Wow, Ternyata Biang Kerok Pandemi Makin Menjadi Adalah Jokowi?
Jum'at, 30 Juli 2021
Faktakini.info
*WOW, TERNYATA BIANG KEROK PANDEMI MAKIN MENJADI ADALAH JOKOWI ?*
Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
_"Kalau teman-teman pernah lihat usulan pas COVID-19 pertama, beliau (Luhut Panjaitan) ajuin lockdown dan akhirnya Presiden Jokowi enggak izinin itu betul semua,"_
*[Asisten Bidang Media Menko Kemaritiman dan Investasi, Singgih Widiyastono, Minggu 18/7]*
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut pernah mengusulkan lockdown ke Presiden Jokowi untuk mengatasi COVID-19. Asisten Bidang Media Menko Kemaritiman dan Investasi, Singgih Widiyastono mengungkapkan, usulan itu disampaikan Luhut di masa-masa pertama kasus COVID-19 di Indonesia.
Namun, Presiden Jokowi menolak berdalih tidak ingin melihat banyak rakyat tidak bisa makan. Padahal, persoalan makan ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah pusat.
Hal mana, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan :
_"Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat."_
Beleid ini justru menjadi jaminan bagi rakyat untuk tetap mendapatkan makan saat diberlakukan Karantina Wilayah atau Lockdown. Itu artinya, Jokowi menolak lockdown bukan karena khawatir rakyat tidak bisa makan, tapi tak mau pemerintah menanggung kebutuhan makan rakyat saat lockdown.
Padahal, anggaran lockdown pada saat itu masih kecil, dibawah 100 T. Apalagi, jika diawali dengan melokalisir tiga wilayah utama jalur masuknya virus dari China, yakni Jakarta, Surabaya dan Bali. Tiga wilayah ini lah, pintu masuk utamanya, tidak perlu Lokcdown se Jawa Bali, apalagi seluruh Indonesia.
Karena keengganan Jokowi untuk lockdown, sekarang dampaknya virus tidak bisa dikendalikan menyebar keseluruh wilayah NKRI. Pancasila yang dibanggakan Jokowi, tak mampu menghalau laju infeksi virus.
Anggaran covid juga bukan hanya 100 triliun, tetapi membengkak diatas 1000 triliun. Itu artinya, dengan tidak lockdown anggaran negara justru semakin terkuras, ekonomi semakin berantakan, kesehatan dan nyawa rakyat telah banyak yang bertumbangan akibat keputusan politik Jokowi yang tak pruden menghadapi pandemi.
Lockdown atau Karantina Wilayah adalah metode praktis memutus rantai infeksi covid-19. Metode ini telah banyak disuarakan oleh Epidemiolog dan Ahli Medis sejak awal pandemi. Sejumlah Ulama juga tidak ketinggalan ikut menyuarakan seruan untuk Lockdown karena sejalan dengan hadits Nabi Saw.
Sebut saja KH Hafidz Abdurrahman, MA, [Khadim Ma’had Syaraful Haramain] yang ketika awal pandemi begitu lantang menyuarakan agar pemerintah segera lockdown. Sejumlah advokat di LBH Pelita Umat juga menyuarakan hal serupa, bahkan memberikan kajian hukum tentang tanggung jawab pemerintah pusat yang berkewajiban menjamin kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina.
Sekarang semuanya sudah terlambat, kasus harian sudah melampaui angka 50.000. Total rakyat yang terinfeksi per tanggal 18 Juli 2021 mencapai 2.877.476 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 73.582 kematian.
Kembali ke pokok bahasan, menurut Luhut Panjaitan Jokowi lah yang sejak awal menolak lockdown. Itu artinya, semua kekacauan penanganan pandemi ini bersumber dari Jokowi. Sudah selayaknya, Jokowi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekacauan penanganan pandemi di negeri ini. [].