MANTAN PRESIDEN TERJERAT KASUS MAKAR: BELAJAR DARI BRASIL, JABATAN TERTINGGI NEGARA BUKAN TAMENG DARI HUKUM!

 


Rabu, 18 November 2026

Faktakini.info

MANTAN PRESIDEN TERJERAT KASUS MAKAR: BELAJAR DARI BRASIL, JABATAN TERTINGGI NEGARA BUKAN TAMENG DARI HUKUM!

Analisis Politik Internasional: Kekuasaan Boleh Berakhir, tetapi Pertanggungjawaban Hukum Tidak Mengenal Mantan Jabatan.

Dunia internasional memberikan pelajaran keras bahwa mantan presiden sekalipun tidak kebal hukum ketika diduga terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

BRASIL: BOLSONARO DIHUKUM 27 TAHUN 3 BULAN PENJARA

Pada 11 September 2025, Mahkamah Agung Brasil (STF) menjatuhkan hukuman 27 tahun 3 bulan penjara kepada mantan Presiden Jair Bolsonaro.

Bolsonaro dinyatakan bersalah dalam konspirasi kudeta untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilihan presiden 2022.

Kasus ini menjadi preseden penting bahwa jabatan presiden tidak memberikan kekebalan hukum setelah seseorang meninggalkan kekuasaan.

SIERRA LEONE: MANTAN PRESIDEN DIDAKWA PENGKHIANATAN NEGARA

Kasus serupa terjadi di Sierra Leone. Mantan Presiden Ernest Bai Koroma didakwa melakukan pengkhianatan negara terkait dugaan keterlibatan dalam percobaan kudeta November 2023.

Namun, pada Juli 2026, Jaksa Agung Sierra Leone secara resmi menarik tuntutan terhadap Koroma. Alasan resmi penghentian perkara tidak diumumkan secara terbuka. Pengamat mengaitkannya dengan kemungkinan rekonsiliasi nasional.

Dua kasus ini menunjukkan bahwa persoalan dugaan makar terhadap mantan pemimpin negara merupakan perkara serius yang memiliki konsekuensi politik dan hukum.

INDONESIA HARUS BELAJAR!

Pelajaran tersebut relevan bagi Indonesia di tengah mencuatnya persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama dari lingkungan kekuasaan sebelumnya.

Aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis. Harus ditelusuri siapa pemberi perintah, siapa pengendali operasi, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa informasi strategis Presiden dikumpulkan.

Jika ditemukan bukti adanya operasi terorganisasi untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, aparat wajib mengusutnya berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, termasuk kemungkinan tindak pidana makar apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Harus ditegaskan: penyadapan ilegal tidak otomatis merupakan makar. Pembuktian harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan proses peradilan.

TIDAK ADA KEKUASAAN ABADI, TIDAK ADA MANTAN PENGUASA DI ATAS HUKUM!

Kasus Bolsonaro mengirimkan pesan keras kepada dunia: seseorang yang pernah menduduki kursi tertinggi negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Indonesia tidak boleh membiarkan terbentuknya kekuasaan bayangan yang bekerja di luar konstitusi.

Presiden boleh berganti, kekuasaan boleh berakhir, tetapi kedaulatan negara tidak boleh disandera oleh kepentingan mantan penguasa!

Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan, kekayaan, jaringan politik, ataupun pengaruh masa lalu. Siapa pun yang terbukti berusaha menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.