri mengungkap adanya seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen berinisial TK yang diduga diperintahkan melakukan surveillance atau pengawasan. Sosok tersebut sedang menjalani pemeriksaan Propam dan pendalaman penyidikan.
DELAPAN SAKSI MINTA PERLINDUNGAN LPSK
Pada 12 November 2026, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan telah menerima delapan permohonan perlindungan dari saksi dalam perkara ini. Seluruh permohonan masih dalam proses penelaahan.
KOMISI III MINTA DUGAAN MAKAR DISELIDIKI
Dalam kesimpulan rapat 12 November 2026, Komisi III DPR meminta penyidikan dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan tindak pidana makar dan keterlibatan pihak lain. Polri juga menyiapkan laporan polisi terpisah untuk mendalami dugaan tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis membuktikan adanya makar. Unsur pidananya harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan peradilan.
SIAPA PEMBERI PERINTAH DAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Jika seluruh dugaan tersebut terbukti, perkara ini menyangkut persoalan serius mengenai penyalahgunaan kewenangan, perlindungan privasi warga negara, keamanan negara, dan pertanggungjawaban pidana.
Publik berhak mengetahui siapa pemberi perintah, siapa pelaksana, siapa penerima hasil penyadapan, serta apa motif di balik operasi tersebut.
Kasus ini harus diusut sampai ke aktor intelektualnya. Tidak boleh hanya pelaksana lapangan yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang memberikan perintah dan menikmati hasilnya tidak tersentuh hukum.
REFERENSI
1. 9 November 2026: SINDOnews/RCTI+, klaim Said Didu mengenai 20.000 nomor HP.
2. 12 November 2026: "DPR RI – Komisi III Usut Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal" (https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-III-Segera-Raker-dengan-Kapolri-Usut-Tuntas-Dalang-dan-Motif-Penyadapan-Ilegal-70450).
3. 12 November 2026: "ANTARA – Internal Polri, KPK hingga Kejaksaan Ikut Disadap" (https://www.antaranews.com/berita/5848443/kapolri-internal-polri-kpk-hingga-kejaksaan-ikut-disadap-lsp-dkk).
4. 12 November 2026: "DetikNews – Delapan Saksi Meminta Perlindungan LPSK" (https://news.detik.com/berita/d-8750663/saat-saksi-saksi-kasus-penyadapan-prabowo-minta-perlindungan-lpsk).
5. 13 November 2026: "CNN Indonesia – Fakta-Fakta Baru Kasus Penyadapan" (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261113071349-12-1426643/fakta-fakta-baru-kasus-penyadapan-prabowo-oleh-listyo-sigit-dkk/amp).
6. 13 November 2026: "Tribrata Polri – Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Berpangkat Brigjen" (https://tribratanews.polri.go.id/article/kadivhumas-polri-sosok-tk-dalam-kasus-penyadapan-ilegal-berpangkat-brigjen-pol).