Dugaan Makar Listyo Sigit Cs Naik ke Penyidikan, Publik Desak Bongkar Aktor Intelektual di Balik Penyadapan
Selasa, 17 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional semakin berkembang. Bareskrim Polri kini telah meningkatkan penanganan perkara dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri lainnya ke tahap penyidikan.
Perkembangan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (17/11/2026).
Peningkatan status perkara ini menjadi babak baru dalam pengusutan kasus yang sejak awal memunculkan banyak pertanyaan mengenai motif, kepentingan, serta kemungkinan adanya pihak lain di balik operasi penyadapan tersebut.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa berdasarkan materi penyidikan, Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp.
Listyo juga disebut sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan. Bahkan, laporan hasil penyadapan diduga disampaikan secara rutin kepadanya.
Fakta tersebut membuat pengusutan perkara tidak boleh berhenti hanya pada orang-orang yang menjalankan perintah di lapangan.
Jangan Berhenti pada Listyo Sigit, Siapa Dalang Sesungguhnya?
Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab penyidik adalah untuk siapa sesungguhnya operasi penyadapan tersebut dilakukan dan apa tujuan politik di balik pengumpulan informasi terhadap Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lainnya.
Apakah Listyo Sigit bertindak atas inisiatif sendiri atau ada pihak yang lebih besar memberikan arahan dan kepentingan di balik operasi tersebut?
Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga menjadi salah satu nama yang ramai diperbincangkan dalam spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya aktor politik di balik perkara ini. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan, keterangan saksi, komunikasi, dan bukti elektronik yang sah.
Polri harus berani menelusuri kemungkinan keterlibatan siapa pun, tanpa terkecuali, apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.
Jangan sampai pengusutan hanya menyentuh pelaksana dan rantai komando internal, sementara pihak yang diduga menjadi pemberi arahan atau penerima manfaat sesungguhnya justru tidak tersentuh.
Kapolri Suyudi Dituntut Transparan dan Tidak Tebang Pilih
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kini menghadapi ujian besar untuk membuktikan komitmen Polri dalam mengungkap perkara ini secara menyeluruh.
Penyidik perlu membuka secara terang siapa yang menentukan sasaran penyadapan, siapa yang memerintahkan pengumpulan informasi, siapa saja yang menerima hasilnya, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Termasuk menelusuri seluruh komunikasi, pertemuan, aliran perintah, dan kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi kepolisian.
Penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp yang diduga berkaitan dengan operasi tersebut juga harus diusut tuntas agar tidak ada bukti penting yang hilang.
Publik tidak membutuhkan sekadar penetapan tersangka dan konferensi pers. Masyarakat membutuhkan jawaban mengenai siapa aktor intelektual sesungguhnya di balik dugaan operasi penyadapan yang menyasar Presiden dan berbagai kalangan tersebut.
Jika memang ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya, termasuk tokoh dengan kekuasaan dan pengaruh politik besar, harus diproses sesuai hukum.
Jangan sampai Listyo Sigit hanya menjadi ujung tombak yang menanggung seluruh konsekuensi hukum, sementara pihak yang diduga berada di belakangnya justru lolos dari pertanggungjawaban.
Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada perlindungan politik, intervensi kekuasaan, ataupun tebang pilih dalam penegakan hukum.
