Yusril Buka Kemungkinan Aktor di Luar Polri Gunakan Hasil Sadapan Listyo Cs untuk Gulingkan Prabowo, Siapa di Balik Lingkaran Kekuasaan Lama?

 


Kamis, 19 November 2026

Faktakini.info, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap perkembangan penting dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri.

Yusril menyebut penyidikan kini membuka kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi kepolisian. Bahkan, hasil penyadapan tersebut diduga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengganggu hingga menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya pihak yang berkepentingan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa pemeriksaan yang semula berfokus pada lingkungan internal Polri berpeluang diperluas kepada pejabat maupun birokrat pemerintahan lainnya.

Menurutnya, penyidik tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang melakukan penyadapan, tetapi juga harus menelusuri siapa yang memerintahkan, menerima, dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

"Ya, sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, namanya pemeriksaan ini, memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri, tapi tidak tutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain, dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri," kata Yusril.

Ia menegaskan pemeriksaan terhadap pihak di luar kepolisian perlu dilakukan apabila ditemukan keterkaitan dengan tujuan penyadapan.

"Dan karena itu memang pemeriksa akan terus dilakukan, bahkan mungkin juga dilakukan kepada pejabat ataupun birokrasi pemerintahan yang lain yang terkait dengan tujuan dari penyadapan itu sendiri. Dan itu harus dilakukan," ujarnya.

Listyo Sigit Disebut sebagai End User

Yusril juga menyinggung keterangan Kapolri dalam rapat kerja bersama DPR beberapa hari sebelumnya.

Dalam forum tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pengguna akhir atau *end-user* hasil penyadapan.

Namun, perkembangan penyidikan dan pengumpulan alat bukti terbaru membuka kemungkinan adanya pihak lain yang memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan yang lebih luas.

Ketika ditanya apakah sudah diketahui siapa yang memerintahkan penyadapan maupun pihak yang menggunakan hasilnya, Yusril menjawab singkat.

"Ya, masih dalam tahap pendalaman," katanya.

Dugaan Makar dan Kepentingan Politik di Balik Penyadapan

Yusril mengungkapkan bahwa hasil pengembangan penyidikan memberikan petunjuk mengenai dugaan perbuatan makar dengan tujuan membuat Presiden Prabowo tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan untuk menggulingkan pemerintahan.

"Bisa jadi begitu, tapi tergantung pada hasil penyidikan seperti apa," ujar Yusril.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan keterkaitan antara perkara tersebut dengan rencana pembunuhan terhadap Presiden Prabowo.

Perkembangan ini menjadi perhatian karena membuka kemungkinan bahwa persoalan penyadapan tidak semata-mata menyangkut penyalahgunaan kewenangan di internal kepolisian.

Publik kini menunggu apakah penyidikan akan mampu mengungkap jaringan kepentingan yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor politik maupun pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya.

Nama-nama di sekitar kekuasaan lama, termasuk kelompok yang kerap diasosiasikan dengan lingkaran politik Solo pada era Presiden ke-7 Joko Widodo, tentu tidak dapat dikaitkan dengan perkara ini tanpa bukti konkret. Tetapi fakta kedekatan Listyo dengan Jokowi sudah menjadi persepsi publik, bahkan Jokowi pula yang mengangkat Listyo sebagai Kapolri.

Jika memang terdapat pihak eksternal yang menggunakan hasil penyadapan untuk kepentingan menggulingkan pemerintahan, penyidik perlu mengungkap siapa pemberi perintah, siapa penerima informasi, dan siapa aktor intelektual di belakangnya.

Yusril sendiri berharap proses penyidikan dituntaskan hingga mengungkap aktor intelektual yang berada di balik dugaan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, pengusutan perkara ini diharapkan tidak berhenti pada pelaksana teknis penyadapan, melainkan mampu menjawab pertanyaan paling mendasar: siapa yang sebenarnya berkepentingan terhadap upaya mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo?

Sumber: Kumparan, CNN Indonesia.