PKS Siap Jembatani Aspirasi Publik soal Ijazah Gibran, Hak Angket Ikut Disinggung
Rabu, 21 Oktober 2026
Faktakini.info, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI untuk menjajaki aspirasi masyarakat terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS telah menugaskan Fraksi PKS di DPR untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lain sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurut Kholid, komunikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui pandangan dan sikap fraksi-fraksi lain terhadap persoalan yang berkembang.
“Yang penting bangun komunikasi politik dulu, menjajaki apa pandangan dan pendapat kawan-kawan di DPR. Kita lihat nanti ya, kita jajaki dulu,” kata Kholid sebagaimana diberitakan detikNews, Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan, DPR saat ini masih berada dalam masa reses. Karena itu, pembahasan lebih lanjut akan menunggu masa sidang berikutnya.
Hak angket menjadi salah satu opsi yang dibicarakan
Dalam komunikasi tersebut, PKS juga akan menjajaki pandangan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat. Kedua mekanisme tersebut merupakan instrumen konstitusional DPR yang memiliki ketentuan dan prosedur tersendiri.
Wacana itu muncul setelah Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyinggung polemik yang disebutnya sebagai “ijazahgate” dalam pidato politik pada kegiatan bimbingan teknis nasional PKS, Senin (19/10/2026).
Almuzzammil menyatakan PKS bersedia menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat yang menginginkan persoalan tersebut dibahas lebih lanjut melalui mekanisme DPR.
Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai momentum evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan penerapan prinsip keadilan dalam hukum serta pemerintahan.
Meski demikian, pembicaraan mengenai hak angket belum berarti DPR telah memutuskan untuk menggunakan hak tersebut. Pelaksanaannya memerlukan dukungan dan proses sesuai peraturan yang berlaku.
Polemik masih berlanjut
Polemik dokumen pendidikan Gibran terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Sebagian pihak mendorong pemeriksaan lebih lanjut, sementara penanganan persoalan hukum harus tetap mengacu pada kewenangan lembaga terkait dan bukti yang dapat diverifikasi.
Langkah PKS menjalin komunikasi dengan fraksi lain menjadi perkembangan politik terbaru dalam isu tersebut. Sikap akhir DPR masih bergantung pada hasil komunikasi dan proses politik yang berlangsung pada masa sidang mendatang.
Foto: Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid