GEGER! SKANDAL PENYADAPAN PRESIDEN MEREMBET KE DUGAAN MAKAR! RUMAH IRJEN EKO HADI DISEBUT JADI POSKO, BARESKRIM GELAR PERKARA HARI INI!
Kamis, 19 November 2026
Faktakini.info
UFN
*GEGER! SKANDAL PENYADAPAN PRESIDEN MEREMBET KE DUGAAN MAKAR! RUMAH IRJEN EKO HADI DISEBUT JADI POSKO, BARESKRIM GELAR PERKARA HARI INI!*
JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin serius. Setelah menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, perkara ini kini berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden. Nama mantan Irjen Pol Eko Hadi Santoso kembali menjadi sorotan setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Rumahnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, juga digeledah Bareskrim Polri karena diduga digunakan sebagai salah satu posko yang berkaitan dengan perkara makar.
KARIER CEMERLANG BERUJUNG PTDH!
Selasa (17/11/2026), Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang berlangsung sekitar sembilan jam dan menghadirkan sembilan saksi. Dalam persidangan tersebut, Eko dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berkaitan dengan pelanggaran etik dalam perkara dugaan illegal access dan penyadapan menggunakan perangkat teknologi Polri. Namun, Eko menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
RUMAH EKO DI CIPETE DIDUGA MENJADI POSKO MAKAR
Selasa malam (17/11/2026), penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan penggeledahan tersebut dan menyebut rumah itu digunakan sebagai posko yang berkaitan dengan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan di rumah tersebut, tetapi mencakup sejumlah lokasi lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan alat bukti.
BARESKRIM GELAR PERKARA HARI INI, KAMIS 19 NOVEMBER 2026
Perkembangan terbaru yang diberitakan SindoNews menyebutkan bahwa Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dugaan makar pada Kamis (19/11/2026). Gelar perkara tersebut melibatkan tim internal kepolisian dan sejumlah saksi ahli untuk menguji konstruksi hukum kasus tersebut. Langkah ini menjadi tahapan penting untuk mendalami unsur-unsur tindak pidana, menguji alat bukti, serta menentukan arah penanganan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Inilah tahapan penting yang kini ditunggu masyarakat: apakah rangkaian peristiwa penyadapan tersebut memiliki keterkaitan hukum dengan dugaan makar terhadap Presiden?
EMPAT JENDERAL TERSERET PERKARA PENYADAPAN
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, terdapat empat perwira tinggi Polri yang diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu:
1. Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
4. Irjen Pol Slamet Uliandi.
Keempat nama tersebut dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal. Dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis, jurnalis, dan tokoh masyarakat. Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perangkat teknologi negara.
PUBLIK MENUNGGU: SIAPA SEBENARNYA DI BALIK SEMUA INI?
Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan pelanggaran kode etik seorang jenderal. Ada sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijawab melalui proses hukum, mulai dari siapa yang memerintahkan operasi penyadapan, apa tujuan penggunaan perangkat teknologi Polri, siapa saja yang terlibat, hingga apa hubungan lokasi-lokasi yang digeledah dengan dugaan makar. Semua pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan alat bukti dan proses hukum, bukan spekulasi.
HUKUM HARUS DIUNGKAP SAMPAI KE AKAR-AKARNYA!
Kasus ini menjadi ujian serius bagi profesionalisme dan integritas institusi Polri. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada beberapa nama yang sudah muncul ke permukaan. Jika ditemukan pihak lain yang terlibat, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Pangkat bukan kekebalan hukum. Jabatan bukan perlindungan dari pertanggungjawaban. Dan institusi negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar hukum.
