Roy Suryo Ungkap Kejanggalan Legalisir Ijazah Jokowi, Soroti Tanda Tangan Dekan UGM yang Tak Disertai Tanggal

 


Rabu, 18 November 2026

Faktakini.info, Jakarta - Terdakwa Roy Suryo mengungkapkan sejumlah hal yang dipersoalkan terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

Kali ini, Roy menyoroti identitas dan masa jabatan dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang namanya tercantum sebagai penandatangan dokumen legalisir fotokopi ijazah S-1 Jokowi.

Persoalan tersebut dinilai penting untuk ditelusuri karena dokumen legalisir yang dipersoalkan digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

Hal itu terungkap ketika Roy mencecar saksi Binsar ST Siagian, mantan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU DKI Jakarta, mengenai sosok pejabat yang menandatangani dokumen tersebut.

Roy secara khusus meminta saksi memastikan nama dekan yang tercantum dalam dokumen legalisir sekaligus mempertanyakan kapan tanda tangan itu dibubuhkan.

"Bapak boleh deh lihat catatan, penandatanganan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2012 itu siapa? Silakan buka catatannya, boleh, Pak. Terus itu kapan? Di situ ada, karena enggak ada tanggal, itu penandatanganannya siapa?" tanya Roy.

Binsar kemudian menjawab bahwa nama yang tercantum sebagai penandatangan adalah Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem, M.Agr.Sc.

Namun, ketika Roy kembali menanyakan apakah terdapat tanggal penandatanganan pada dokumen tersebut, Binsar mengakui tidak ada tanggal yang tercantum.

"Tidak ada tanggalnya," jawab Binsar.

Jawaban tersebut langsung menjadi perhatian Roy. Ia kemudian menjelaskan kepada majelis hakim bahwa masa jabatan Mohammad Na'iem sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM perlu dicocokkan dengan waktu penerbitan atau pengesahan dokumen legalisir.

Menurut Roy, apabila tanda tangan tersebut dibubuhkan setelah Mohammad Na'iem tidak lagi menjabat sebagai dekan, maka kewenangan pejabat yang menandatangani dokumen tersebut perlu dipertanyakan.

"Yang Mulia, karena Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem itu, ini penting, ini baru saya katakan di persidangan, belum saya katakan di luar. Hanya menjabat dekan sampai dengan pertengahan tahun 2012. Jadi nanti kalau ternyata tanda tangan di situ sudah pertengahan tahun 2012, berarti seharusnya dia tidak berhak lagi menandatangani," ujar Roy.

Roy selanjutnya menyebut nama Dr. Satyawan Pudyatmoko sebagai dekan yang menggantikan Mohammad Na'iem.

Menurut Roy, persoalan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja karena menyangkut kejelasan pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen legalisasi ijazah.

Soroti Dokumen Legalisir Tahun 2014

Tidak berhenti pada dokumen yang digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, Roy juga mengangkat persoalan serupa terkait legalisir ijazah Jokowi yang digunakan untuk kepentingan Pilpres 2014.

Kali ini, Roy meminta keterangan dari saksi lainnya, Bagus Makawaru, ASN Sekretariat Jenderal KPU RI.

Roy mempertanyakan siapa nama dekan yang tercantum sebagai penandatangan dalam dokumen legalisir tahun 2014.

Bagus menjawab bahwa nama yang tercantum masih Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem, M.Agr.Sc.

Roy kemudian meminta majelis hakim mencatat keterangan tersebut sebagai bagian dari fakta persidangan.

"Saya enggak menyalahkan Anda, Mas Bagus, ya. Karena seharusnya dekan di situ yang tertanda harusnya adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko. Karena Dr. Satyawan Pudyatmoko itu menjabat dekan mulai tahun 2012 pertengahan sampai dengan 2018," kata Roy.

Bagi Roy, keterangan kedua saksi KPU tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses legalisasi dokumen ijazah Jokowi.

Roy Minta Mantan Dekan UGM Dihadirkan

Dalam persidangan yang sama, Roy Suryo juga meminta majelis hakim menghadirkan Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem untuk memberikan keterangan langsung di persidangan.

Roy menilai keterangan mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tersebut diperlukan untuk menjelaskan proses penandatanganan dan legalisasi dokumen yang namanya tercantum dalam sejumlah salinan ijazah Jokowi.

Permintaan menghadirkan Na'iem dinilai penting agar persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada keterangan saksi yang sebatas melihat atau membaca dokumen dari arsip KPU.

Dengan menghadirkan pihak yang namanya tercantum sebagai penandatangan, diharapkan dapat diperoleh penjelasan mengenai waktu, proses, serta kewenangan dalam penerbitan legalisasi tersebut.

Sementara itu, berdasarkan informasi mengenai riwayat jabatan di UGM, Mohammad Na'iem dilantik sebagai Dekan Fakultas Kehutanan pada 9 Oktober 2008 untuk masa jabatan 2008–2012. Adapun Satyawan Pudyatmoko dilantik sebagai penggantinya pada 8 Oktober 2012 untuk periode 2012–2016.

Fakta mengenai tanggal pergantian jabatan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicocokkan dengan tanggal sebenarnya dokumen legalisir diterbitkan.

Di sisi lain, saksi KPU juga menjelaskan bahwa dalam petunjuk teknis yang berlaku di KPU, ketiadaan tanggal pada dokumen legalisir tidak serta-merta membuat dokumen tersebut dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, persoalan yang diangkat Roy masih membutuhkan pendalaman, terutama mengenai waktu penandatanganan, pejabat yang berwenang, serta keterangan langsung dari pihak yang namanya tercantum dalam dokumen.

Bagi Roy dan tim kuasa hukumnya, pemeriksaan dokumen secara menyeluruh menjadi bagian penting dalam menguji berbagai persoalan yang muncul dalam perkara tersebut.

Persidangan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kubu Roy Suryo terus menggali aspek administratif dan dokumenter, bukan hanya memperdebatkan kesimpulan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Seluruh persoalan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian yang dinilai oleh majelis hakim.