PPKM Darurat Berantakan: Ditangani Luhut Yang Tak Ahli Kesehatan Dan Ekonomi?

 


Jum'at, 30 Juli 2021

Faktakini.info

*PPKM DARURAT BERANTAKAN : DITANGANI LUHUT YANG TAK AHLI KESEHATAN DAN EKONOMI*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*

Sastrawan Politik

_"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”_ 

*[HR : BUKHARI]*

Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, kerap mengaku tak pintar ekonomi dan kesehatan. Padahal kedua bidang itu menjadi fokus penanganan pandemi, sehingga pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Pasca penerapan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga hari ini, tidak nampak hasil positifnya. Kasus infeksi virus justru melambung hingga kasus harian diatas angka 50.000 kasus. Walaupun, berulang kali Luhut mengklaim tingkat mobilitas masyarakat sudah berkurang. Itu artinya, tidak ada korelasi penurunan mobilitas masyarakat dengan penurunan kasus infeksi Covid-19. Bahkan, data korban infeksi justru meningkat saat PPKM Darurat diberlakukan.

Sementara itu, ekonomi wong cilik sangat tercekik akibat penerapan PPKM Darurat. Pemerintah tidak pernah memikirkan jaminan kebutuhan dasar masyarakat, yang ada hanya fokus untuk membatasi kegiatan masyarakat.

Akhirnya, di lapangan terjadi benturan antara petugas PPKM Darurat baik Polisi, Tentara dan Satpol PP dengan masyarakat. Masyarakat menolak dibatasi ikhtiarnya mencari nafkah, karena negara tidak memberikan jaminan atas keamanan dari rasa lapar.

Ini adalah akibat dari penanganan pandemi yang tidak didesain berdasarkan kajian sains dan bukan ditangani oleh ahlinya. Padahal, Rasulullah Saw menegaskan suatu urusan akan menjadi bencana jika tidak ditangani oleh ahlinya.

Adapun soal pengakuan Luhut berulang kali tak pintar ekonomi dan kesehatan, diungkapkan Asisten Bidang Media Menko Maritim dan Investasi, Singgih Widiyastono. 

"Dia selalu bilang enggak pintar soal ekonomi, apalagi kesehatan," tulis Singgih di akun media sosialnya Minggu (18/7). 

Dalam memimpin PPKM Darurat, Luhut yang Mengaku Tak Pintar Ekonomi dan Kesehatan menyebut setiap keputusan yang diambil sebagai Koordinator PPKM Darurat, dilakukan dengan kerap berkonsultasi pada para guru besar dan ahli di bidang tersebut. Itu artinya, sambil menangani Pendemi Luhut Panjaitan belajar soal kesehatan dan ekonomi.

Padahal, di lapangan rakyat sudah banyak yang bertumbangan menjadi tumbal pandemi. Keadaan seperti ini, semestinya tidak boleh menjadikan penanganan pandemi sebagai ajang belajar dan coba-coba melalui sejumlah konsultasi.

Penanganan pandemi harus dilakukan secara serius oleh orang yang ahli di bidang kesehatan karena basis persoalan pandemi adalah kesehatan bukan ekonomi. Dengan demikian, setiap kebijakan dan keputusan penanganan pandemi akan selalu berpijak pada asas 'KESEHATAN DAN KESELAMATAN NYAWA RAKYAT'.

Bahkan, jika pada akhirnya terjadi benturan antara kepentingan KESEHATAN dengan EKONOMI, maka kebijakan harus dibuat berdasarkan prioritas KESEHATAN DAN KESELAMATAN NYAWA RAKYAT KETIMBANG URUSAN EKONOMI ATAU INVESTASI.

Kerangka berfikir demikian, tentu akan menghasilkan keputusan penutupan akses bagi TKA China secara total, walaupun mungkin akan berdampak bagi ekonomi atau investasi. Selama ini, justru penyelamatan kepentingan ekonomi para kapitalis lebih diprioritaskan ketimbang penyelamatan nyawa rakyat.

Sejak awal, publik menyangsikan peran Menko Marves dalam menangani pandemi sebab semestinya Menkes lah yang berada di garda terdepan dalam persoalan ini. Semestinya, Menkes yang memimpin perang di lapangan melawan covid-19 dengan komando tertinggi tetap ada ditangan Presiden.

Kalau hari ini hasil PPKM Darurat berantakan, wajar saja. Selain adanya kesan buang badan Presiden dengan tidak mengambil opsi Karantina Wilayah (Lockown), juga karena urusan ini diserahkan bukan pada ahlinya. Koordinator PPKM Darurat Menko Marves mengaku bukan ahli, dan hanya bermodal konsultasi kepada sejumlah ahli dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan. Padahal, tanpa keahlian mustahil menko marves dapat memverifikasi pendapat ahli dan menetapkan kebijakan berdasarkan asas kepentingan kesehatan yang merupakan core utama dalam isu melawan pandemi Covid-19. [].

Follow us :

https://heylink.me/AK_Channel/


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel