Habib M Novel BSA: Standar Ganda PWI-LS; Garang Soal Nasab, Melempem Soal Korupsi Loyalis
Habib Muhammad Novel BSA:
Standar Ganda PWI-LS; Garang Soal Nasab, Melempem Soal Korupsi Loyalis
TULUNGAGUNG – Penangkapan Bupati Tulungagung periode 2025–2030, Gatut Sunu Wibowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2026, bukan sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah "tsunami" politik sekaligus tamparan keras bagi lingkaran terdekatnya, terutama organisasi Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS).
Gatut Sunu resmi menyandang status tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai Rp2,7 miliar yang dikumpulkan dari sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ironisnya, skandal ini terungkap saat ia baru setahun menjabat pasca kemenangan di Pilkada 2024.
Di Mana Suara "Laskar Sabilillah"?
Selama ini, PWI-LS mencitrakan diri sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan "kebenaran" sejarah dan pemurnian nasab Walisongo. Mereka vokal, reaktif, dan seolah-olah memegang mandat moral paling suci di tanah Jawa. Namun, ketika sosok yang selama ini dikenal sebagai loyalis utama sekaligus representasi politik mereka terjungkal karena kasus korupsi, laskar yang biasanya "mengaum" ini mendadak kehilangan suara.
Sikap diam membisu PWI-LS dalam kasus Gatut Sunu adalah bentuk hipokrisi kolektif. Publik pantas bertanya: Apakah perjuangan "Sabilillah" hanya berlaku untuk urusan silsilah dan perdebatan teologis, namun mendadak buta ketika dihadapkan pada perampokan hak rakyat melalui birokrasi? Bungkamnya organisasi ini memberikan sinyal buruk bahwa afiliasi politik dan kedekatan personal jauh lebih penting daripada nilai kejujuran yang mereka dengungkan di podium.
Simbiosis Mutualisme yang Korup
Pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Fauzi, menilai fenomena ini sebagai kegagalan integritas organisasi.
"Sangat disayangkan jika organisasi yang membawa narasi keagamaan seperti PWI-LS justru terjebak dalam pragmatisme. Diamnya mereka mengonfirmasi adanya simbiosis mutualisme yang tidak sehat: organisasi memberikan legitimasi moral bagi sang calon, dan sebagai imbalannya, sang pejabat memberikan perlindungan atau fasilitas. Jika PWI-LS tetap tutup mata, mereka sedang menggali kubur kredibilitas mereka sendiri," tegas Fauzi.
Keruntuhan Elektoral dan Kepercayaan Publik
Kasus ini juga menjadi beban berat bagi Partai Gerindra sebagai pengusung utama. Analis politik memprediksi akan terjadi degradasi kepercayaan yang masif di Tulungagung. Pemilih yang sebelumnya menaruh harapan pada figur "nasionalis-religius" yang didukung laskar, kini merasa dikhianati oleh praktik "upeti" OPD yang menjijikkan.
Rakyat Tulungagung kini menagih nyali dari PWI-LS dan partai pengusung untuk berani memutus rantai loyalisme buta. Korupsi Rp2,7 miliar adalah angka yang nyata dan menyakiti rakyat, sementara pembelaan sejarah hanyalah narasi abstrak yang tak bisa mengisi perut rakyat yang dikorupsi.
Penutup: Ujian Kredibilitas atau Sekadar Topeng?
Jika PWI-LS terus memilih diam dan "tutup mata", maka label "pejuang" yang mereka
sandang tak lebih dari sekadar topeng kepentingan. Publik tidak lagi butuh khotbah panjang tentang sejarah masa lalu; publik butuh bukti bahwa laskar ini tidak sedang memelihara benalu di dalam rumahnya sendiri.
Kini bola panas ada di tangan pengurus PWI-LS. Apakah mereka akan terus bersembunyi di balik perdebatan nasab, atau berani bersuara menegakkan keadilan bagi rakyat yang dikorupsi oleh loyalis mereka sendiri? Jika "Laskar" tidak berani mengutuk kezaliman di depan mata, lantas kepada siapa lagi keadilan sabilillah itu diperuntukkan?