120 Anggota DPR Berani Tantang Kekuasaan, Dorong Pemakzulan Gibran! Mereka Berdiri di Garis Depan Perjuangan Menegakkan Kebenaran
Rabu, 11 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Langkah politik yang melibatkan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan besar. Di tengah menguatnya desakan agar Gibran dimakzulkan, para anggota parlemen tersebut dinilai telah mengambil langkah politik berani dengan membawa persoalan yang menyangkut legitimasi kepemimpinan nasional ke ranah konstitusional.
Keberanian 120 anggota DPR itu menjadi perhatian karena mereka berasal dari berbagai kekuatan politik dengan latar belakang dan kepentingan partai berbeda. Mereka dinilai menunjukkan bahwa persoalan Gibran bukan lagi sekadar polemik yang berkembang di tengah masyarakat, melainkan telah memasuki ruang pengawasan dan pertanggungjawaban politik di lembaga perwakilan rakyat.
Langkah tersebut juga memperlihatkan bahwa tuntutan masyarakat agar persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan berbagai kontroversi yang menyertainya memperoleh perhatian serius tidak bisa begitu saja diabaikan.
Bagi kalangan yang selama ini menyuarakan kritik terhadap Gibran, pengajuan HMP menjadi momentum penting untuk menguji persoalan tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan.
Para anggota DPR yang mengambil sikap ini patut mendapat perhatian publik. Mereka membawa aspirasi politik yang berpotensi berhadapan dengan tekanan, kepentingan, dan kalkulasi kekuasaan. Keberanian menyuarakan persoalan kontroversial di tingkat parlemen menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Delapan Fraksi Terlibat
Berdasarkan data yang beredar, 120 anggota DPR tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni:
1. PKS: 28 anggota.
2. NasDem: 19 anggota.
3. PKB: 18 anggota.
4. Partai Demokrat: 18 anggota.
5. PDI Perjuangan: 14 anggota.
6. Partai Golkar: 11 anggota.
7. Partai Gerindra: 11 anggota.
8. PAN: 1 anggota.
Komposisi lintas partai ini menjadi salah satu aspek paling menarik. Dorongan politik terhadap HMP tidak hanya datang dari satu kelompok oposisi, tetapi melibatkan anggota dari sejumlah partai dengan posisi politik berbeda.
Keterlibatan mereka menunjukkan adanya persoalan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dan pengujian lebih lanjut melalui mekanisme konstitusional.
Daftar Nama Anggota DPR yang Tercantum
Berikut nama-nama anggota DPR beserta daerah pemilihan (dapil) yang tercantum dalam data yang diterima:
1. Fraksi PDI Perjuangan (14 anggota)
1. Harris Turino — Jawa Tengah IX
2. Bonnie Triyana — Banten I
3. I Wayan Sudirta — Bali
4. Andreas Eddy Susetyo — Jawa Timur V
5. Dede Indra Permana — Jawa Tengah X
6. Sturman Panjaitan — Kepulauan Riau
7. Selly A. Gantina — Jawa Barat VIII
8. TB Hasanuddin — Jawa Barat IX
9. Sofyan Tan — Sumatera Utara I
10. Ina Ammania — Jawa Timur III
11. I Nyoman Parta — Bali
12. Mufti Anam — Jawa Timur II
13. Edi Purwanto — Jambi
14. Adian Napitupulu — Jawa Barat V
2. Fraksi Partai Golkar (11 anggota)
1. Ahmad Doli Kurnia — Sumatera Utara III
2. Ahmad Irawan — Jawa Timur V
3. Robert Joppy Kardinal — Papua Barat
4. Abraham Sridjaja — DKI Jakarta II
5. Umbu Kabunang — Nusa Tenggara Timur II
6. Hetifah Sjaifudian — Kalimantan Timur
7. Bambang Patijaya — Kepulauan Bangka Belitung
8. Andhika Satya W. — Dapil perlu verifikasi
9. Eric Hermawan — Jawa Timur XI
10. Karmila Sari — Riau I
11. Atalia Praratya — Jawa Barat I
3. Fraksi Partai Gerindra (11 anggota)
1. Azis Subekti — Dapil perlu verifikasi
2. Longki Djanggola — Sulawesi Tengah
3. Rahmawati — Kalimantan Utara
4. Darori Wonodipuro — Jawa Tengah VII
5. La Tinro La Tunrung — Sulawesi Selatan III
6. Endro Hermono — Jawa Timur VI
7. Abdul Wachid — Jawa Tengah II
8. Martin Tumbelaka — Sulawesi Utara
9. Muhammad Husni — Sumatera Utara I
10. Azikin Solthan — Sulawesi Selatan I
11. Bahtra Banong — Sulawesi Tenggara
4. Fraksi Partai NasDem (19 anggota)
1. Sugeng Suparwoto — Jawa Tengah VIII
2. Muslim Ayub — Aceh I
3. Yoyok Riyo Sudibyo — Jawa Tengah X
4. Charles Meikyansah — Jawa Timur IV
5. Syarif Abdullah Alkadrie — Kalimantan Barat I
6. Gulam Mahfud Sarom — Kalimantan Barat II
7. Fauzi Amro — Sumatera Selatan I
8. Habibur Rochman — Jawa Timur VIII
9. Ujang Bey — Jawa Barat IX
10. Asep Wahyuwijaya — Jawa Barat V
11. Tonny Tesar — Papua Selatan
12. Rajiv — Jawa Barat II
13. Ananda Tohpati — Jawa Barat III
14. Arif Rahman — Banten I
15. Martin Manurung — Sumatera Utara II
16. Rudianto Lallo — Sulawesi Selatan I
17. Mori Hanafi — Nusa Tenggara Barat I
18. Nabil Husein — Kalimantan Timur
19. Amelia Anggraini — Jawa Tengah VII
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (18 anggota)
1. Muhammad Khozin — Dapil perlu verifikasi
2. Rico Alviano — Sumatera Barat I
3. A. Iman Sukri — Jawa Timur VII
4. Abdullah — Jawa Tengah VI
5. Rina Sa’adah — Jawa Barat X
6. Daniel Johan — Kalimantan Barat I
7. Imas Aan Ubaidiah — Jawa Barat XI
8. Kaisar Abu Hanifah — DI Yogyakarta
9. Indra Jaya — Dapil perlu verifikasi
10. Eva Monalisa — Jawa Tengah III
11. Fauqi Hapidekso — Dapil perlu verifikasi
12. Marwan Ja’far — Jawa Tengah III
13. Usman Husein — Nusa Tenggara Timur II
14. Ali Ahmad — Jawa Timur V
15. Jaelani — Dapil perlu verifikasi
16. Bertu Merlas — Sumatera Selatan II
17. Ratna Juwita — Jawa Timur IX
18. Syamsu Rizal — Sulawesi Selatan I
Ujian Keberanian dan Komitmen terhadap Konstitusi
Perjuangan mengungkap persoalan yang menyangkut pejabat negara tidak boleh berhenti pada pernyataan politik maupun perdebatan di ruang publik. Setiap dugaan dan kontroversi harus diuji melalui prosedur hukum yang berlaku, dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Karena itu, pengajuan HMP menjadi ujian bagi DPR untuk membuktikan bahwa fungsi pengawasan parlemen benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi formalitas politik.
Publik kini menunggu keberlanjutan langkah 120 anggota DPR tersebut. Apakah keberanian mengajukan HMP akan benar-benar diteruskan sampai tuntas, atau justru berhenti di tengah jalan?
Satu hal yang pasti, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat negara merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Jabatan wakil presiden sekalipun tidak boleh ditempatkan di atas kritik, pengawasan, dan mekanisme konstitusi.