Sterilkan Muktamar 35 dari Oknum PWI LS
Sterilkan Muktamar NU ke-35 dari Oknum PWI LS
SURABAYA – Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 diprediksi menjadi salah satu momentum paling krusial dalam sejarah jam'iyah [I]. Alih-alih teduh dengan nuansa syiar keagamaan dan bahtsul masail, atmosfer menjelang muktamar kali ini kian menyerupai Pemilihan Presiden (Pilpres). Fenomena saling klaim dukungan, pembentukan faksi, hingga aksi saling menjatuhkan antar-elit struktural mendominasi ruang publik warga Nahdliyyin.
Akar ketegangan ini tidak lagi sekadar perebutan pengaruh politik elektoral praktis, melainkan telah menyentuh batas fundamental: pertarungan ideologi, ketaatan organisasi, dan perebutan legitimasi moral keagamaan.
Benturan Tafsir Khittah dan Netralitas Organisasi
Faktor utama yang membuat dinamika Muktamar ke-35 ini menghangat adalah perdebatan sengit mengenai implementasi Khittah NU 1926 [I]. Polarisasi terjadi antara kelompok struktural PBNU yang dinilai terlalu condong pada patron kekuasaan tertentu, dengan faksi yang mendesak kembalinya independensi mutlak organisasi.
Gaya kepemimpinan yang agresif dalam merombak pengurus wilayah dan cabang dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya penyeragaman suara. Pola mobilisasi dan penegakan disiplin organisasi ini dianggap diadopsi dari cara kerja partai politik modern dalam memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden.
Isu Transgresi Ideologis sebagai Senjata Politik
Sama halnya dengan kampanye dalam Pilpres, instrumen ideologis kini digunakan secara tajam untuk meruntuhkan legitimasi lawan di internal. Isu sensitif terkait garis diplomasi internasional organisasi menjadi amunisi utama kelompok oposisi. Kehadiran figur akademisi asing yang dinilai pro-Israel dalam agenda kaderisasi nasional, misalnya, dieksploitasi secara masif untuk menuding kepemimpinan saat ini telah melanggar prinsip Mabda’ Khaira Ummah.
Kubu penentang menilai tindakan tersebut mencederai komitmen kemanusiaan NU terhadap Palestina dan mencoreng marwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Pertarungan narasi di media sosial pun tidak lagi membahas substansi dakwah, melainkan saling lempar tuduhan transgresi ideologis demi mendelegitimasi posisi Ketua Umum.
Keretakan Struktural dan Gugatan Tradisi Kultural
Fenomena "Rasa Pilpres" ini diperuncing oleh luka polarisasi masa lalu yang belum sembuh. Kasus pemberhentian KH Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur menjadi potret nyata dari benturan ini. Bagi kelompok struktural, pencopotan tersebut murni masalah kepatuhan dan disiplin organisasi.
Namun di sisi lain, ketegangan meluas ke ranah prinsip kultural yang sangat mendasar di lingkungan NU, yaitu kewajiban menghormati Dzurriyah Rasul (Habaib). Keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam polemik tajam mengenai keabsahan nasab habib memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Manuver yang dinilai menggugat tradisi penghormatan habaib ini dianggap telah mencoreng nilai kultural Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh para pendiri NU.
Harapan Jalur Lurus: Kembali ke Cita-Cita Muassis
Di tengah pekatnya kontestasi ala Pilpres ini, kerinduan mendalam mengalir dari warga Nahdliyyin di akar rumput. Sebuah harapan besar digantungkan agar Ketua Umum PBNU yang terpilih mendatang mampu membawa kembali bahtera NU ke jalur lurus yang digariskan oleh para Muassis (pendiri), seperti Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari.
Untuk mewujudkan jalur lurus tersebut, Muktamar ke-35 wajib mengembalikan fondasi utama organisasi:
Supremasi Jajaran Syuriyah: Mengembalikan Rais 'Aam dan jajaran kiai sepuh sebagai pemegang komando tertinggi penentu arah umat, agar jajaran Tanfidziyah tidak berjalan sendiri tanpa kontrol moral ulama.
Independensi dari Politik Praktis: Menjaga jarak yang sama (equal distance) terhadap semua kekuatan politik nasional, sehingga marwah NU tidak digadaikan sebagai mesin mobilisasi suara.
Fokus Pendidikan dan Dakwah: Mengalihkan kembali energi raksasa organisasi untuk mengurus pesantren, madrasah, dan penguatan ekonomi umat bawah.
Keteladanan Akhlakul Karimah: Mengganti tradisi saling menjatuhkan dengan budaya tabayun (klarifikasi) dan musyawarah mufakat.
Langkah Tegas: Sterilisasi Muktamar dari Oknum PWI LS
Menyadari tingginya tensi politik internal, kedaulatan Muktamar ke-35 NU harus dilindungi secara total dari intervensi kelompok kepentingan luar. Forum tertinggi jam'iyah ini dituntut untuk bersih dan steril dari infiltrasi oknum-oknum pembangkang, khususnya gerakan yang terafiliasi dengan PWI LS.
Gerakan faksi luar ini dinilai oleh jajaran struktural sebagai ancaman nyata yang mencoba merusak tatanan organisasi dan mendelegitimasi kepemimpinan sah PBNU melalui aksi-aksi provokatif. Langkah sterilisasi mutlak dilakukan demi menjaga muruah konstitusi NU melalui tiga strategi utama:
Verifikasi Ketat Delegasi: Panitia wajib menerapkan penyaringan berlapis. Hanya Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU).