DKPP Siapkan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Syarat Pendidikan Gibran
Rabu, 18 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan segera menggelar persidangan atas sejumlah pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sidang tersebut direncanakan berlangsung pada 2026. Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan bahwa perkara tersebut memungkinkan untuk mulai disidangkan tahun ini.
"Iya (sidang memungkinkan digelar tahun ini)," kata Heddy saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Heddy mengungkapkan, DKPP telah menerima lima pengaduan terkait persoalan tersebut. Dari jumlah itu, empat pengaduan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.
"Benar, dari lima pengaduan, empat memenuhi syarat. Segera akan kami jadwalkan sidang," ujarnya.
Meski demikian, Heddy belum mengungkapkan secara terperinci jadwal pelaksanaan sidang maupun identitas seluruh pihak yang akan diperiksa.
Dalam perkara ini, pihak yang diadukan merupakan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pemeriksaan DKPP akan berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dalam kaitannya dengan proses pencalonan Gibran.
DKPP menyatakan penanganan perkara akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi. Masyarakat dapat memantau informasi mengenai pengaduan, termasuk pihak yang dilaporkan, melalui situs resmi DKPP.
Lembaga tersebut juga menegaskan bahwa setiap laporan akan diproses sesuai ketentuan Pedoman Beracara DKPP. Seluruh tahapan pemeriksaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati guna memastikan kepastian hukum serta memberikan keadilan kepada semua pihak.
Lima Pengaduan Masuk ke DKPP
Sebelumnya, DKPP menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran KEPP setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.
Lima pengaduan tersebut masuk dalam rentang 8 hingga 14 Oktober 2026.
Dua laporan diterima pada 8 dan 9 Oktober 2026, masing-masing dengan nomor perkara 038/01-08/SET-02/X/2026 dan 039/01-08/SET-02/X/2026.
Selanjutnya, pengaduan ketiga diterima pada 13 Oktober 2026 dengan nomor 042/02-12/SET-02/X/2026. Pada tanggal yang sama, DKPP juga menerima laporan bernomor 044/02-13/SET/X/2026.
Sementara satu pengaduan lainnya diterima pada 14 Oktober 2026 dengan nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.
Dari lima laporan tersebut, empat dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan. Keputusan ini membuka tahapan pemeriksaan etik terhadap penyelenggara pemilu yang diadukan dalam persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.
Persidangan nantinya akan menjadi forum bagi DKPP untuk memeriksa materi pengaduan, mendengarkan keterangan para pihak, serta menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah para teradu terbukti melakukan pelanggaran etik sebagaimana yang diadukan.
