DEMI MENJAGA EGO PEMERINTAH PUSAT, PENGHARGAAN ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2023 UNTUK JIS PADA 30 MEI 2023 DIKUBUR
Selasa, 13 Oktober 2026
Faktakini.info
DEMI MENJAGA EGO PEMERINTAH PUSAT, PENGHARGAAN ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2023 UNTUK JIS PADA 30 MEI 2023 DIKUBUR.
Geisz Khalifa.
Saya menulis JIS mendapat penghargaan dunia dari Bentely, mengalahkan 300 gedung dari 53 negara dan JIS pemenangnya di tahun 2026.
Tak lama kemudian saya mendapat informasi dari orang yang terlibat pembangunan JIS sejak awal dibangun hingga tuntas. Informasi mengejutkan. Bahwa JIS sudah mendapat penghargaan internasional sebelumnya yakni 30 - 31 Mei 2023.
Saya bertanya mengapa tak diumumkan? Bahkan tak ada satu mediapun merilisnya. Jawabannya lebih mengejutkan. Kami mengubur dalam-dalam berita penghargaan itu karena situasi politik saat itu.
Jadi penghargaan dunia itu tak diberitakan tak dirilis agar tidak membuat ego pemerintah pusat terluka.
Kita tahu bagaimana sikap pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo terhadap Anies Baswedan.
Kita menyaksikan ketika Anies sebagai Gubernur Jakarta dilarang untuk ikut memberi selamat kepada Persija yang menjadi juara pada saat itu.
Kita menyaksikan bagaimana kebijakan-kebijakan Anies di Jakarta kerap menjadi arena pertarungan politik. Formula E, misalnya, bukan sekadar perhelatan balap mobil listrik. Proyek itu berkali-kali diseret ke dalam kontroversi politik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
Kita juga menyaksikan bagaimana Anies, sebagai Gubernur DKI Jakarta kebijakannya terkendala ketika pandemi Covid Melanda. Anies menjalankan pemerintahan di tengah tarik-menarik kepentingan dengan pemerintah pusat.
Bagi saya, semua itu merupakan bagian dari konteks yang tidak bisa begitu saja dihapus ketika kita membicarakan JIS.
Sebab, JIS bukan sekadar stadion. JIS adalah salah satu proyek besar yang paling melekat dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Stadion itu menjadi simbol dari sebuah kebijakan pembangunan yang lahir ketika Anies memimpin Jakarta.
Lalu, masa jabatan Anies berakhir.
Jakarta kemudian dipimpin oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur. Heru sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden. Penunjukannya berlangsung setelah Anies menyelesaikan masa jabatannya pada Oktober 2022.
Pergantian kepemimpinan itu tentu merupakan proses administratif yang sah. Namun, dalam konteks politik yang melingkupinya, publik juga berhak mengamati bagaimana pemerintahan baru memperlakukan kebijakan dan proyek yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Apakah proyek-proyek itu diteruskan dengan semangat menjaga kepentingan publik? Apakah pencapaiannya diakui? Ataukah nama dan rekam jejak pemimpin sebelumnya justru menjadi beban politik yang membuat pencapaian tersebut tidak mendapatkan tempat yang semestinya?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika kita melihat apa yang terjadi pada Jakarta International Stadium.
PENGHARGAAN MEI, POLEMIK JUNI
Pada 30 Mei 2023, JIS memperoleh pengakuan internasional dalam bidang arsitektur melalui ajang Asia Pacific Property Awards Indonesia 2023. Informasi mengenai penghargaan tersebut tercatat dalam publikasi arsitek JIS, Pandega Desain Weharima (PDW).
Sumber:
https://pdw.co.id/about
https://pdw.co.id/news/read/jis-rethinking-a-new-city-hub-41
Namun, penghargaan itu tidak menjadi berita besar di media nasional. Menurut keterangan seseorang yang terlibat langsung dalam pembangunan JIS, penghargaan tersebut tidak dirilis ke media nasional.
Di sinilah pertanyaan pertama muncul: mengapa?
Mengapa sebuah pencapaian internasional yang semestinya menjadi kebanggaan Jakarta dan Indonesia tidak dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat?
Lalu, pada Juni 2023, perhatian publik terhadap JIS berubah menjadi polemik besar. Erick Thohir, yang saat itu menjabat Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, menyoroti persoalan akses Bus pemain yang kemudian terbukti hanya manipulasi berita. dan parkir JIS dalam kaitannya dengan kesiapan stadion untuk Piala Dunia U-17. Bahkan secara brutal Erick Thohir di depan media memanipulasi surat FIFA. Dia mengutip pernyatan FIFA dibagian yang sesuai kepentingannya, tanpa memberi tahu publik bahwa surat FIFA itu sesungguhnya hanya surat balasan atas laporan dari PSSI terkait rumput JIS.
Pada 26 Juni 2023, pernyataan Erick mengenai kendala akses penonton JIS diberitakan oleh ANTARA.
Sumber:
https://www.antaranews.com/berita/3607032/erick-sebut-jis-terkendala-akses-penonton-untuk-piala-dunia-u-17
Perhatikan urutannya.
Penghargaan internasional itu berlangsung pada Mei. Polemik dan inspeksi terhadap JIS mengemuka pada Juni. Karena itu, saya tidak sedang mengatakan bahwa inspeksi Erick pada Juni menyebabkan penghargaan Mei tidak diumumkan. Kedua peristiwa itu memiliki urutan waktu yang berbeda.
Tapi memiliki relevansi dengan sikap Pemerintah Pusat Kepada Pemprov DKI dalam hal ini AniesBaswedan. Erick Thohir hanya menjadi operator lapangan, yang merepresentasikan perilaku Pemerintah Pusat terhadap kinerja Anies Baswedan.
Yang menjadi persoalan adalah apa yang terjadi ketika JIS kemudian menjadi sasaran sorotan nasional.
Ketika berbagai kekurangan JIS dibicarakan, ketika akses Bus Pemain yang katanya tak bisa masuk dan kemudian terbantahkan. dan lahan parkir menjadi bahan pemberitaan, padahal sudah jelas sejak awal Maket JIS dibangun sejak awal memang untuk didatangi pengunjung melalui transportasi publik. Yang tentu saja sarana pendukung itu tak bisa diselesaikan secara bersamaan.
Mengapa JakPro tidak mengangkat penghargaan internasional yang telah diperoleh JIS sebagai informasi pembanding bagi masyarakat?
Mengapa JakPro tidak menjelaskan kepada publik bahwa stadion yang sedang menjadi bahan perdebatan itu sebelumnya telah memperoleh pengakuan internasional dalam bidang arsitektur?
Mereka lebih memilih mengubur prestasi yang mereka dapatkan guna menyelamatkan diri. Agar ego pemerintah pusat dan PJ Gubernur yang merupakan utusan Istana tak merah kuping dengan prestasi dunia yang didapat JIS, yang bahkan prestasi atas kinerja mereka (Jakpro) sendiri.
Saya tidak mengatakan bahwa penghargaan arsitektur otomatis membuktikan seluruh fasilitas JIS telah memenuhi standar FIFA. Itu dua persoalan yang berbeda. Namun, penghargaan tersebut tetap merupakan bagian dari rekam jejak JIS yang patut diketahui masyarakat.
Jika kekurangan stadion layak menjadi berita, pencapaian internasionalnya juga layak diberitakan.
Bahkan setelah inspeksi Erick Thohir dan polemik JIS ramai di ruang publik, JakPro tetap tidak tampak memanfaatkan penghargaan internasional tersebut untuk menghadirkan informasi pembanding.
Di sinilah sikap pengelola stadion patut dipertanyakan. Mengapa yang menonjol di ruang publik adalah persoalan dan kekurangan, sedangkan pengakuan internasional yang sudah diperoleh sebelumnya tidak mendapatkan ruang yang sebanding?
Apakah JakPro tidak menganggap penghargaan itu penting? Apakah ada pertimbangan komunikasi korporasi? Ataukah ada pertimbangan lain yang membuat pencapaian tersebut tidak diangkat?
JakPro perlu menjawab pertanyaan itu.
KETIKA PRESTASI TERJEBAK DALAM PERTARUNGAN POLITIK
Sekarang, letakkan rangkaian peristiwa itu dalam konteks politik yang lebih luas.
JIS dibangun pada masa kepemimpinan Anies Baswedan. Setelah Anies tidak lagi menjadi gubernur, Jakarta dipimpin oleh Heru Budi Hartono. Kemudian, ketika JIS memperoleh sorotan nasional pada Juni 2023, Erick Thohir tampil dengan berbagai pernyataan mengenai kesiapan dan kekurangan stadion tersebut.
Saya melihat persoalan yang lebih besar daripada sekadar perdebatan tentang akses penonton.
JIS adalah proyek publik yang memiliki identitas politik kuat karena dibangun pada masa Anies. Dalam suasana politik ketika hubungan pemerintah pusat dan Anies menjadi bagian dari perdebatan publik, cara JIS diperlakukan juga layak diamati.
Apakah JIS dinilai semata-mata berdasarkan kualitas bangunan dan kepentingan masyarakat? Ataukah identitas politik yang melekat pada proyek tersebut ikut memengaruhi cara pencapaian dan kekurangannya dikomunikasikan?
Saya tidak sedang menyatakan bahwa ada bukti Jokowi memerintahkan penghargaan JIS untuk disembunyikan. Namun, pertanyaan mengenai sikap pemerintah dan pengelola terhadap proyek yang identik dengan Anies tetap sah diajukan.
Sebab, yang menjadi persoalan bukan hanya apakah JIS memiliki kekurangan. Semua proyek besar dapat memiliki kekurangan dan harus dievaluasi. Persoalannya adalah apakah evaluasi dilakukan secara proporsional, atau justru satu sisi terus ditonjolkan sementara sisi lainnya dibiarkan tenggelam.
Kita melihat bagaimana persoalan JIS menjadi perhatian nasional. Tetapi mengapa penghargaan internasional yang sudah diraih sebelumnya tidak ikut menjadi bagian penting dalam pemberitaan dan penjelasan kepada publik?
Bukankah JakPro memiliki kepentingan untuk menunjukkan rekam jejak stadion yang dikelolanya? Bukankah pengakuan internasional dapat menjadi bagian dari penjelasan yang lebih lengkap mengenai kualitas dan pencapaian JIS?
Kalau demikian, mengapa kesempatan itu tidak dimanfaatkan?
Bagi saya, pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik setelah Anies tidak lagi memimpin Jakarta. Bukan karena setiap tindakan pemerintah otomatis merupakan konspirasi politik, melainkan karena proyek publik yang melekat pada nama seorang pemimpin sering kali ikut terseret dalam pertarungan citra dan pengaruh setelah pergantian kekuasaan.
Dan ketika pencapaian proyek itu tidak memperoleh ruang yang semestinya, publik berhak mempertanyakan alasannya.
JIS BUKAN MILIK JOKOWI, ANIES, ATAU ERICK THOHIR
JIS bukan milik Anies Baswedan. JIS bukan milik Joko Widodo. JIS bukan milik Erick Thohir. JIS juga bukan milik JakPro.
JIS adalah aset publik
Penghargaan internasional yang diterimanya merupakan bagian dari rekam jejak pekerjaan para arsitek, insinyur, pekerja konstruksi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunannya.
Karena itu, prestasi JIS tidak semestinya diperlakukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang pernah memimpin Jakarta ketika stadion itu dibangun.
Jika ada kekurangan, umumkan. Jika ada persoalan teknis, evaluasi. Jika akses penonton harus diperbaiki, perbaiki. Tetapi jangan sampai persoalan-persoalan itu menenggelamkan pencapaian yang sudah diraih.
Begitu pula sebaliknya: penghargaan internasional bukan alasan untuk menutup mata terhadap kekurangan. Masyarakat berhak mengetahui keduanya.
Yang tidak masuk akal adalah ketika informasi tentang kekurangan memperoleh sorotan luas, tetapi penghargaan internasional yang sudah diperoleh sebelumnya tidak dimanfaatkan sebagai bagian dari informasi pembanding.
Apakah kita sedang menyaksikan evaluasi objektif terhadap sebuah stadion, atau pertarungan politik yang membuat prestasi sebuah proyek kehilangan ruangnya?
Pertanyaan itu layak dijawab oleh mereka yang terlibat dalam pengelolaan dan komunikasi JIS.
Sebab, jika sebuah pencapaian publik tidak mendapatkan tempat yang semestinya karena identitas politik orang yang membangunnya, yang dirugikan bukan hanya Anies Baswedan. Yang dirugikan adalah masyarakat yang berhak mengetahui prestasi dan kekurangan aset publiknya secara utuh.
Kita tidak boleh membiarkan pergantian kekuasaan mengubah cara kita menghargai hasil kerja.
Jangan sampai karena Anies sudah tidak berkuasa, prestasi JIS ikut diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada.
Dan jangan sampai ego kekuasaan lebih besar daripada kesediaan untuk mengakui sebuah pencapaian.
Sebab, JIS bukan monumen milik seorang gubernur. JIS adalah infrastruktur publik. Prestasinya adalah kebanggaan bersama, dan kekurangannya adalah tanggung jawab bersama untuk diperbaiki.
Kalau kekurangan JIS bisa diumumkan kepada seluruh Indonesia, mengapa penghargaan dunianya justru tidak ikut disampaikan?
Bahkan dikubur dalam - dalam agar masyarakat tak mengetahuinya.