Senasib dengan Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Juga Dipecat dalam Sidang Etik Kasus Penyadapan
Selasa, 17 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Satu per satu jenderal Polri yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menerima sanksi tegas. Setelah Irjen Ahrie Sonta dipecat, kini giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.
Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis sidang menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela.
"Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Trunoyudo seusai persidangan.
Selain sanksi etik, majelis juga menjatuhkan hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Sidang etik terhadap Eko Hadi dipimpin Komjen Hendro Pandowo. Dalam persidangan tersebut, sembilan saksi turut dihadirkan, termasuk seorang saksi yang meringankan dari pihak Eko Hadi.
Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam menyebut persidangan berlangsung cukup panjang, terutama saat agenda pembelaan dari pihak terduga pelanggar.
Kasus yang menjerat Eko Hadi berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Dugaan penyadapan tersebut juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan pengusaha.
Bahkan, penyidik menduga terdapat upaya penghapusan rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan aktivitas tersebut.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik pada 10 November 2026. Dengan keputusan terhadap Eko Hadi, sudah dua perwira tinggi yang dijatuhi hukuman pemecatan melalui sidang etik dalam perkara ini.
Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka lainnya masih menjadi perhatian publik. Terlebih, perkara ini menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat institusi negara untuk aktivitas penyadapan di luar prosedur hukum.
Publik kini menantikan pengungkapan perkara secara menyeluruh, termasuk siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa saja yang menjadi sasaran, serta siapa pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan operasi tersebut.
Pengusutan tidak boleh berhenti pada personel yang menjalankan operasi di lapangan. Rantai komando dan kemungkinan keterlibatan pihak lain juga perlu diungkap berdasarkan bukti dan proses hukum yang transparan.
Sumber: Eko Hadi Santoso
