Gibran Kembali Dilaporkan, Khozinudin: Bukan Gerakan Denny Indrayana

 


Senin, 5 Oktober 2026

Faktakini.info, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Laporan tersebut disampaikan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama organisasi Pengacara Jawara Bela Umat pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan laporan tersebut antara lain mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Khozinudin, penyidik nantinya yang akan menentukan apakah terdapat unsur pidana dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen tersebut. Ia menyebut pihak yang menerbitkan dokumen maupun pihak yang menggunakan dokumen tersebut sama-sama dilaporkan untuk kepentingan penyelidikan.

Pelapor kemudian diminta kembali ke Bareskrim pada Senin, 5 Oktober 2026. 

Khozinudin juga menegaskan bahwa langkah hukum tersebut bukan bagian dari gerakan Denny Indrayana.

“Jalur hukumnya berbeda,” menjadi salah satu penekanan dalam penjelasan pihak pelapor.

Pada saat yang sama, perkara mengenai syarat pendidikan Gibran juga memasuki tahapan penting di Mahkamah Konstitusi.

MK menjadwalkan rentang pengucapan putusan perkara PHPU terkait syarat pendidikan Gibran pada 5–6 Oktober 2026. Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. 

Dengan demikian, isu Gibran pada awal pekan ini berkembang melalui dua jalur sekaligus, yakni proses hukum di Bareskrim dan perkara di MK.