Aksi 'Mengenang Tragedi Bawaslu 2019', Massa Desak Prabowo berpihak ke Rakyat
Sabtu, 23 Mei 2026
Faktakini.info, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi lokasi digelarnya aksi bertajuk “Mengenang Tragedi Kemanusiaan di Bawaslu tahun 2019” yang berlangsung pada Rabu (20/5/2026) sore di depan Gedung Bawaslu, kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dihadiri ratusan massa dan berlangsung dengan tertib.
Dalam aksi tersebut, sejumlah tokoh dan aktivis turut menyampaikan orasi, di antaranya Rizal Fadillah, Marwan Batubara, Jalih Pitoeng, para aktivis UI Watch, Bang Didin Wahyudin, ayah dari almarhum Harun Al Rasyid salah satu korban meninggal dalam aksi 21–22 Mei 2019, serta sejumlah tokoh lainnya.
Para orator menyoroti kembali peristiwa kerusuhan dan jatuhnya 10 korban jiwa pada aksi 21–22 Mei 2019 pasca-Pilpres 2019. Mereka menilai kasus tersebut hingga kini belum diusut secara tuntas dan meminta adanya pengungkapan kembali terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat itu.
Dalam orasi-orasinya, peserta aksi juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Pilpres 2019 yang penuh kecurangan dan manipulasi untuk memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin atas pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mereka mengungkap adanya berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi politik yang disebut terjadi selama masa kekuasaan pemerintahan saat itu.
Selain menuntut pengusutan tragedi 21–22 Mei 2019, massa aksi juga menyinggung sejumlah peristiwa lain yang dinilai perlu mendapat perhatian publik, seperti tragedi KM 50, wafatnya petugas KPPS pada Pemilu 2019, hingga tragedi Kanjuruhan.
Bang Didin menyampaikan sudah beberapa kali pihak tertentu mendatanginya dan mengiming-imimgi sejumlah uang lalu meminta bang Didin berhenti menyuarakan kasus Tragedi Bawaslu. Namun tawaran uang tersebut ia tolak mentah-mentah. Bang Didin menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan untuk anaknya almarhum Harun Al Rasyid.
Tokoh dari UI Watch Taufik Bahaudin menyatakan Jokowi yang menjadi presiden sampai dua periode telah membawa kehancuran bagi bangsa dan negara. Jokowi kerap membela PKI dan bahkan nenyebut PKI sebagai korban, lewat Keppres nomor 8 bulan Februari tahun 2024. Cara-cara Jokowi dinilai beliau seperti cara-cara PKI gaya baru.
Ia menyebut Jokowi pantas ditangkap dan dihukum seumur hidup. Ia juga mensinyalir dugaan keterkaitan Jokowi dengan Yaqut atas kasus korupsinya, dan keterkaitan Jokowi dengan Aguan pada proyek PIK 2. Belum lagi kelolosan Gibran putra Jokowi sebagai cawapres yang penuh rekayasa.
Taufik pun meminta masyarakat jangan mau diadu domba oleh Jokowi, dan rakyat jangan mau dibenturkan dengan aparat.
"Kami UI bukan kampus merdeka, tapi kami kampus perjuangan!", tegasnya.
Rizal Fadillah sosok yang gencar membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi, dalam orasimya yang disaksikan Faktakini.info menyebut tragedi memilukan pada aksi Bawaslu 21-22 Mei 2019 itu tak boleh dilupakan, dan prolog saat itu adalah kelicikan Jokowi yang tetap nekad tak mau mundur sementara dari jabatannya sebagai Presiden, demi untuk bisa menggunakan alat-alat negara dalam kampanye.
Ia juga menyebut tewasnya hampir 900 petugas KPPS saat itu merupakan kejahatan kemanusiaan dan Jokowi harus bertanggung jawab.
Rizal juga menyesalkan ketidakpedulian Prabowo atas tragedi Bawaslu 2019, bahkan Prabowo mau menjadi menterinya Jokowi (;Menteri Pertahanan) padahal telah dicurangi Jokowi. Hal ini sangat menyakitkan para pendukungnya yang saat itu telah berkorban habis-habisan untuk mendukung Prabowo-Sandi bahkan sampai kehilangan nyawanya.
Ia menyebut hasil pilpres yang memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 penuh kelicikan dan kecurangan, sehingga kemudian para pendukung Prabowo-Sandi menggelar aksi di depan Bawaslu, yang direspon dengan brutal oleh aparat sehingga menimbulkan korban jiwa. Namun ironisnya para pelaku hanya dihukum ringan.
"Tragedi 21-22 Mei adalah kejahatan Jokowi, dan pengkhianatan Prabowo. Bongkar Tragedi Bawaslu. Ayo tegakkan kedaulatan rakyat!", ujarnya berapi-api.
Dalam orasi selanjutnya yang disaksikan Faktakini.info, Marwan Batubara menyebut kecurangan pada Pilpres 2019 termasuk kategori TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), dengan Kapolri saat itu Tito Karnavian. Dan kemudian terjadi Tragedi KM 50 yang menewaskan 6 pengawal Habib Rizieq Syihab, dengan Kabareskrim saat itu adalah Listyo Sigit Prabowo yang kemudian menjadi Kapolri.
Ia menyebut sidang tragedi KM 50 adalah sidang dagelan, dan penuh rekayasa sehingga aktor dan para para pelaku sesungguhnya tidak ditangkap. Bahkan Tito dan Listyo Sigit terus dipertahankan dan karirnya terus meningkat oleh Jokowi dan kini presiden Prabowo.
Marwan kemudian mengungkap usai aksi di Bawaslu tahun 2019, bahkan ada rekayasa rezim untuk menggeser kerusuhan ke wilayah Petamburan demi untuk menyalahkan Habib Rizieq, padahal aksi saat itu berjalan damai.
Ia meminta Prabowo untuk melepaskan diri dari Genk Solo dan jangan melindungi para pelaku kezoliman, termasuk harus mencopot Dudung Abdurachman yang diduga terlibat tragedi KM 50.
Aksi ini juga diwarnai kehadiran banyak peserta dari kalangan emak-emak yang selama ini dikenal aktif dan mengikuti berbagai gerakan sosial dan politik untuk memperjuangkan keadilan. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan seruan “Menolak Lupa Tragedi Bawaslu” serta tuntutan agar keadilan ditegakkan.
Di penghujung aksi, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mengeluarkan pernyataan sikap bersama.
1. Mendesak penyelesaian tuntas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi
2. Mendesak proses pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres karena telah melanggar konstitusi
3. Mendesak Prabowo lebih berpihak kepada rakyat
Massa menyatakan bahwa hari kebangkitan nasional, 20 Mei 2026 harus menjadi momentum kebangkitan rakyat untuk melawan tirani dan memperjuangkan kedaulatan bangsa. Mereka menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan pengusutan berbagai kasus yang belum terselesaikan secara adil.
Foto: Rizal Fadillah saat menyampaikan orasi di depan gedung Bawaslu, Rabu (20/5/2026).